M.ANWAR IBRAHIM
Din Syamsuddin: Rejimisasi Agama Langgar Konstitusi
Jakarta, FNN - Gejala perejiman (rejimisasi) agama yang disinyalir oleh Muhammadiyah merupakan fenomena memprihatinkan. Bahkan kecenderungan itu, apalagi jika negara terlibat, dapat dipandang sebagai melanggar Konstitusi. \"UUD 1945 Pasal 29 menegaskan bahwa negara menjamin kebebasan beragama dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Maka pemaksaan suatu agama atau paham keagamaan tertentu kepada pihak lain adalah bentuk pelanggaran konstitusi,\" kata mantan Ketua Umum MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan Ketua Dewan Pertimbangan MUI, M. Din Syamsuddin dalam siaran persnya yang diterima FNN, di Jakarta, Selasa, 8 November 2022 malam. Din Syamsuddin setuju masalah itu dibahas dan dijernihkan. Sebab, kalau menguat sangat potensial mengganggu kerukunan antar umat beragama, dan intra umat beragama. Din mengatakan, rejimisasi paham keagamaan nyata adanya, seperti tampak pada desakan sementara kalangan akan paham tertentu sebagai kebenaran tunggal, dan menyalahkan paham lain, bahkan meminta negara meniadakannya. Atau, negara mendukung paham tertentu dalam penetapan hal keagamaan tertentu dan mengabaikan paham lain. Sikap demikian menurut Din adalah egois, arogan, dan otoriter. Sikap demikian tampak pada kecenderungan mengklaim kebenaran, padahal belum tentu benar, bahkan acapkali melakukan persekusi terhadap pihak lain yang tidak disetujuinya. Jika terjadi di kalangan umat Islam, maka dapat dikatakan kelompok itu tidak mengamalkan wawasan wasatiyat Islam yang antara lain mengedepankan tasamuh (toleransi). \"Jelas itu buka sikap moderat, tetapi bentuk ekstrimitas,\" ujarnya menegaskan. Maka negara harus menolaknya, karena negara harus berada di atas dan untuk semua kelompok. Negara tidak boleh kalah oleh kelompok yang memaksakan kehendak dan mengklaim kebenaran secara sepihak, serta mendesak negara untuk mendukungnya. Paham keagamaan terutama dalam masyarakat majemuk termasuk di kalangan Umat Islam, menurut Guru Besar FISIP UIN (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri) Jakarta ini, sangat beragam lantaran ada perbedaan ayat atau hadist yang menjadi acuan dan perbedaan penafsiran terhadap keduanya. Seyogyanya, semua kelompok mengedepankan syura dan berdiskusi mencari kebenaran, karena pendapat tertentu walau diklaim dianut oleh mayoritas belum tentu benar atau lebih baik. Tasamuh (toleransi) dan syura (bermusyawarah) adalah dua watak Ummatan Wasathan atau Jalan Tengah Islam (Wasatiyyat Islam). Kepada kelompok yang menjadi korban atau sasaran persekusi tidak perlu bereaksi karena hanya akan menggoyahkan sendi-sendi ukhuwah Islamiyah. Terhadap mereka, kita cukup mengelus dada betapa sering terjadi ucap dan laku tidak sama. (Anw).
Jokowi Akan Buka Muktamar Muhammadiyah ke-48 Haedar Nashir: Pemimpin 2024 Harus Lepas Dari Usaha Melanggengkan Kekuasaan
Jakarta, FNN - Muktamar Muhammadiyah ke-48 akan diselenggarakan di Surakarta, pada 18 sampai 20 November 2022. Presiden Joko Widodo akan hadir dan membuka secara resmi pada Sabtu, 19 November 2022 pagi, di Stadion Manahan, Kota Solo. \"Alhamdulillah Bapak Presiden Joko Widodo hadir dan berkenan membuka muktamar,\" kata Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir dalam pertemuan dengan pimpinan media massa, di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Senin, 7 November 2022 malam. Haedar hadir secara online dari Yogyakarta dalam pertemuan yang antara lain dihadiri Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti; Ketua PP Muhammadiyah yang juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy; Ketua PP Muhammadiyah yang juga Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas, dan Ketua PP Aisyiyah, Masyitoh Chusnan. Menurut rencana, penutupan dilakukan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Wapres sudah memberikan konfirmasi hadir dan menutup muktamar yang akan memilih Ketua Umum PP Muhammadiyah peridoe 2022- 2027 itu. “Dibuka Presiden, ditutup Wakil Presiden,” ucap Sekum PP Muhammadiyah, Abdul Mu\'ti. Sejumlah persoalan bangsa dan internasional akan dibahas dalam muktamar tersebut. Dalam buku tipis berjudul, “Muhammadiyah dan Isu-isu Keumatan, Kebangsaan dan Kemanusiaan Universal,” menjelaskan setidaknya ada tiga garis besar. Pertama, menyangkut keumatan yang terdiri dari enam isu. Yaitu, fenomena rezimintasi paham agama, membangun kesalehan digital, memperkuat persatuan umat, reformasi tata kelola filantropi Islam, beragama yang mencerahkan dan autentisitas wasathiyah Islam. Kedua, kebangsaan. Meliputi sembilan hal, yaitu memperkuat ketahanan keluarga, reformasi sistem Pemilu, suksesi kepemimpinan 2024, evaluasi deradikalisasi, memperkuat keadilan hukum. Kemudian, penataan ruang publik yang inklusif dan adil, memperkuat regulasi sistem resilensi bencana, antisipasi aging population, dan memperkuat integrasi nasional. Ketiga, kemanusiaan universal. Meliputi membangun tata dunia yang damai berkeadilan, regulasi dampak perubahan iklim, mengatasi kesenjangan antar negara, dan menguatnya xanofobia yaitu sikap dan prilaku yang anti terhadap asing atau sesuatu yang asing. Haedar sempat menunjukkan buku tebal yang akan dibahas dalam muktamar. Buku tersebut sudah disiapkan lama dan telah dibagikan sejak tiga bulan lalu kepada peserta muktamar, terutama tokoh-tokoh Muhammadiyah. Haedar lebih fokus menyampaikan masalah keumatan dan suksesi kepemimpinan 2024. Dalam hal keumatan, ia mengatakan, Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, bukan negara agama maupun negara sekuler. Karena bukan negara agama, maka tidak boleh ada agama yang mendominasi, apalagi keagamaan tertentu. Akan tetapi, saat ini selain terdapat kenyataan adanya kekuatan formalisasi di ruang publik, pada saat yang sama ada juga gejala rezimintasi agama oleh suatu kelompok keagamaan. Rezimintasi agama menjelma semakin kuat dengan kecenderungan penguasaan makna dan kepentingan agama oleh suatu pandangan dan kelompok dominan dalam beragama di ruang publik dan negara. Menguatnya rezimintasi agama dapat dilihati dari dua fenomena. Pertama, sedang terjadi pemaksaan atau dominasi pemahaman keagamaan atau paham keislaman yang bersenyawa dengan kekuatan politik atau negara. Kedua, akibat kekuatan oligarki kekuasaan dan otoritas keagamaan, paham agama keagamaan tertentu dipaksakan secara sistemik dengan menjadikan otoritas dan tafsir tunggal keagamaan yang monolitik. Kecenderungan beragama dan bernegara atas nama paham agama yang dominan dan monolitik tersebut, tidak positif bagi kehidupan beragama dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Muhammadiyah dalam menyikapi fenomena rezimintsi agama tersebut menyampaikan pesan dan harapan. Pertama, negara agar bersikap moderat atau adil dan objektif dalam memosisikan dan memberi ruang bagi seluruh kelompok atau golongan agama tanpa diskriminalisasi. Kedua, mendorong ormas Islam semakin menguatkan paradigma wasathiyah Islam yang genuine, yani moderasi beragama yang tidak dipaksakan dan mendikte negara. Ketiga, mendorong negara supaya dapat menjadi fasilitator semua ormas keislaman dan ormas keagamaan agar benar-benar sebagai mitra negara yang diperlakukan secara adil dan objektif sejalan dengan Pancasila dan konstitusi. Keempat, mendorong negara supaya bersikap netral dan tidak menjadi alat politisasi agama dalam bentuk memanfaatkan institusi negara oleh kelompok keagamaan tertentu. Kelima, mendorong negara agar tidak menciptakan segregasi politik terhadap ormas Islam dengan tidak menjadikan isu keagamaan sebagai isu politik mainstream dan nonmainstream. Mengenai suksesi kepemimpinan nasional tahun 2024, Haedar mengatakan, para pemimpin yang dihasilkan Pemilu 2024 diharapkan memiliki prinsip politik untuk melepaskan dan tidak untuk melanggengkan kekuasaan. Haedar mengatakan, para pemimpin eksekutif dan legislatif seharusnya didorong untuk memiliki orientasi pada nilai Pancasila, agama, dan kepribadian bangsa yang mendalam dan autentik. Para pemimpin yang terpilih dan diamanahi menjadi pengelola negara haruslah sosok negarawan sejati yang lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri, kroni, dinasti dan kepentingan sesaat lainnya. “Para pemimpin yang dipilih juga mampu membebaskan dari kooptasi berbagai kedaulatan asing maupun domestik, yang terus-menerus bekerja membelokkan negara dari fungsi dan orientasi kepatuhan konstitusional (constitutional obedience) dan keluhuran nilai Pancasila,” kata Haedar. (Anw).
Rocky Gerung Sebut Cawapres Anies Harus Mampu Tertibkan Begundal di DPR
Jakarta, FNN - Pengamat politik, Rocky Gerung menilai para mendukung Anies Baswedan banyak yang merasa diri mereka adalah orang yang benar. Padahal, sebenarnya mereka bukanlah leader atau pemimpin dalam menegakkan keadilan tetapi mereka lupa menelantarkan kalimat afigmatif dan deklaratoris. Rocky yang merupakan salah satu teman dekat dari Anies Bswedan juga mengatakan, bakal Calon Presiden (Capres) 2024 itu akan merasa sangat senang jika dirinya terus di bicarakan oleh mereka, terutama oposisi. “Saya sempat bertemu dan berdiskusi dengan Anies dan dia mengatakan, calon wakil presiden (Cawapres) 2024 harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, mereka harus menyumbang suara. Anies sudah mengetahui sinyal pertama yang diberikan oleh mereka saja sudah tidak cukup. Kedua, calon wakil presiden Anies harus mampu menertibkan begundal-begundal di DPR. Sebab dia tahu jika para begundal di DPR tidak bisa dia kalahkan, apalagi jika dia terpilih jadi presiden nanti. Ketiga, calon wakil presiden juga harus mampu mendampingi Anies dalam soal pembangunan. Artinya, jika Anies terpilih menjadi presiden dia harus mempunyai pendamping yang teknokratis dalam membangun. Dalam diskusi \"Siapa Cocok Dampingi Anies\" yang diselenggarakan FNN (Forum News Network), Jakarta, Rabu 2 November 2022, Rocky mengatakan, hanya tiga kriteria itu yang di perlukan oleh Anies dalam memilih calon wakil presiden. Karena hanya memerlukan tiga kriteri itu, Rocky pun menyebutkan yang pas adalah LBP (Luhut Binsar Panjaitan). Rocky mengatakan, dalam bayangan relawan Anies memang ngak ada yang bisa membayangkan ini bisa terjadi namun dalam bayangan Rocky ada, yaitu orang-orang yang mampu menambahkan elektabilitas datang dari daerah dan wilayah minoritas. “Orang yang mampu menertibkan koboi politik di dalam kekuasaaan DPR ya mereka yang pernah menjadi koboi dari DPR itu sendiri, dan orang yang mampu me-manage administrasi presiden adalah orang yang pernah ada dalam pemerintahan itu,\" ucapnya. (Anw).
Resmi Dilantik, IKA UPI Gandeng Apindo Jabar dan Belasan Mitra Kolaborasi
Bandung, FNN - Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia (IKA UPI), Enggartiasto Lukita melantik Pengurus Pusat IKA UPI Masa Bakti 2022-2027 di Gedung Achmad Sanusi, Kampus Bumi Siliwangi UPI, Jalan Setiabudhi 229 Bandung, Jumat, 28 Oktober 2022. Pada saat yang sama, turut dilangsungkan penandatangan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara IKA UPI dengan sejumlah mitra kolaborasi terkait program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan benefit bagi pemilik kartu tanda anggota IKA UPI yang diluncurkan pada hari yang sama. Turut menyaksikan pelantikan antara lain Wakil Rektor UPI Bidang Keuangan Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia, Adang Suherman; Sekretaris Majelis Wali Amanah (MWA) UPI, Ketua Senat Akademik, dan para dekan fakultas. Selain itu, hadir di antaranya anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sodik Mudjahid; Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP Apindo) Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik; Managing Director B Universe, Apreyvita D Wulansari; Direktur Utama Intibios Persada Sejahter, Iman Pambagyo, dan sejumlah sesepuh alumni UPI, baik dewan kehormatan, dewan penasehat maupun dewan pakar. Enggartiasto menjelaskan, kepengurusan IKA UPI masa bakti 2022-2027 berusaha membangun harmoni segenap potensi alumni, baik dari sisi latar belakang program studi dan fakultas, profesi alumni saat ini, pendidikan dan nonkependidikan, generasi antarangkatan, hingga aspek keterwakilan perempuan. Enggar, sapaan Enggartiasto Lukita, mencontohkan posisi ketua umum dipegang angkatan 1970. Adapun sekretaris jenderal (Sekjen) dan bendahara umum masing-masing angkatan 2000 dan 1992 dari fakultas berbeda. “Kami betul-betul memperhatikan beberapa hal. Kita memiliki dua rumpun program studi, pendidikan dan nonkependidikan. Ada beberapa catatan bagi para alumni nonpendidikan yang terkesan belum terakomodasi pada periode yang lalu. Kini semua bersatu untuk bersama-sama membangun IKA UPI demi memberikan pelayanan kepada alumni dan almamater,” ujar Enggar, sebagaimana siaran pers Sekjen IKA UPI, Najip Hendra yang diterima FNN, Senin, 31 Oktober 2022. Enggar menyebut hampir setengah dari pengurus IKA UPI periode ini merupakan wajah baru. Mereka berasal dari hasil penjaringan terbuka dan rekomendasi maupun masukan dari berbagai pihak, termasuk masukan dari almamater. Secara keseluruhan, rata-rata usia pengurus lebih muda dari periode sebelumnya. Keterwakilan perempuan juga mengalami kenaikkan signifikan, baik di jajaran pimpinan harian maupun pengurus bidang. “Kami mengupayakan betul untuk keterwakilan perempuan yang ternyata juga tidak mudah. Pengalaman saya di partai politik, cari caleg perempuan juga tidak mudah. Tapi kami di IKA UPI terus berusaha hingga mendekati 30 persen dari total pengurus,” jelasnya seraya menambahkan pada hari itu Enggar menghadirkan dua sosok perempuan inspiratif. “Ini dua perempuan yang sudah mulai menggeser peranan laki-laki. Pertama, Ketua Umum DPP APINDO Jawa Barat, Ibu Ning Wahyu Astutik. Dia alumnus IKIP Malang. Ini tugas yang tidak mudah karena mengurus pengusaha yang justru mengurusi kepentingannya sendiri. Kedua, Avreyvita Wulansari yang menangani B Universe. Dia memimpin semuanya, bukan hanya pemberitaan, tetapi juga perusahaannya. Selaku managing director, Ibu Vita mengatur sekian banyak laki-laki. Dan, laki-laki itu tidak ada pilihan lain selain nurut,” tambah Enggar. Sinergi Kolaborasi Enggar menjelaskan, usai pelantikan langsung dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman antara IKA UPI dengan DPP Apindo Jawa Barat dan perjanjian kerjasama dengan belasan perusahaan dalam rangka memberikan benefit bagi alumni pemilik kartu tanda anggota. Kerjasama ini mengatur para pemegang kartu anggota untuk mendapatkan diskon khusus dari belasan perusahaan, mulai dari klinik, hotel, restoran, kafe, hingga sekolah. “Secara khsus dengan Apindo Jawa Barat, kesepahaman ini didesain untuk menjawab tantangan program MBKM. Kemudian juga menjawab kebutuhan untuk menyiapkan tenaga-tenaga profesional yang ada di lapangan sampai membuat lembaga sertifikasi dan meningkatkan keahlian,” ujar Enggar. Selain itu, sambung Enggar, pelantikan juga dirangkaikan dengan kegiatan B Universe Goes to Campus sebagai bagian dari ikhtiar mendekatkan industri media dengan mahasiswa. Enggar menilai selama ini perguruan tinggi memiliki keinginan dan cita-cita tetapi kurang diikuti dengan perhitungan atau pertimbangan bisnis. “Kami memiliki kelompok usaha media dan kami terpanggil juga untuk bekerja sama dengan almamater. Tempo hari pada saat penutupan Kongres VI IKA UPI, Pak Dekan FPSD (Fakultas Pendidikan Seni dan Desain) begitu bersemangat melaporkan untuk mencoba berkolaborasi, minimal adalah dalam pembentukan atau pembuatan studio televisi. Kami kebetulan sedang membuat tambahan tiga studio baru. Dengan kolaborasi ini, mahasiswa-mahasiswa Prodi Film dan Televisi (FTV) bisa mendapatkan pembinaan. Dan, mahasiswa terbaik langsung kami rekrut,” kata Enggar. Executive Chairman B Universe ini menegaskan tekadnya untuk terus bergerak, berkembang ke seluruh Indonesia. Saat ini, jaringan televisi BTV hadir di 80 kota, berkolaborasi dengan stasiun TV lokal. Dengan regulasi, setiap stasiun TV lokal harus menyajikan sedikitnya 10 persen siaran lokal, maka peluang lulusan untuk menjadi bagian dari semesta media B Universe menjadi sangat besar. “Bagi mereka yang mau dan menunjukkan kinerja baik selama magang, kami akan rekrut. Demikian juga dengan Prodi Ilmu Komunikasi maupun prodi lain yang relevan. Itu antara lain yang akan kita lakukan,” tandas Enggar. Jembatan Dunia Kerja Di tempat yang sama, Ketua Umum DPP Apindo Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik berharap IKA UPI mampu menjadi jembatan antara almamater, khususnya mahasiswa dan lulusan, dengan dunia kerja. Kolaborasi IKA UPI dan DPP Apindo Jabar diharapkan mampu memecah kebuntuan problem ketenagakerjaan di daerah ini. Terlebih, Ning menilai alumni UPI bukanlah kaleng-kaleng. Ning menilai, banyak hal yang bisa dilakukan secara bersama-sama antara dunia usaha dengan lembaga pendidikan dan organisasi alumninya. Dia mencontohkan, kebijakan pemagangan yang semula hanya tiga bulan menjadi 1-2 semester. Dengan pemagangan yang tepat, magang selama 1-2 semester akan memberikan pengalaman sekaligus bekal bagi lulusan sebelum terjun ke dunia kerja. Mantan orang nomor satu perusahaan apparel olahraga terkemuka ini menilai pemagangan selama 1-2 semeter mampu terjalin trust, sehingga kapabilitas calon karyawan betul-betul terasah. Dengan begitu, semua pihak akan mendapatkan benefit. Mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja secara memadai, perusahaan mendapatkan lulusan siap kerja dan teruji. Lulusan yang layak dan bermartabat. “Adik-adik mau magang di tempat saya? Ini saya bawa beberapa teman pengusaha anggota Apindo. Kalau adik-adik ingin magang di perusahaan anggota Apindo, bisa menghubungi IKA UPI. Anggota Apindo itu ada lebih dari 2.000 perusahaan. Kami siap berkolaborasi dengan Anda semua,” Ning menandaskan. Ning mengungkapkan kompetisi di dunia usaha semakin ketat. Saat ini, jumlah penduduk Indonesia mencapai 270 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 8,4 juta di antaranya tercatat sebagai pengangguran. Jabar lebih tak beruntung lagi. Dari penduduk 48,78 juta jiwa atau sama dengan jumlah penduduk Malaysia, 17 persen di antaranga pengangguran. “Angka pengangguran kita sangat besar. Tahun ini misalnya, sejak Januari sampai bulan kemarin (September) ada 73.000 pemutusan hubungan kerja (PHK). Belum satu tahun, penambahan pengangguran 73.000. Artinya, kompetisi di Jabar sangat besar. Jangan salah, 163.000 penganggur itu berasal dari perguruan tinggi. Di sinilah kita perlu meningkatkan daya saing,” tandas Ning. Kebijakan MBKM, sambung Ning, merupakan kesempatan besar bagi mahasiswa untuk mengakses peluang mengembangkan diri. Dengan kebijakan ini, setiap mahasiswa memiliki kesempatan untuk belajar di luar prodinya. Meski begitu, Ning mempertanyakan apakah kebijakan tersebut sudah benar-benar dimanfaatkan oleh mahasiswa atau tidak. Menurutnya, mahasiswa tidak hanya merdeka belajar, tapi juga belajar merdeka. Yakni, mengisi kemerdekaan dengan betul-betul memanfaatlan fasilitas-fasilitas yanga ada dalam kebijakan belajar merdeka. “Nah, adek-adek yang ada di sini just a very lucky, because kita sekarang MoU antara Apindo dengan IKA UPI dan UPI untuk membawa adek-adek ini ke satu level yang berbeda. Di mana nanti adek-adek ini betul-betul memiliki jalur untuk belajar apa yang diminati melalui pengurus-pengurus tadi. Apindo akan mencarikan anggota Apindo mana yang cocok untuk adek-adek,” papar Ning disambut applause mahasiswa. Ning menilai program MBKM membuka peluang tumbuhnya fleksibilitas di kalangan mahasiswa. Aspek ini yang kemudian berkaitan dengan link and match antara lembaga pendidikan dengan dunia kerja. Seorang lulusan dituntut memiliki fleksibilitas tinggi. Ini tidak lepas dari fakta bahwa sejak 2001 lalu, tercatat 80 persen lulusan tidak sesuai antara prodi dengan pekerjaannya. “Gila, kan? That very crazy! Jadi, di antara lulusan kampus itu, 80 persennya bekerja tidak sesuai dengan jurusan. Jadi, karena seperti itu pesan saya kepada adik-adik ini tolong kembangkan diri sendiri, tingkatkan fleksibilitas karena kita ada pada zaman yang tidak menyediakan pekerjaan yang sesuai dengan yang kita inginkan,” tandas Ning. “Jadi, saya pesan itu banget-banget. Tingkatkan fleksibilitas diri. Kita ada pada dunia di mana pekerjaan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Tetapi pekerjaan itu tersedia, meskipun kita harus merebutnya. Merebut dengan apa? Dengan kompetisi. Siapa yang menang, yang siap untuk itu. Dan, yang siap untuk itu siapa? Adalah anak-anak, orang-orang, yang sudah memiliki fleksibilitas!” tegas Ning. (Anw).
Dinilai Beri Keterangan Berbelit: Penasihat Hukum Eliezer Minta Pembantu Sambo Dipidana
Jakarta, FNN - Majelis hakim diminta supaya menjatuhkan atau memberikan ancaman yang setimpal terhadap Susi, pembantu rumah tangga (PRT) Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi dalam kasus pembunuhan Joshua Hutabarat. Pengenaan ancaman pidana itu mengingat Susi dinilai memberikan keterangan yang berbelit-belit dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 31 Oktober 2022. Permintaan tersebut disampaikan pengacara terdakwa Richard Eliezer, Ronny Talapessy setelah mendengarkan keterangan saksi dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis hakim, Wahyu Imam Santosa. “Saudara saksi coba lihat ke sini. Liat Richard,\" ujar Ronny di dalam ruang sidang. “Siap!\" jawab Susi. “Saya ganti sekarang bukan siap. Tetapi, ya atau tidak,” ucap Ronny. “Iya!\" jawab Susi. “Saudara tahu tidak kesaksian saudara ini memberatkan Richard,” kata Ronny. “Saya tidak tahu,” jawab Susi. Ronny kemudian meminta hakim supaya mempertegas aturan main dalam persidangan, sebagaimana diatur dalam pasal 174 KUHAP tentang kesaksian palsu. Adapun ancaman hukumannya, pidana penjara selama 7 tahun. “Izin majelis. ini kan aturan main persidangan sesuai pasal 3 KUHAP kami memohon agar saksi dikenakan pasal 174 tentang kesaksian palsu dengan ancaman tujuh tahun penjara sesuai pasal 242 KUHP. Mohon dicatat!\" kata Ronny. “Nanti kami pertimbangkan” kata hakim. (Anw).
Diyakini Menang di Sumut, Relawan Anies Dideklarasikan
MEDAN, (FNN)- Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (Anies), La Ode Basir meyakini Anies Rasyid Baswedan (ARD) bisa menang di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Keyakinan itu berdasarkan pengamatan langsung maupun laporan relawan di lapangan. \"Masyarakat Sumatera Utara, seperti juga mayoritas masyarakat di daerah-daerah lainnya di Indonesia, menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik. Mas Anies adalah salah satu kandidat Capres yang menjanjikan perubahan ke arah yang lebih baik,\" kata La Ode pada acara Deklarasi dan Pelantikan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Relawan Anies Sumut, Sabtu, 29 Oktober 2022), di Gedung Aceh Sepakat, Medan. Mengenai angka kemenangan, Basir menargetkan 74 persen. Dengan kerja keras, soliditas, dan kolaborasi antara relawan dan kader parpol pendukung, insyaa Allah target tersebut akan terpenuhi. Basir melihat, meskipun elit parpol koalisi pendukung pemerintah diarahkan mendukung kandidat Capres non-Anies, namun pilihan kadernya di akar rumput berbeda dengan pimpinan partainya. \"Saya sudah keliling ke berbagai daerah. Saya menemukan ada perbedaan pilihan antara kader partai di akar rumput dengan elit partai. Hati mereka ke Anies,\" ujar Basir. Dalam kesempatan tersebnut, Ketua DPW Anies Sumut, Arlen John Koto menegaskan, relawan Anies di 33 Kabupaten/Kota di Sumut bekerja keras memenangkan Anies. \"Kami siap kerja keras memenangkan Anies di Sumatera Utara,\" kata John Koto. (Anw).
Raih Kemenangan, Anies Minta Relawan Beri Fakta dan Jaga Akhlak
Bukittinggi, FNN - Anies Rasyid Baswedan mengajak para relawan menjadi pemberi fakta yang akurat. Karena hal itulah kekuatan sesungguhnya, yang akan membawa pada kemenangan. \"Kalau menonjolkan fakta yang akurat, insyaa Allah kita akan diantarkan pada kemenangan,\" katanya ketika memberikan sambutan secara daring dalam acara Forum Konsolidasi Wilayah (FKW) Relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (Anies) Sumatera Barat, di Bukittinggi, Sumbar, Kamis, 27 Oktober 2022. Anies juga berpesan agar relawan bekerja keras dan menjaga akhlak dalam setiap interaksi. Ini juga menjadi kekuatan para relawan yang akan menghadirkan kemenangan. \"Kekuatan kita pada akhlak. Mari kita jaga akhlak dalam setiap interaksi,\" katanya dalam siaran pers yang diterima FNN, di Jakarta, Sabtu, 29 Oktober 2022. Dengan menonjolkan fakta yang akurat dan menjaga akhlak, lanjut Anies, perjuangan untuk menjadikan Indonesia lebih baik akan diberkahi dan dimenangkan. FKW Anies Sumbar dihadiri 130 pengurus relawan Anies dari 19 Kabupaten dan Kota di Sumbar. FKW membahas rencana aksi memenangkan Mas Anies di Sumbar. (Anw).
Dinilai Cerdas, Berwibawa, Bersih dan Santun: Masyarakat Sumbar Siap Menangkan Anies Baswedan
Jakarta, (FNN) - Relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (Anies) menagetkan perolehan suara Anies Rasyid Baswedan dalam Pilpres 2024 mendatang mencapai 90 persen. Apalagi, syarat-syarat kepemimpinan ada pada diri Anies, yakni, cerdas, berwibawa, bersih, dan santun. Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Anies Kabupaten Payakumbuh, Armi Talim menegaskan hal itu dalam kata sambutannya pada acara Deklarasi dan Pengukuhan pengurus DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Anies Payakumbuh dan DPD 50 Kota, Sumatera Barat (Sumbar). Dia menyampaikan, target itu sama dengan perolehan suara Pilpres (Pemilihan Presiden) 2019 lalu, perolehan suara Capres (Calon Presiden) yang didukung masyarakat Payakumbuh dan 50 Kota, khususnya dan Sumbar umumnya memperoleh lebih dari 80 persen. \"Saat ini hati masyarakat Sumbar umumnya untuk Mas Anies. Sehingga in syaa Allah suaranya akan mencapai 90 persen,\" katanya dalam deklarasi yang diselenggarakan, Rabu, 26 Oktober 2022, di Tanjung Pati, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Anies Sumbar, Boy Despina Salam mengamini target yang disampaikan Ketua DPD Payakumbuh tersebut. Menurutnya, syarat-syarat kepemimpinan yang dianut masyarakat Sumbar ada pada diri Anies, yakni, cerdas, berwibawa, bersih, dan santun. \"Jadi, wajar jika masyarakat Sumbar jatuh hati pada Mas Anies. Sehingga suara Anies dalam Pilpres 2024 mendatang in syaa Allah lebih dari capaian capres yang didukung masyarakat Sumbar di 2024,\" ucapnya melalui siaran pers yang FNN, di Jakarta. Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Anies, La Ode Basir menegaskan, target tersebut sangat besar. Karena butuh kerja ekstra keras dari para relawan Anies untuk mengenalkan Mas Anies pada masyarakat. \"Itu target yang tidak main-main. Harus kerja ekstra keras. Setelah ini jangan diam harus mulai kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas. Dengan begitu target warga Sumbar in syaa Allah akan tercapai,\" tegas Basir. (Anw).
Berpidato di Hadapan Berbagai Tokoh Agama Dunia, Din Syamsuddin Kutip Alquran.
Jakarta, (FNN) - Ketua Centre for Dialogue and Cooperation Among Civilizations, Din Syamsuddin mengatakan, telah tiba saatnya umat lintas agama bekerjasama membangun peradaban dunia baru pasca pandemi. Hal itu dikatakan Din Syamsuddin dalam pidatonya pada Konperensi Internasional Komunitas Sant\'Egidio di Roma, 25 Oktober 2022. Konperensi tahunan tersebut mengangkat tema The Cry for Peace/Il Grido della Pace (Jeritan untuk Perdamaian) dihadiri 300 peserta dari berbagai agama dari banyak negara, dan ribuan pengembira anggota Komunitas Sant\'Egidio dari berbagai negara. Dari Indonesia ikut hadir Wakil Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia), Marsudi Masyhudi. Pada upacara pembukaan yang berlangsung di La Nuvola atau Rome Convention Centre, hadir antara lain Presiden Italia, Sergio Mattarella; Presiden Perancis, Emmanuel Macron, dan Sekretaris Jenderal Liga Muslim Sedunia, Muhammad Abdul Karim Al-Isa. Sergio dan Macron sama-sama mengatakan agama sangat diperlukan pada masa sekarang, khususnya pasca pandemi. Di awal pidatonya pada sesi tentang Pelajaran dari Pandemi (Lessons from the Pandemic), Din Syamsuddin mengatakan, pandemi adalah bentuk musibah yang merupakan takdir Ilahi, tetapi juga merupakan akibat ulah insani. Ia mengutip ayat al-Qur\'an Surah Ar-Rum Ayat 41 bahwa \"Telah nyata kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan manusia, maka Allah Subhanahu Wa Ta\'ala akan merasakan sedikit dari apa yang mereka perbuatkan agar mereka kembali\". Din menegaskan, pandemi Covid-19 adalah kejadian luar biasa yang perlu dijadikan pelajaran. Oleh karena itu, kata Chairman of World Peace Forum (Forum Perdamaian Dunia) itu, umat berbagai agama harus mengambil hikmah dari musibah, yaitu membangun solidaritas atas dasar persaudaraan kemanusiaan. Kolaborasi Lintas Agama adalah suatu kemustian. Karena menurut Guru Besar Politik Islam Global FISIP UIN (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri) Jakarta itu, tidak ada satu kelompok agama yang bisa mengatasi masalah sendiri, tetapi harus dalam bentuk kerjasama. Kolaborasi Lintas Agama, menurut mantan Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini, tidak berarti mencampuradukkan keyakinan agama-agama, tetapi mengambil bentuk kerjasama kemanusiaan. Sejatinya, agama diturunkan bagi umat manusia dan kemanusiaan. Kolaborasi lintas agama bukanlah hal baru. Umat berbagai agama sudah banyak bekerjasama. Di Indonesia Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC) sudah sering bekerjasama dengan Catholic Relief Service, World Vision (Protestan), Buddha Tzechi, dan lainnya, khususnya dalam penanggulangan bencana alam. Kini saatnya, umat berbagai agama perlu mengembangkan kerjasama dalam menanggulangi masalah akibat pandemi, dan membangun peradaban dunia baru pasca pandemi. (Anw).
Gerakan Nasional Pembela Rakyat Akan Gelar Aksi 411
Jakarta, (FNN) - Aksi Bela Rakyat (ABR) keempat akan digelar pada Jum\'at, 4 November 2022. Selain tema sentral sebelumnya, aksi unjuk rasa yang berpusat di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat itu menuntut supaya Joko Widodo (Jokowi) segera mundur dari presiden. Konsolidasi aksi dilakukan di aula Masjid Baiturrohman, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa, 25 Oktober 2022 malam. Selain konsolidasi, pertemuan juga menghasilkan terbentuknya Presidium GNPR (Gerakan Nasional Pembela Rakyat). Presidium GNPR beranggotakan 11 orang. Mereka antara lain, Ketua Umum Front Persaudaraan Islam (FPI), Muhammad Alatas; Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U), Yusuf M. Martak; Ketua Umum Persaudaraan 212 (PA 212), KH. Rd. Abdul Qohar; mantan penasihat KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Abdullah Hehamahua, Marwan Batubara. Sedangkan Slamet Ma\'arif dalam kesempatan tersebut juga ditunjuk menjadi Panglima Aksi. ABR ke-4 digelar karena tidak ada satu pun tuntutan yang disampaikan sebelumnya dipenuhi Jokowi. Tuntutan mereka dalam aksi sebelumnya adalah turunkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak), turunkan harga-hara dan tegakkan supremasi hukum. Oleh karena itu, aksi pada Jum\'at pekan depan itu lebih fokus meminta Jokowi mundur sesuai UUD 1945. Tuntutan mundur tersebut juga sesuai dengan kebebasan berpendapat. Muhammad Alatas mengajak umat Islam datang dan bergabung. Titik kumpulnya, antara lain melakukan shalat Jum\'at di Masjid Istiqlal. Dia berharap peserta aksi datang sebanyak-banyaknya. (Anw).
Jika Tidak Diintervensi Bank Indonesia Rupiah Sudah 16.000
Jakarta, FNN - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus merosot. Jum\'at, 21 Oktober 2022, rupiah semakin keok, berada pada posisi Rp 15.602 per dolar AS. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah mengakhiri perdagangan akhir pekan dengan pelemahan sebesar 0,39 persen atau 60 poin ke Rp 15.631 per dolar AS. Sampai pukul 15.48 WIB, indeks dolar AS terpantau menguat 0,31 persen atau naik 0,347 poin ke 113,16. Menanggapi pelemahan itu, Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik, Anthony Budiawan mengatakan, kemerosotan nilai tukar rupiah sangat merugikan dan memberatkan rakyat. Mereka akan terdampak, karena berbagai barang kebutuhan harganya naik. Anthony memperkirakan, tekanan terhadap nilai tukar rupiah akan berlanjut. Apalagi, Bank Sentral AS, Federal Reserve atau The Fed diperkirakan kembali menaikkan tingkat suku bunga lagi pada awal November 2022 mendatang. Menurut Anthony, upaya menahan keterpurukan rupiah terhadap dolar AS yang dilakukan Bank Indonesia, baik lewat intervensi pasar maupun menaikkan suku bunga acuan, tidak akan membuahkan hasil yang signifikan. Hanya saja, jika tidak ada intervensi pasar yang dilakukan bank sentral tersebut, diperkirakan nilai tukar rupiah akan cepat meluncur ke angka 16.000 per dolar AS. Jika rupiah terus nelemah, jelas berdampak pada kenakan hsrga-harga. Hal tersebut, kata Anthony, akan menyebabkan inflasi naik. \"Harga pangan dan bahan bakar minyak (BBM) akan naik,\" ucapnya dalam \"Diskusi Publik Bidang Hukum, Politik dan Hak Azasi Manusia, Indonesia Dalam Belantara Benturan Kepentingan,\" di kantor Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam indonesia (PMII), Jumat, 21 Oktober 2021. Sebagaimana diketahui, beberapa komoditi pangan Indonesia sangat tergantung impor. Antara lain, kacang kedelai, gandum dan jagung. Sedangkan BBM, Indonesia termasuk negara pengimpor (sekitar 70 persen dari kebutuhan diimpor). Selain Anrhony, ikut sebagai pembicara Aktivis HAM, Natalius Pigai dan Aktivis 98, Ubedillah Badrun. (Anw).
Jaksa Hadirkan Tiga Ahli Dalam Sidang Farid Okbah
Jakarta, FNN - Sidang kasus teroris terdakwa Farid Okbah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Rabu, 19 Oktober 2022. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan tiga orang saksi ahli dalam persidangan tersebut. Seperti sidang sebelumnya, wartawan tidak dibolehkan meliput ke ruang persidangan. Mereka hanya mendengarkan melalui pengeras suara yang disediakan pihak PN Jaktim. Farid didakwa melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga menimbulkan teror. Farid Okbah ditangkap Densus (Detasemen Khusus) 88 Antiteror Polri di Bekasi, 16 November 2021. Direktur Eksekutif Jaringan Moderasi Beragama Indonesia, Islah Bahrawi adalah saksi ahli yang pertama yang dimintai keterangan dalam persidangan yang dipimpin Hakim Ketua, I Wayan Sukanila itu. Menurut Islah, agama adalah ideologi yang paling mudah mempengaruhi orang lain karena adanya dogma. \"Saya tidak menyebutkan Islam saja di sini. Semua agama memiliki dogma,\" ujarnya. Ia menjelaskan mengapa agama adalah yang paling menarik untuk ideologi. Karena ada konsep kemartiran yaitu apabila seseorang mati untuk agama itu, maka ia akan masuk surga. \"Bukan hanya Islam, Kristen juga punya, Hindu juga punya, Buddha, Khonghucu. Dan semua keyakinan yang mengatasnamakan teologi pasti menggunakan konsep tersebut,\" kata Islah menegaskan. Hakim Ketua, I Wayan Sukanila dalam persidangan tersebut didampingi dua anggota lainnya, yaitu Novian Saputra dan Henry Dunant Manuhua. Adapun JPU dalam sidang ini adalah Jaya Siahaan. (Fer)
Terancam Hukuman Mati Bharada Eliezer tidak Megajukan Eksepsi
Jakarta, FNN - Meskipun terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup, namun Bharada Richard Eliezer atau E yang didakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir Josua Hutabarat, tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Alasannya, karena segala pembuktian atas kasus pembunuhan berencana tersebut akan disampaikan dalam persidangan selanjutnya. Ikhwal tidak mengajukan eksepsi disampaikan pengacara E, Ronny Talapessy dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 18 Oktober 2022. Hal yang sama juga disampaikan sendiri oleh E. Bharada E menjalani sidang perdana dengan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). E didakwa pasal 340 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Isi Pasal 340 : \"Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.\" Selain didampingi tim pengacara, E juga ferlihat dikawal petugas LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Sejumlah pengunjung yang hadir terlihat antusias mengikuti jalannya persidangan. Bahkan, ada pengunjung yang meminta supaya majelis hakim kelak memvonis bebas Bharada E . Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebutkan Bharada E mendapatkan perintah atau disuruh Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Candrawsthi membunuh Josua dengan cara ditembak. Pengacara E, Ronny Talapessy membenarkan isi dakwaan JPU tersebut. “Mohon izin yang mulia, ada beberapa catatan dari kami dari penasihat hukum, tetapi kami melihat dakwaan JPU dari tadi sudah cermat dan tepat,” kata Ronny Talapessy. Penasihat hukum E sepakat tidak menyampaikan eksepsi atau nota keberatan terhadap dakwaan JPU itu. “Kami akan bacakan dua catatan yang kami maksud pada saat pembuktian dalam persidangan nanti,\" kata Ronny. Seusai persidangan, E menyampaikan penyesalan karena telah ikut membunuh Josua. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Josua. “Mohon izin, saya menyampaikan rasa bersalah yang sedalam-dalamnya, atas kejadian yang telah menimpa almarhum Bang Yosua. Kepada Bapak Ibu serta keluarga bang Yos saya memohon maaf Semoga permohonan maaf saya bisa diterima oleh keluarga,\" kata Bharada E kepada wartawan. (Anw).
Pengamat Politik Eep Saifulloh Sebut Tingkat Kecerdasan Politik Anies Baswedan Di Atas Rata-Rata
Jakarta, FNN - Tingkat kecerdasan politik Anies Baswedan berada di atas rata-rata. Oleh karena itu, wajar jika banyak yang berharap kepada Gubernur DKI Jakarta itu. Para penggemarnya diminta jangan pernah menjadi suporter, tetapi jadilah voter atau pemilih bagi Anies dalam Pilpres 2024. Hal tersebut dikatakan pengamat politik, Eep Saefulloh Fatah dalam acara bedah buku, \"Anies, Gagasan, Narasi dan Karya, di Masjid Baturrahman, Jalan Dr. Sahardjo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumaf, 14 Oktober 2022 malam. Acara tersebut diselenģgarakan Forum Umat Islam (FUI). Menurur Eep, tingkat kecerdasan politik mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu tidak diragukan lagii. Dia mengatakan, kecerdasan politik itu bermain pada tiga wilayah. Pertama, kecerdasan politik dalam membangun kesadaran. Kedua, membangun kekuatan. Ketiga, kemampuan dalam mendistribusikan kesempatan. Tiga wilayah tersebut dimiliki Anies Baswedan yang menjadi bakal Calon Presiden (Capres) 2024 Partai Nasdem. Apalagi, Anies mempunyai pengetahun, punya empati dan punya kemampuan mengaktivasi dirinya. \"Saya lihat sejak awal Anies punya itu. Apalagi ia seorang cucu tokoh nasional yang menjadi salah satu good father dalam sejarah pembangunan nasional. Interaksi intens yang dilakukan Anies menghasilkan banyak hal, termaksud kesadaran empati dan dorongan untuk aktif. Itulah yang dipelihara terus sampai kemudian dia menjadi aktivis,\" kata Eep, pendiri lembaga survei, PollMark Indonesia itu. Eep berpendapat, banyak hal yang sudah terbangun dari Anies ketika masih mahasiswa dan bahkan sejak SMP dan SMA. Prinsip yang disampaikannya, tanggung jawab bagi perbaikan masa depan Indonesia tidak terletak pada sekelompok kecil orang yang menyebut sebagai pemimpin, tetapi tersebar pada setiap warga negara yang terpanggil. (Anw).
Lima Tahun Berhasil Pimpin Jakarta, Anies Baswedan Layak Jadi Presiden
Jakarta, FNN - Anies Rasyid Baswedan layak dipilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Sejumlah alasan supaya Gubernur DKI Jakarta tersebut dipilih disampaikan oleh Juru Bicara Jaringan Rakyat Bersama Anies Baswedan (Jari Manies), Setiyono, di Jakarta, Kamis, 13 Oktober 2022. Menurut Setiyono, keberhasilan Anies dalam memimpin Ibu Kota Jakarta selama lima tahun patut diapresiasi, sehingga ia layak dipilih rakyat menjadi presiden. Selain itu, rakyat membutuhkan pemimpin yang berotak besar (cerdas). \"Ke depan kita membutuhkan pemimpin seperti Anies yang berotak besar (cerdas), bukan berotak kecil,\" kata Setiyono dalam dalam acara, \"Soft Launching Relawan Anies.\" Anies Baswedan, kata Setiyono, sangat layak dipilih menjadi presiden dalam Pilpres 2024. Tentu hal itu dilihat dari rekam jejaknya selama memimpin Jakarta yang secara perlahan dan pasti memenuhi janji-janji kampanyenya. \"Bukan seperti pemimpin sekarang (Presiden Joko Widodo), yang hanya bisa menyebarkan janji-janjinya saat kampanye 2019 yang lalu,\" kata Setiyono. Menurut Setiyono, Anies adalah pemimpin yang amanah. Hal itu bisa dilihat selama ia memimpin Jakarta. Amanah, karena Anies tidak mau mengecewakan warga Jakarta yang telah memilihnya menjadi gubernur periode 2017-2022. Bukti amanah, karena dia menolak tawaran dari Prabowo Subianto menjadi Calon Wakil Presiden dalam Pilpres 2019 yang lalu. Tawaran dari Prabowo waktu itu dijawab Anies dengan kalimat, \"Saya ingin fokus menjaga amanah saya ke warga DKI Jakarta.\" (Anw/FNN).
Pertemuan Habib Rizieq dan Anies Isyarat Dukungan Capres 2024.
ANIES Baswedan orang yang berani dan tegas. Jika tidak demikian, mana mungkin Gubernur DKI Jakarta itu datang menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Sollollohu \'Alaihi Wassallam di Markas Front Persaudaraan Islam (FPI), kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Keberanian itu ia tunjukkan dengan mendatangi kediaman Habib Rizieq Syihab (HRS). Itu terjadi pada Jum\'at malam, 7 Oktober 2022. Ia datang sendirian tanpa pengawalan yang ketat. Mantan Menteri Pendidikan Nasional itu hadir di tempat itu sekaligus memenuhi undangan pernikahan putri HRS. Anies, bukan lagi sekedar Gubernur DKI Jakarta. Kini ia telah resmi menjadi Calon Presiden (Capres) 2024 yang diusung Partai NasDem, partai yang masuk dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma\'ruf Amin. Partai Demokrat (PD) dan Partai Keadilan Sejahtera dikabarkan segera menyusul. Pagi hari sebelum ke Petamburan, ia menyambangi Kantor Dewan Pimpinan Pusat PD, di Jalan Proklamasi, Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Ia berbincang secara tertutup dengan Ketua Umum PD, Agus Harimurti Yudhoyono. Belum ada deal politik, karena pertemuan baru semacam silaturrahim. Ya, penjajagan politik atau silaturrahim politik. Sedangkan kehadirannya di Petamburan juga tidak berkaitan dengan urusan pencapresan. Anies murni datang memenuhi undangan warganya, seperti halnya dia lakukan terhadap masyarakat Jakarta yang lain. Tidak ada pembicaraan politik, apalagi deal politik dengan HRS dan pendukungnya. Meskipun demikian, kedatangannya bisa ditafsirkan penuh dengan nuansa politik. Apalagi dikaitkan dengan menangnya Anies menjadi DKI-1, antara lain berkat perjuangan HRS dan FPI yang menjungkalkan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok yang dipenjara karena menista Alqur\'an. Akan tetapi, dari do\'a yang disampaikan HRS dan diamini jemaah yang hadir mengisyaratkan dukungan kepada Anies dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Apalagi, sudah sejak lama, rakyat menginginkan Anies menjadi presiden yang diyakini akan membawa banyak perubahan. Tidak ada kalimat yang tegas dan jelas HRS mendukung Anies menjadi Cawapres 2024. Pun juga tak ada kalimat yang jelas dan samar yang mengajak jemaah supaya mendukung mantan Rektor Universitas Paramadina itu. Yang ada, untaian do\'a. Yang ada permohonan kepada Sang Pencipta agar Anies bisa mengakhiri tugasnya sebagai Gubernur DKI (Daerah Khusus Ibu Kota) Jakarta dengan baik. \"Kita do\'akan Bapak doktor Anies Rasyid Baswedan bisa menyelesaikan tugasnya yang tinggal beberapa hari lagi di DKI Jakarta ini dengan husnulkhatimah,\" ujar Habib Rizieq, yang berdiri di samping Anies. Ia mendo\'akan agar Anies diselamatkan dari orang-orang jahat dan diselamatkan dari berbagai fitnah. \"Kita mohon pada Allah agar beliau diselamatkan Allah dari makar orang-orang jahat, dari segala fitnah muslihat dan tipu daya yang ingin menjebak dan menghancurkan,\" ucapnya. Selain itu Habib Rizieq mendo\'akan agar Anies diberi hidayah dan menjadi pemimpin yang istikamah. \"Agar Allah memberikan taufik dan hidayah kepada Bapak Gubernur kita agar tetap dan selalu menjadi pemimpin yang istikamah,\" ucapnya. Untaian do\'a\' yang dipanjatkan itu merupakan isyarat dukungan terhadap Anies menjadi Capres 2024. Kedatangannya menemui HRS, walau memenuhi undangan pernikahan putri HRS yang dirangkai dengan peringatan Maulid Nabi Muhammat, tentu bernuansa politis. Apalagi, ia dido\'akan supaya menjadi pemimpin yang mampu menegakkan HAM (Hak Azasi Manusia).
Gerakan Nasional Pembela Rakyat Bersama Aliansi Buruh Tuntut Harga BBM Diturunkan
Jakarta, FNN - Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) menggelar aksi unjuk rasa untuk yang ketiga kalinya, di area bundaran Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (10/10/2022). Tiga isu sentral tetap menjadi tuntuan mereka sejak aksi pertama dan kedua. Pertama, turunkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak). Kedua, turunkan harga-harga dan ketiga, tegakkan supremasi hukum. Sebelum melaksanakan aksi, orator GNPR, Habib Muhammad mencoba menenangkan massa dengan cara mengajak membaca Al-Fatihah dan Solawat Nabi Muhammad. Selain GNPR, massa buruh juga melakukan aksi unjuk rasa di tempat yang sama. Jumlah peserta aksi yang digelar Aliansi Gabungan Serikat Buruh tidak seperti yang disampaikan pimpinan pekerja yang menyebutkan, \"Aksi Sejuta Buruh.\" Tuntutan yang disampaikan buruh hampir sama dengan GNPR, yaitu menolak kenaikan harga BBM dan meminta supaya pemerintah menurunkan harga berbagai kebutuhan pokok. Selain itu, para buruh meminta supaya mencabut Undang-Undang Ciptakerja. Koordinator lapangan aksi Gerakan Buruh Seluruh Indonesia (GSBI), Emilia menjelaskan tuntutan mereka. “Pertama tuntutan kami memintan supaya Undang-Undang Omnibus Law atau Ciptakerja Nomor 11 tahun 2002 dicabut. Kedua, batalkan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP),\" kata Emilia. Menurut Emilia, sekarang ini para buruh menghadapi berbagai beban berat akibat kenaikan harga BBM dan kebutuhan pokok. Oleh karena itu, ia berharap supaya ada kepastian kenaikan upah minimal. Ia juga menyampaikan semakin sulitnya mendapatkan pekerjaan. Ditambah lagi dengan banyaknya korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang masih terus terjadi. Sejumlah buruh membawa pamplet yang antara lain bertuliskan, “Batalkan kenaikan harga BBM, Cabut Undang-Undang Ciptakerja, Turunkan Harga Sembako, Tolak RUU KUHP.\" Emilia mengancam akan menurunkan massa yang lebih banyak lagi jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak segera memenuhi tuntutan mereka. “Kami meminta Presiden Jokowi supaya mendengarkan aspirasi buruh. Jika tidak, maka kami akan melaksanakan aksi selanjutnya dengan massa yang lebih banyak,\" katanya. Sedangkan salah seorang peserta aksi, Arif Gunardi mengaku sudah mulai lelah melakukan aksi unjuk rasa. Namun, mereka tidak akan berhenti berjuang menyampaikan tuntutan. “Apa segini saja kaum buruh kita, apa kita cukup diam jika tuntutan mengenai UU Ciptakerja tidak dikabulkan.” kata Arif. Arif mengajak kaum buruh dan elemen masyarakat terus melakukan aksi unjuk rasa. Bahkan, katanya, aksi yang lebih besar akan dilakukan dengan tuntutan supaya Jokowi mundur jika tidak memenuhi keinginan mereka. Sekitar pukul 17.00 buruh membubarkan diri dengan tertib. (Anw).
Pengacara Roy Suryo Sayangkan Jaksa Tidak Berikan Berkas Perkara Lengkap
Jakarta, FNN - Tim pengacara Roy Suryo sangat menyayangkan sikap Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang tidak memberikan berkas perkara lengkap kepada mereka. Semestinya, berkas tersebut harus diberikan kepada penasihat hukum pada waktu pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Apalagi, persidangan pertama dijadwalkan pada Rabu, 12 September 2022. Hal itu disampaikan koordinator Tim Penasihat Hukum Roy Suryo, Pitra Romadoni Nasution, dalam siaran persnya yang diterima FNN, di Jakarta, Jum\'at, 7 Oktober 2022. Selain menyayangkan hal itu, ada tujuh poin linnya yang disampaikan Nasution terkait kasus yang menimpa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu. Kedua, kata Nasution, mengenai permintaan berkas perkara, sesuai prosedur hukum pihaknya telah mengajukan surat kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 30 September 2022, agar JPU memberikan berkas perkara lengkap kepada mereka. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat 4 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), sehingga ia menilai JPU tidak mau berkas perkaranya diuji oleh Tim Penasihat Hukum Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Ketiga, untuk pemeriksaan perkara yang obyektif dan transparan semestinya sesuai dengan Pasal 143 ayat 4 KUHAP, semua berkas perkara mulai dari tahap lidik sampai tahap dua di kejaksaan, harus diberikan kepada Tim Penasihat Hukum Roy Suryo. Hal itu agar terdakwa mengetahui secara keseluruhan apa yang telah didakwakan terhadap dirinya, bukan hanya memberikan BAP terdakwa dan dakwaan, melainkan harus berkas perkara lengkap. Apa yang diberikan JPU kepada pengadilan, semestinya juga diberikan kepada Tim Penasihat Hukum Roy Suryo. Hal itu dimaksudkan untuk menguji berkas perkara tersebut, apakah memenuhi syarat formil dan materil sehingga yang bersangkutan dapat didakwa dan dituntut sesuai prosedur hukum. Keempat, klien kami sangat keberatan dan menolak apabila persidangan tersebut dilakukan secara online. Hal itu sangat merugikan klien kami, karena persidangan tersebut menyangkut fakta dan kebenaran materil yang harus didengarkan secara langsung (tatap muka) sehingga dapat mencegah potensi kesaksian-kesaksian palsu. \"Oleh karena itu, kami selaku tim penasihat hukum, meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar menerapkan sidang offline (tatap muka)terhadap pemeriksaan perkara Roy Suryo. Hal tersebut sangat menentukan nasib dan masa depan klien kami,\" kata Nasution yang juga menjadi juru bicara keluarga Roy Suryo itu. Kelima, tim penasihat hukum tidak akan menanggapi dakwaan JPU sebelum berkas perkara lengkap diberikan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Keenam, tim penasihat hukum akan mengajukan eksepsi setelah berkas perkara lengkap diberikan serta Roy Suryo dihadapkan di muka Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Ketujuh, kata Nasution, pihaknya berpandangan, Roy Suryo tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan hukum sebagai berikut: Pasal 10 Ayat 1 Dan Ayat 2 UU Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi & Korban, menegaskan sebagai berikut: Pasal 10: (1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik. (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Kedelapan, tim penasihat hukum sangat menghormati dan menghargai persidangan yang akan dilangsungkan Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 di Ruang sidang Utama Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Mereka juga meminta aparat penegak hukum lainnya menghormati hak asasi dan hak hukum kliennya yang belum terpenuhi. (Anw).
Firli Oh Firli Ada Apa Denganmu
Saya hampir tidak percaya ketika membaca berita yang banyak bertebaran di media mainstream dan media sosial mengenai sepak terjangnya yang memaksakan supaya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dijadikan tersangka dalam kegiatan Formula E. Saya berharap berita tersebut tidak benar, mengingat reputasi Anies yang luar biasa dalam membangun Kota Jakarta. Oleh: Anhar Nasution, Anggota Komisi III DPR RI periode 2004 s/d 2009. KETIKA itu Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dijabat oleh Jendral Dai Bahtiar. Saya hanya melihat beberapa kali Firli Bahuri yang mengikuti setiap kali Kapolri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR. Ketika itu, Firli masih berpangkat AKB (Ajun Komisaris Besar). Dalam pandangan saya, Firli cukup bersahaja dan santun. Saat berpapasan dengan saya, ia selalu senyum hormat dan menyapa, \"Selamat Siang Pak Anhar.\" Harap maklum, ketika itu nama saya cukup viral dengan sebutan \"Utaz Di Kampung Maling\". Sepintas, saya menilai Firli orang baik dan Insya Allah akan jadi pimpinan di Kepolisan RI kelak. Ketika dia menjabat di beberapa Kepolisian Daerah (Polda) saya masih suka telefonan sekedar menyapa kabarrnya. Dia masih sama, tetap santun. Dia memanggil saya, Abang. Pada saat Komisaris Jenderal Anang Iskandar menjabat Kepala BNN (Badan Nasional Narkotika), kebetulan saya ikut membantu, meski tidak lagi menjadi Anggota DPR RI. Ketika peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) digelar di Lapangan Trunojoyo, Kawasan Blok M, Jakarta Selatan, saya bertemu dengan Firli dan pangkat sudah Brigjen (Brigadir Jendral). Masih sama ketika AKBP dan saya Anggota DPR RI, tidak ada perubahan sikapnya terhadap saya. Ketika Firli terpilih menjadi Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), saya termasuk orang yang senang dan mendoakan supaya amanah. Saya menjadi kaget alang kepalang, ketika akhir-akhir ini mengikuti perkembangan berita tentang kinerja KPK yang dinakhodainya. Saya hampir tidak percaya ketika membaca berita yang banyak bertebaran di media mainstream dan media sosial mengenai sepak terjangnya yang memaksakan supaya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dijadikan tersangka dalam kegiatan Formula E. Saya berharap berita tersebut tidak benar, mengingat reputasi Anies yang luar biasa dalam membangun Kota Jakarta. Saya berharap Komisi III DPR segera memanggil Firli Bahuri. Harus segera diklarifiķasi dan ditanyakan kebenaran berita tersebut. Persoalan tersebut harus segera dijernihkan, apalagi Anies yang selama menjadi Gubernur DKI Jakarta sudah memboyong banyak penghargaan, baik nasional maupun internasional. Jangan sampai upaya menjadikan tersangka secara paksa itu benar-benar dijadikan sebagai usaha menjegal Anies maju sebagai Calon Presiden (Capres) 2024. Apalagi, mantan Menteri Pendidikan Nasional itu telah resmi diusung oleh Partai NasDem, yang kemudian disusul Partai Demokrat dan sejumlah partai lainnya. Jika benar usaha menjegal, maka yang berhadapan dengan KPK, terutama Firli bukan Anies. Melainkan petinggi partai dan simpatisan. Tentu, lawan paling berat KPK adalah rakyat yang sudah muak dengan kelakuan rezim Joko Widodo. Jika Komisi III DPR tidak berani memanggil Firli Bahuri beserta jajarannya, meminta klarifikasi sejelas-jelasnya, maka tuduhan rakyat yang menyebutkan KPK sebagai alat politik menjadi benar. Bahkan, rakyat menjadi semakin percaya, KPK menjadi bagian dari kepentingan \'rezim oligarki\'. Jika sudah demikian, berarti lembaga antirasuah tersebut sangat berbahaya.
Duka Mendalam untuk Dunia Sepak Bola Indonesia atas Tragedi di Stadion Kanjuruhan
Jakarta, FNN - Memasuki Bulan Oktober kita dikejutkan dengan tragedi yang menimpa dunia sepak bola Indonesia. Tragedi kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, dalam laga Arema FC melawan Persebaya pada 1 Oktober 2022 merenggut 125 nyawa supertor, termasuk dua anggota polisi. Ratusan lainnya mengalami luka parah dan ringan hingga sebagian masih dirawat di rumah sakit sampai sekarang. Menanggapi tragedi tersebut para pesepakbola yang tergabung dalam Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) mengadakan pertemuan virtual yang juga dihadiri oleh perwakilan dari Klub Liga-1, Ahad, 2 Oktober 2022. Pertemuan yang digagas APPI tersebut akhirnya mengeluarkan empat sikap terhadap peristiwa pilu yang menyebabkan 32 orang di antara yang tewas adalah anak-anak, dan bahkan ada yang masih bayi itu. Pertama, APPI menyampaikan rasa turut berdukacita dan kesedihan yang amat mendalam bagi ratusan korban yang meninggal dan keluarga yang ditinggalkan. Semoga amal dan ibadah para korban diterima Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga para almarhum dan almarhumah a senantiasa diberikan ketabahan dan kekuatan. Mereka juga menyampaikan empati bagi ratusan korban lainnya yang cedera, dan masih dalam proses penyembuhan hingga saat ini. Kedua, APPI menyebutkan tragedi tersebut bukan musibah atau kecelakaan, melainkan kelalaian. Oleh karena itu, diperlukan Tim Investigasi yang bekerja secara profesional dan independen, sehingga bisa diketahui pihak yang harus bertanggung jawab sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku atas tragedi terbesar dalam sejarah sepakbola di Indonesia tersebut. Ketiga, APPI meminta agar seluruh aktivitas sepak bola di Indonesia pada level nasional dihentikan sementara. Penghentinan sementara tersebut sebagai bentuk empati dan simpati terhadap korban. Harus dihentikan sementara sampai ada perbaikan dan evaluasi yang memastikan sepak bola di Indonesia dapat berlangsung dengan aman bagi semua pihak. Keempat, APPI menghimbau khusus kepada pihak panitia penyelenggara, agar lebih memperhatikan peraturan-peraturan khusus mengenai sepak bola secara lebih komprehensif dan juga mengenai penyelenggaraan waktu pertandingan yang tidak berisiko tinggi, baik bagi para pesepakbola, official dan juga suporter jika nanti pada saatnya sepak bola di Indonesia telah siap digulirkan kembali. Tragedi yang terjadi di stadion Kanjuruhan termasuk ke dalam kejadian yang besar dalam sepak bola dunia. Peristiwa tersebut termasuk bencana terbesar nomor dua dunia dalam sepak bola. Tragedi paling besar pertama yang terjadi pada 1964 saat Peru lawan Argentina dengan korban jiwa sebesar 328 orang. Tragisnya tragedi ini juga disebabkan oleh gas air mata. (Fikri)
Anies Dijegal Rakyat Berontak
Jika Anies dijadikan tersangka atau dipenjara, respot keras kaum oposisi bersama jutaan pengikutnya, mayoritas umat Islam, rakyat kecil yang tidak terladeni pembangunan, masyarakat yang diperlakukan tidak adil dan para pendukung Anies lainnya akan sangat sulit ditakar. Oleh: Tamsil Linrung, Wakil Ketua MPR/Anggota DPD RI LANGKAH politik Surya Paloh layak diacungi dua jempol. Keputusan politisi kawakan ini memajukan deklarasi Anies Baswedan satu bulan lebih awal ketimbang jadwal sebelumnya sungguh tepat momentum. Tepat, karena Nasdem mendapat nilai plus di mata rakyat sebagai deklarator pertama. Tepat, karena deklarasi ini kembali membangun rasa percaya diri para pendukung Anies yang gulana menunggu kepastian. Dan tepat, karena langkah politik ini membungkam agenda busuk penjegalan Anies. Isu penjegalan Anies bukan wacana kaleng-kaleng. Kabar dia akan ditersangkakan dan dipenjara telah lama menjadi bisik-bisik politik, dan meledak ke publik usai Mantan Presiden Indonesia Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan kekhawatirannya. SBY khawatir Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bakal diatur hanya untuk diikuti oleh dua pasang Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) dari mereka saja. Pasca pernyataan SBY, beredar video Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief yang kita semua tahu isinya luar biasa menyeramkan. Sayang, Andi melarang videonya dikutip. Di lain saat, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman mengaku mendengar informasi sejumlah pihak yang menjegal Anies maju sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Benny menyebut sosok ini genderuwo, lantaran tidak terlihat. Tidak sedikit yang menuding, tiga pernyataan politisi ini sebatas gimick atau trik politik. Namun, pernyataan ketiganya mendapat penguatan dari investigasi Koran Tempo berjudul “Manuver Firli Menjegal Anies.” Kriminalisasi Anies Setidaknya ada empat poin dalam laporan Tempo yang mengarah pada dugaan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan. Pertama, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mendesak Satuan Tugas (Satgas) Penyelidik agar manaikkan kasus Formula E dari penyelidikan menjadi penyidikan dan meningkatkan status Anies. Satgas menolak karena tidak cukup bukti. Namun, mereka terus didesak. Kedua, Firli Bahuri akan lobi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar bersedia mengeluarkan hasil audit yang menyatakan terdapat kerugian negara dalam penyelenggaraan Formula E. Ketiga, Firli dan Karyoto meminta tim penyelidik untk mencari pakar hukum pidana yang bersedia menjelaskan kasus Formula E sebagai pelanggaran pidana. Permintaan ini muncul setelah sejumlah pakar hukum pidana yang dimintai keterangan menyatakan kasus Formula E hanya pelanggaran administrasi. Keempat, keinginan menjadikan Anies tersangka ditargetkan sebelum partai politik (Parpol) mendeklarasikan Anies sebagai Capres pada Pilpres 2024. Poin keempat mengindikasi bahwa penanganan perkara Formula E adalah politis, bukan murni penegakan hukum. Dan karena ada unsur politis, sangat rasional bila imbasnya juga bersifat politis. Rakyat pendukung Anies akan melihat upaya ketua KPK sebagai instruksi dari orang kuat dan atau oligarki, yang terancam punah di bawah kepemimpinan Anies Baswedan. Untuk apa memaksakan kasus yang tidak cukup bukti, sementara begitu banyak kasus di KPK yang terang-benderang, tetapi tidak kunjung diselesaikan? Perkara Harun Masiku, misalnya. Menemukan satu orang ini saja KPK tak berkutik. Atau, sengaja tak berkutik? Bila KPK memang doyan menggaruk Jakarta, kenapa tidak menyelesaikan kasus Sumber Waras atau pengadaan Bus TransJakarta? Kenapa harus Anies? Menjegal Anies sama artinya menjegal harapan rakyat akan perubahan. Kita tahu, hanya Anies Capres terkuat yang identik dengan perubahan di tengah deretan Capres yang identik dengan rezim sekarang. Anies adalah antitesa dari rezim, yang berarti antitesa dari keseluruhan capres yang ada. Dari perspektif itu, kita bisa menduga maksud pernyataan SBY tentang pengondisian dua pasang calon dari kalangan mereka. Mereka itu siapa? Mereka adalah yang selain Anies: bisa oligarki, bisa lawan politik, bisa pula gabungan keduanya. Rakyat Berontak Tidak heran, Anies seringkali dipersepsikan oposisi meski jabatannya adalah gubernur yang notabene perpanjangan tangan pemerintah di daerah. Sebagai “tokoh oposisi” akan berdiri jutaan atau ratusan juta rakyat di barisan Anies. Isi barisan itu adalah kombinasi dari dua hal, yakni mereka yang menyukai cara kerja, prestasi, atau pribadi Anies dan mereka yang tersakiti oleh rezim. Rezim ini sudah terlalu lama menyakiti rakyat. Menyakiti dengan kebohongan-kebohongan, hutang yang menumpuk, harga yang melambung, infrastruktur yang tidak tepat sasaran, oligarki yang menguat, dan seterusnya. Rezim ini juga seringkali menyakiti umat Islam, memperlakukan mereka secara tidak adil dari waktu ke waktu. Tetapi mereka sabar. Sabar, bukan karena pasrah pada keadaan, tetapi karena memelihara harapan akan perubahan. Dan harapan itu ada pada Anies. Sebagai kanal kaum oposisi, barisan Anies juga dipadati tokoh oposisi nasional. Mereka adalah orang-orang yang selama ini setia merawat kewarasan dan menyumbang pikiran kritisnya demi membangun harapan perbaikan negeri, namun cenderung dituding melawan negara. Sebutlah Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot Nurmatyo dan ekonom senior Rizal Ramli. Atau, akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung, Abdullah Hehamahua, Ubaedillah Badrun, dan tokoh kritis lainnya yang tentu tidak dapat disebutkan satu-persatu. Ketua DPD(Dewan Perwakilan Daerah) RI, La Nyalla Mattalitti bukan tidak mungkin bergabung dalam barisan tersebut. La Nyalla punya kegelisahan yang sama atas pengelolaan negeri. Ia juga sangat terusik dengan upaya penjegalan Anies. Jika Anies dijadikan tersangka atau dipenjara, respon keras kaum oposisi bersama jutaan pengikutnya, mayoritas umat Islam, rakyat kecil yang tidak terladeni pembangunan, masyarakat yang diperlakukan tidak adil, dan para pendukung Anies lainnya akan sangat sulit ditakar. Mereka bisa tumpah ruah ke jalan, berontak tanpa jeda, dari Sabang hingga Merauke. Dampaknya bisa mengerikan, bahkan bukan tidak mungkin memantik kejatuhan rezim. Gelombang revolusi akan datang dengan sangat cepat. Rakyat berontak bukan karena penegakan hukum Formula E. Rakyat berontak karena pengusutan perkara itu didorong oleh semangat menjijikkan, yakni menjegal Anies menjadi Capres pada Pilpres 2024. Dan rakyat berontak sebagai koreksi atas kezaliman dan kebiadaban politik bertopeng hukum. (*)
Polisi Kok Menjadi Pembunuh Rakyat
KABAR duka itu datang dari Lapangan Sepak Bola Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Sebanyak 182 orang tewas dan ratusan lainnya diangkut ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan medis seusai pertandingan yang berlangsung Sabtu, 1 Oktober 2022 malam. Tragedi memilukan itu terjadi setelah Persebaya Surabaya menang melawan Arema FC. Kabarnya, pendukung Arema FC marah dan menyerbu lapangan, karena kesebelasan pujaannya kalah di kandang sendiri. Polisi reaktif dan menembakkan gas air mata. Maksudnya, supaya penonton bubar. Malangnya, penonton malah menjadi korban akibat saling dorong dan akhirnya terinjak-injak. Angka korban masih simpang-siur, karena ada yang menyebutkan 174 orang, 130 dan 127 orang. Jumlah tersebut bisa saja berubah-ubah. Akan tetapi, yang pasti jumlahnya di atas 100 orang, termasuk dua anggota polisi. Sebuah peristiwa \"pembunuhan massal.\" Tragedi sepak bola yang memilukan. Kita berduka atas tragedi yang sangat memilukan itu. Apalagi, di antara korbannya banyak anak remaja dan bahkan masih ada anak kecil. Berdasarkan kabar yang beredar baik di media mainstream maupun media sosial (medsos), ada pasangan suami-istri beserta anaknya yang tewas. Maklum, sepak bola adalah olahraga rakyat dan sangat diminati oleh banyak keluarga di Indonesia. Tragedi sepak bola! Itulah yang pantas dikatakan atas peristiwa tersebut. Kita sedih dan pilu. Kita prihatin dan marah. Kita berduka atas peristiwa yang semestinya tidak terjadi seperti itu. Andaikan aparat kepolisian tidak melakukan tindakan brutal dengan menembakkan gas air mata ke arah penonton, termasuk yang berada di tribun, jumlah korban dipastikan tidak sebanyak itu. Aparat kepolisian atas perintah atasannya - bisa Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) setempat atau Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur - menembakan gas air mata sambil mengejar, menendang dan menginjak penonton yang sudah terkapar. Ini bisa kita tonton di video yang beredar. Perintah atasan atau komandan sudah jelas. Sebab, tanpa perintah komandan, tidak mungkin polisi di lapangan menembakkan gas air mata. Tanpa ada komando, tidak mungkin mereka yang bertugas di lapangan yang rata-rata berpangkat rendah melakukan hal itu. Buktinya ada perintah menembakkan gas air mata ke arah penonton jelas. Kapolda Jawa Timur, Inspektur Jenderal Nico Afinta menyebutkan penembakan gas air mata itu sesuai prosedur. Artinya, ia menyetujui penembakan gas air mata di lapangan bola tersebut Bahkan, diduga ia memerintahkannya. Prosedur yang mana yang sesuai? Padahal, induk organisasi sepak bola internasional FIFA (Federation International de Football Association) dengan tegas dan jelas melarang penggunaan gas air mata dalam usaha menghalau atau menghentikan keributan di lapangan bola. Apa yang dilarang FIFA tentu sangat beralasan. Bisa jadi petinggi kepolisian di negeri ini tidak mengetahuinya atau pura-pura tidak tahu. Kita marah ketika membaca maupun menonton berita peristiwa yang terjadi pada saat peringatan Hari Kesaktian Pancasila itu. Apakah petinggi polisi yang bertanggungjawab dalam peristiwa itu memiliki nurani dan Pancasialis. Kalau ia, segeralah Anda mundur dari jabatannya. Kalau tidak mundur, Anda tidak bernurani dan tidak Pancasilais. Hei Kapolda Jatim, Nico Afinta! Anda tidak cukup hanya minta maaf dan mengatakan prihatin. Anda harus jantan, segera mundur. Demikian juga Ketua Umum PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia), Mochamad Iriawan- yang juga pensiunan polisi, segeralah mundur, sebelum FIFA menjatuhkan sanksi yang lebih berat kepada persepakbolaan nasional. Anda jangan bangga menjadi Ketua Tim Investigasi PSSI. Harus disadari, yang terjadi di Malang itu secara tidak langsung merupakan pembunuhan massal yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia. Kok polisi yang mestinya menganyomi masyarakat, malah brutal menembakkan gas air mata. Rakyat sudah banyak yang marah dan muak atas kelakuan polisi, terutama setelah kasus pembunuhan anggota polisi Josua Hurabarat yang dilakukan oleh komplotan polisi, Irjen Ferdy Sambo. Apakah polisi yang digaji rakyat (uang APBN - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) harus menjadi pembunuh? Apakah senjata yang dipegang anggota polisi, termasuk gas air mata, yang juga dibeli dari uang rakyat diperintahkan untuk membunuh rakyat. Apakah Polri sudah berubah menjadi \'drakula\' yang setiap saat siap membunuh rakyat? Ayo, segera benahi institusi Polri. Singkirkan anggota polisi yang tidak merakyat. Bersihkan polisi yang masih berjiwa militer. Mumpung rakyat masih bisa menahan diri dan baru melampiaskan amarahnya lewat medsos.
Penjegalan Anies: Presiden Jangan Diam
Ketika penyelidik KPK meminta keterangan ahli pidana, demikian Tempo, ahli menyatakan pelanggaran Formula E hanya merupakan pelanggaran administratif. Pendapat ini, misalnya, dinyatakan oleh ahli pidana Prof. Romli Atmasasmita. Romli lalu dibujuk untuk mengubah pendapatnya. Namun Romli menolak. Oleh: Tamsil Linrung, Wakil Ketua MPR/Anggota DPD RI. LAPORAN Koran Tempo tentang manuver Ketua KPK Firli Bahuri menjegal Anies Baswedan bukan perkara sepele. Ini skandal besar. Skandal dimana institusi penegakan hukum negara merusak tatanan pelaksanaan demokrasi terbesar di Indonesia. Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tidak hanya menjegal Anies, tetapi menjegal demokrasi Indonesia. Maka presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak boleh diam, atas tiga pertimbangan utama. Pertama, diamnya Presiden sama artinya pembiaran terhadap penjegalan demokrasi. Diamnya presiden juga berarti pembiaran terhadap lembaga penegak hukum negara yang secara menjijikkan cawe-cawe dalam politik. Diamnya presiden adalah pembiaran terhadap perampasan hak warga negara untuk dipilih dan memilih oleh institusi formal negara. Kedua, secara hierarkis KPK berada di bawah Presiden. Perubahan UU KPK yang digagas di Rezim Presiden Jokowi telah mengubah warna KPK. “KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun,” begitu bunyi UU No. 19/2019 tentang KPK. Bagaimana mungkin KPK independen terhadap kepentingan politik eksekutif bila KPK dinyatakan berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif? Relasi kuasa yang tegak lurus dengan presiden cenderung membuka ruang tunduknya KPK kepada presiden. Maka, rakyat mungkin bertanya-tanya, apakah penjegalan Anies atas inisiatif mandiri Ketua KPK? Atau, apakah penjegalan Anies tidak ada kaitannya dengan celah ruang tunduk KPK kepada presiden? Pertanyaan itu sekaligus menjadi pertimbangan ketiga yang menuntut presiden tidak boleh diam. Masyarakat harus diyakinkan bahwa presiden bekerja ekstra keras mencegah kerusakan di bumi Indonesia. Yang dilakukan Ketua KPK memang harus kita respon secara keras. Koran Tempo menulis, Ketua KPK Firli Bahuri disebut berkali-kali mendesak satuan tugas penyelidik agar menaikkan status Formula E ke tahap penyidikan. Ada keinginan menetapkan Anies menjadi tersangka sebelum partai politik mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai calon presiden 2024. Namun, rupanya belum cukup bukti untuk hal tersebut. Tapi Firli berkukuh. Pertimbangannya, jika Parpol mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden, maka pengusutan perkara itu harus dihentikan. Agaknya, target Ketua KPK bukan murni penegakan hukum, melainkan target politik agar Anies tidak dapat mengikuti pemilihan presiden. Ketika penyelidik KPK meminta keterangan ahli pidana, demikian Tempo, ahli menyatakan pelanggaran Formula E hanya merupakan pelanggaran administratif. Pendapat ini, misalnya, dinyatakan oleh ahli pidana Prof. Romli Atmasasmita. Romli lalu dibujuk untuk mengubah pendapatnya. Namun Romli menolak. Penolakan Romli tidak memutus semangat menjegal Anies. Ketua KPK memerintahkan tim penyelidik mencari pakar hukum pidana yang bersedia menjelaskan kasus Formula E sebagai pelanggaran pidana. Konon, Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Agus Surono (yang sebenarnya telah pindah ke Universitas Pancasila sejak 2021) bersedia untuk hal tersebut. Tidak hanya mengatur jajarannya, Ketua KPK juga bakal turun gelanggang melobi Ketua BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Tujuannya agar BPK bersedia mengeluarkan hasil audit yang menyatakan adanya kerugian negara dalam penganggaran hingga penyelenggaraan formula E. Di media Rakyat Merdeka Online berbeda, Ketua KPK Firli Bahuri menanggapi kabar itu. Firli mengatakan, kerja KPK diuji di pengadilan, bukan hasil ramalan, opini, dan halusinasi. Meski normatif, kita sependapat dengan argumen ini. Tempo belum tentu benar. Masalahnya, pertama, apakah laporan Tempo adalah hasil ramalan, opini, atau halusinasi? Media investigasi ini tentu memiliki sumber kredibel dan telah menimbang dengan matang sebelum menurunkan berita. Bila tidak faktual, berita yang disajikan dengan mudah menjadi bumerang. Risiko itu tentu disadari Tempo. Kedua, penegakan hukum tidak cuma di pengadilan. Tetapi sejak penyelidikan, penyidikan, hingga vonis pengadilan. Semua merupakan satu rangkaian yang diharapkan terjadi secara natural. Kalau tidak ditemukan bukti, jangan dipaksakan. Pun sebaliknya. Sekali lagi, presiden harus angkat bicara. Bila perlu, segera bentuk tim independen untuk mencari tahu kebenaran kriminalisasi terhadap Anies Baswedan, agar presiden mendapatkan informasi utuh dan benar. Tidak berlebihan pula jika Komisi III DPR atau Komite I DPD memanggil dan meminta keterangan Ketua KPK. Jelang Pemilu 2024, semua penyelenggara negara harus berperan serta meyakinkan seluruh rakyat indonesia bahwa Pemilu berlangsung jujur dan adil. Bukan dengan kata, tetapi dengan tindakan. (*)
PSSI dan Persija Pun Bantu Rezim Redam Anies?
Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Persija Jakarta enggan memakai Jakarta International Stadium (JIS), murni soal harga? Atau ada \'titah\' penguasa? Oleh: Rahmi Aries Nova, wartawan senior FNN. JIS yang kini menjadi stadion paling modern di Indonesia, suka tidak suka identik dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies pada 16 Oktober nanti akan habis masa jabatannya dan langsung bersiap untuk running sebagai calon presiden pada pemilihan presiden (pilpres) 2024 mendatang. Dibangun di era kepemimpinannya, dengan biaya fantastis Rp 5 triliun, JIS diprediksi bakal mendongkrak elektabilitas Anies secara fantastis pula. Anies akan disejajarkan dengan Presiden Pertama Indonesia Soekarno yang juga membangun Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Senayan. Itulah yang ditakuti calon-calon lawannya dalam pilpres nanti, utamanya calon pilihan Istana alias suksesor Presiden Joko Widodo. Melihat keengganan PSSI dan Persija memakai ikon Kota Jakarta ini, banyak yang menduga itu juga bagian dari meredam sinar Anies. Betul JIS masih memiliki kekurangan, tetapi bukankah itu bisa diperbaiki dan dievaluasi bersama? Kalau pun harga sewanya mahal, ada yang menyebut Rp 1 miliar, dibandingkan dengan pemasukan tiket dan hak siar itu pun bisa jadi \'kecil\'. Sebagai perbandingan, pada 2010 saat timnas berlaga di Stadion Utama GBK, yang saat itu menampung 60.000-70.000 penonton, pemasukan dari tiket lebih dari Rp 10 miliar, belum pendapatan dari hak siar dan sponsor. Sementara daya tampung JIS 82.000 penonton. Faktor keamanan? Biarlah menjadi tugas kepolisian. Selama ini klub-klub juga sudah keluar uang cukup besar untuk biaya keamanan, yang di liga tetangga Malaysia saja gratis, karena hal itu sudah menjadi tugas polisi Diraja (negara). Jadi sangat disayangkan tim nasional senior besutan Shin Tae-yong tidak menjajal stadion megah ini saat friendly match resmi FIFA melawan Curacao pekan lalu. Dalihnya pun seperti mengada-ngada. Akan tetapi banyak yang menduga PSSI, yang dijanjikan Jokowi akan dibangun pusat latihan di kawasan Ibukota Negara Baru (IKN), diminta untuk tidak ikut \'membesarkan\' Anies. Sebaliknya Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan (Iwan Bule), yang kabarnya akan maju pada pemilihan gubernur Jawa Barat, memanfaatkannya untuk \'branding\' dirinya dengan memainkan dua pertandingan melawan Curacao di dua kota di Jabar, Bandung (Stadion Gelora Bandung Lautan Api) dan Bogor (Stadion Pakansari). Persija pun demikian. Seakan lupa Anies membangun JIS karena desakan Jak Mania, Persija belum mendeklarasikan JIS sebagai kandangnya. Persija tidak memakai JIS dalam laga di Liga 1, juga untuk friendly match saat menjamu Jeonbuk Hyundai yang rencananya digelar akhir November, menyambut ulang tahun Persija ke-94 pada 28 November 2022. PSSI dan Persija mengabaikan kecintaan masyarakat pada timnas dan warga Jakarta pada Persija akan menghadirkan eforia gaya baru di JIS. Seperti eforia fans Grup Band Dewa besutan Ahmad Dhani, yang hanya dalam satu jam 60.000 tiketnya sold out, untuk konser yang baru akan berlangsung 52 hari lagi! PSSI dan Persija lupa tidak selamanya rezim Jokowi berkuasa. Bagaimana kalau Anies ditakdirkan yang Maha Kuasa jadi Presiden RI berikutnya? Karya nyata Anies di Jakarta sungguh luar biasa, dan tidak ada kandidat lain yang menyainginya. Anies sulit dibendung meski skenario jahat KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) berusaha menjeratnya. Anies bukan tipe pendendam (jadi memang tidak punya musuh, tetapi buzzerRp yang memusuhinya). Akan tetapi,, masyarakat tidak akan pernah lupa, pada suatu masa PSSI dan Persija pernah menjadi alat penguasa, yang ingin terus berkuasa dengan menghalalkan segala cara.
Usut Tuntas Dana Konsorsium 303 Supaya Kepercayaan Terhadap Indonesia Tidak Turun
Jakarta, FNN - Aparat penegak hukum diminta supaya menyelidiki dan mengaudit aliran dana konsorsium 303 secara tuntas. Apalagi, jumlah aliran dana yang terdeteksi oleh PPATK sangat fantastis, mencapai Rp 155 triliun dari judi online. Penyelidikan dan audit terhadap dana konsorsium Sambo tersebut penting dilakukan, sehingga kepercayaan terhadap Indonesia, baik dari dalam negeri maupun internasional tidak turun. \"Menko Polhukam harus turun tangan mengaudit dan menyelidikinya,\" kata pengamat dari Indonesia Club, Hartsa Mashirul dalam diskusi publik Kopi Party Movement, di Jakarta. Rabu, 28 September 2022. Ia mengatakan, pintu masuk penyelidikan dan audit dana 303 dapat dilakukan melalui keterangan yang disampaikan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana. Perlu didalami, termasuk pembicaraan di media sosial yang dapat dijadikan konstruksi dasar dalam menelusuri aliran dana judi online Rp 155 triliun itu. Dalam diskusi publik dengan tema \"Lacak dan Tindak Sumber-Aliran dana 303 Sambo\", Hartsa mengingatkan pentingnya mengusut tuntas aliran dana konsorsium 303 atau juga dikenal dengan \"Dana Sambo\" itu. Istilah Dana Sambo merujuk kepada kasus Ferdy Sambo yang sudah dipecat dari anggota polisi. Dana tersebut terkait dengan sepak-terjang Satuan Tugas Khusus (Satgasus) yang dipimpin Sambo, yang kemudian dibubarkan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, setelah terkuaknya kasus pembunuhan Josua Hutabarat. \"Karena di saat internasional mengalami krisis, itu hanya satu yang dibutuhkan oleh sebuah negara supaya mendapatkan kepercayaan, yaitu penegakan hukum. Yang kedua adalah bagaimana penegakan hukum tanpa mencederai rasa keadilan masyarakat atau rakyatnya sendiri,\" tutur Hartsa menambahkan. Hartsa mengatakan, jika penegakan hukum berjalan lama, itu akan memengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah yang pada akhirnya akan berefek terhadap kepercayaan internasional kepada Indonesia. \"Internasional tidak akan atau sulit memercayai penegakan hukum di Indonesia jika tidak dilakukan dengan transparan dan seadil-adilnya,\" ucap Hartsa. Ia mengharapkan agar masalah yang sudah molor tersebut tidak menjadi sumber persoalan bagi masyarakat. \"Jadi, jangan sampai persoalan konsorsium ini berefek kepada kondisi sosial di masyarakat yang sudah mengalami kesulitan ekonomi maupun kepada penegakan hukum yang terjadi saat ini,\" jelasnya. Pakar Hukum Pidana UI, Chudry Sitompul; Boyamin Saiman (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI); Iskandar Sitorus (Indonesian Audit Watch atau IAW); Uchok Sky Khadafi (Centre For Budget Analysis); Ade Adriansyah Utama (Komite Pengawal Presisi Polri) dan Alvin Lim (LQ Indonesia Law Firm) ikut menjadi pembicara dalam acara tersebut. (Rac)
Rupiah Keok Rakyat Makin Terseok-seok
NILAI tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus merosot. Berdasarkan pantauan, Rabu, 28 September 2022, rupiah semakin melemah ke posisi Rp 15.250 dan bahkan sempat Rp 15.270 per dolar AS. Amblasnya nilai tukar tersebut sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Banyak faktor yang menyebabkan rupiah semakin keok. Tentu, biang kerok utamanya adalah krisis global yang melanda sejumlah negara. Krisis energi yang berlangsung pada saat pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) masih belum berakhir, menyebabkan perekonomian sejumlah negara, termasuk negara maju rontok. Belum lagi perang antara Rusia dan Ukraina masih berlanjut. Pasokan bahan bakar minyak (BMM) dan gas, misalnya, menyebabkan perekonomian Inggris terseok-seok. Listrik di negara tersebut krisis. Inggris adalah sebuah negara maju. Akan tetapi, krisis sudah sangat parah, sehingga anak sekolah pun tidak bisa makan. Sungguh menyedihkan. Nilai tukar rupiah yang terjun bebas diperkirakan terus lanjut. \"Rupiah semakin melemah karena bank-bank sentral negara OECD sedang melakukan program anti-inflasi agresif dengan menyedot akses likuiditas,\" kata pengamat ekonomi, Rizal Ramli ketika dihubungi FNN, di Jakarta, Rabu, 28 September 2022. OECD atau Organization of Economic Co-operation and Development adalah inter-governmental organisasi yang memiliki misi mewujudkan perekonomian global yang kuat, bersih, dan berkeadilan (a stronger, cleaner, fairer world economy). Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan semakin berpengaruh buruk terhadap perekonomian Indonesia. \"Inflasi pasti naik, karena banyak bahan kebutuhan makanan dan minuman yang diimpor. Sudah inflasi akibat kenakan harga BBM, akan inflasi lagi akibat melemahnya nilai tukar rupiah,\" ucapnya. Apa yang dikatakan pria yang disapa RR itu benar. Sebab, sejumlah bahan baku kebutuhan pokok Indonesia masih impor. Bahkan, BBM dan gas impor. Demikian juga kacang kecele yang menjadi bahan baku tempe dan tahu, impor. Tempe dan tahu makanan yang dikonsumsi rakyat sehari-hari. Gandum dan tepung terigu juga impor. Padahal, menjadi bahan baku makanan berbau mi, kue, biskuit dan lainnya. Demikian juga jagung yang menjadi bahan makanan ternak ayam. Sederet komoditas lainnya masih mengandalkan impor. Nilai rupiah yang merosot akan semakin membuat komoditas olahannya mahal. Hal itu jelas berimbas pada rakyat. Sejatinya, melemahnya nilai tukar rupiah akan menguntungkan sektor yang hasilnya diekspor. Misalnya, karet dan kelapa sawit. Akan tetapi, keadaan berbalik. Penurunan nilai tukar rupiah tersebut semakin parah karena ‘kelemahan struktural’ ekonomi Indonesia dan ketergantungan utang sangat besar, yang sangat rentan terhadap gejolak tingkat bunga. Akibatnya, rupiah tidak bisa menahan diri dan terjun bebas. Pelemahan nilai tukar rupiah yang cukup cepat belakangan ini akan berimbas pada situasi politik dan sosial. Sebab, menguatnya dolar AS terhadap rupiah akan semakin membuat rakyat susah. Bantuan sosial yang diberikan pemerintah tidak akan memadai. Ingat krisis ekonomi tahun 1998, antara lain karena pelemahan rupiah. Hal itu terjadi tidak lama setelah Presiden Soeharto menaikkan harga BBM. Krisis ekonomi yang berujung aksi unjuk rasa akhirnya menumbangkan Soeharto yang sudah berkuasa 32 tahun. Sekarang pun mirip terjadi. Sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan harga BBM bersubsidi pada 3 September 2022 yang lalu, aksi unjuk rasa terus terjadi di hampir semua kota besar, terutama di Jakarta. Rakyat menyuarakan keberatan atas kenaikan harga BBM itu. Sebab, harga kebutuhan pokok sudah mahal sebelumnya, dan semakin mahal lagi akibat keputusan yang menindas rakyat itu. Rakyat berteriak di tengah jalan, “Turunkan Jokowi!”
Mantan Dubes RI Yuddy Chrisnandi, Berikan Dukungan Solidaritas Pada Ukraina
Jakarta, FNN - Perang antara Rusia dan Ukraina yang masih berlanjut menghadirkan rasa simpati global, termasuk dari Indonesia. Mantan Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI )untuk Ukraina, Yuddy Chrisnandi menyampaikan rasa simpati terhadap situasi Ukraina. Hal itu dia sampaikan dalam pertemuan dengan friends of Indonesia yang antara dihadiri oleh Volodymyr Pakhil dan Yuriy Kosenko, Direktur Ukrainian Initiative, serta beberapa perwakilan persahabatan Indonesia-Ukraina dari Donetsk dan Kramatorsk, di perpustakaan umum anak-anak Taras Shevchenko, di kota Kyiv, Ukraina, Senin, 26 September 2022. Bentuk simpati Yuddy disampaikan dengan cara memberikan buku karyanya berjudul, “Cintaku yang Kedua Berlabuh di Ukraina,” secara simbolis dalam pertemuan tersebut. Buku tersebut merupakan hasil karyanya selama menjadi Dubes RI untuk Ukraina pada 2017-2021. Sebagai bentuk rasa solidaritas dan kesetiakawanan yang tulus dari salah satu wakil masyarakat Indonesia kepada firend of Indonesia di Ukrania, Yuddy juga menyumbangkan hasil penjualan buku karyanya itu. Oleh karena itu, Volodymyr Pakhil dan Yuriy Kosenko memberikan apresiasi mereka atas dukungan tulus dari mantan Dubes RI dan masyarakat Indonesia itu. (Rachmat).
Bahasa Inggris Dihapus dari Kurikulum, TEFLIN Ingin Ketemu Komisi IX DPR
Jakarta, FNN – Menanggapi dihapusnya Bahasa Inggris dari muatan wajib kurikulum dalam RUU Sisdiknas, Utami Widiati, selaku Presiden TEFLIN (The Association for the Teaching English as a Foreign Language in Indonesia) mengajukan surat permohonan untuk beraudiensi langsung dengan Ketua Komisi X DPR RI. Berdasarkan rilis yang diterima FNN, Senin, 26 September 2022, TEFLIN menelaah Draf RUU Sisdiknas, khususnya Pasal 81 ayat (1) dan (2) mengenai muatan wajib kurikulum yang tidak mencantumkan Bahasa Inggris. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengajaran Bahasa Inggris tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah. Sebagai perkumpulan pendidikan Bahasa Inggris Indonesia, TEFLIN mengusulkan agar Bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya tetap dimasukkan secara eksplisit dalam muatan \"Bahasa\" RUU Sisdiknas 2022. TEFLIN juga menyampaikan usulan terkait penambahan ayat (5) pada Pasal 81 yang berbunyi: \"(5) Pemerintah memfasilitasi warga negara Indonesia yang ingin memiliki kompetensi berbahasa asing dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa.\" Dalam hasil telaah, TEFLIN memaparkan beberapa argumentasi terkait usulan tersebut. Pertama, TEFLIN menyinggung isi UU Sisdiknas 2003 yang membahas tentang pentingnya bahasa dalam pendidikan. TEFLIN memberi contoh pada negara Uni Eropa yang mewajibkan siswa mempelajari sedikitnya dua bahasa. Selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2019, bahwa penggunaan Bahasa Indonesia memberi peluang digunakan bahasa asing, termasuk Bahasa Inggris. TEFLIN memaparkan dengan penghilangan Bahasa Inggris dari muatan wajib kurikulum, maka akan menurunkan kualitas keunggulan bersaing bangsa dalam kompetisi global. Diketahui, Draf RUU Sisdiknas yang sedang dipersiapkan untuk mengganti UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, UU Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005, dan UU Dikti No. 12 Tahun 2012. TEFLIN berharap aspirasi tersebut dapat dipertimbangkan sehingga tidak memunculkan dampak pengangguran bagi profesi guru Bahasa Inggris. (oct).
Pesta Durian yang Ditunggu Rakyat
JAKARTA dalam bulan ini dibanjiri dirian. Di beberapa sudut ibu kota terlihat buah itu diperjual-belikan. Apalagi di beberapa swalayan dan tempat-tempat khusus penjualan buah-buahan, komoditas enak dan beraroma menyengat itu pasti ada, baik yang masih bulat dengan durinya maupun yang sudah dikupas dan buahnya dimasukkan kotak plastik. Pesta durian! Itulah kalimat yang sering terdengar ketika sekelompok orang asyik menikmati buah yang sebutan populernya King of Fruit (raja dari segala buah) itu. Pesta durian bisa dilakukan langsung di lapak pedagang atau dibawa ke rumah dan dinikmati bersama keluarga. Jakarta sedang pesta durian? Ah itu hanya omongan ngebacot doang. Andaikan daerah Parung, Bogor, Banten dan daerah lainnya tidak memasoknya, pasti Jakarta tidak kebagian durian. Padahal, di Jakarta ada beberapa wilayah yang populer dengan nama duren. Ada daerah Tanjung Duren, Duren Tiga, Duren Sawit. Duren atau durian adalah kata yang bermakna sama. Wilayah yang disebut duren di Jakarta itu sudah tidak ada lagi kebunnya. Jangankan kebun, pohon durian di wilayah ini sudah tidak ada lagi. Sudah berubah menjadi pohon gedung dan rumah mewah. Belakangan, Duren Tiga menjadi terkenal lagi. Akan tetapi, bukan karena ada kebun durian atau ada pasar durian maupun pesta durian di kawasan itu. Kalau mau membeli durian, lebih pas di Kasawan Kalibata, yang berjarak tidak terlalu jauh dari Duren Tiga. Duren Tiga belakangan terkenal seantero Nusantara karena ada jenderal polisi membunuh anak buahnya. Ya, Inspektur Jenderal (Irjen) Ferdy Sambo melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Josua Hutabarat. Tidak tanggung-tanggung, Sambo mengajak istrinya Putri Candrawahi bersekongkol melakukan pembunuhan berencana itu. Kasus pembunuhan itu menyeret puluhan polisi dan lima di antaranya sudah dipecat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota polisi. Itu di Duren tiga. Pesta durian di musim durian sebenarnya masih ditunggu-tunggu rakyat. Sebab, puncaknya belum sampai. Pada saat durian membanjiri Jakarta, rakyat juga melakukan pesta jalanan. Mereka memprotes Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang seenaknya menaikkan harga BBM atau Bahan Bakar Minyak. Akibatnya, harga kebutuhan pokok yang sudah mahal, semakin mahal lagi. Tiap hari rakyat, mulai dari emak-emak, mahasiswa, kaum buruh atau pekerja, ulama, purnawirawan dan bahkan pelajar turun ke jalan. Tiga tuntutan yang mereka suarakan dengan lantang, yaitu “Turunkan harga BBM, turunkan harga kebutuhan pokok, dan tegakkan supremesi hukum.” Akan tetapi, tidak sedikit spanduk dan suara orator yang menyuarakan, “Turunkan Jokowi!” Ada lagi tulisan, “BBM Naik, Ente Turun!” Para pendemo tidak bosan dan lelah dalam menghadapi rezim Jokowi yang dinilai semena-mena terhadap rakyat. Tiap hari mereka ‘pesta jalanan’. Mereka menyebut dirinya sebagai “Parlemen Jalanan,” karena parlemen yang sesungguhnya (DPR) sudah menjadi tempat bisu. Meski begitu, mereka tetap silih berganti mendatangi gedung Parlemen, yang berada di Senayan, Jakarta Pusat itu. Selain gedung DPR, sasaran mereka adalah Istana Kepresidenan, di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Hanya saja, pendemo tidak bisa masuk, akibat blokade ketat yang dilakukan aparat kepolisian, baik dengan menggunakan kawat berduri maupun barrier beton, yang belakangan dimensinya dibuat lebih tinggi dan tebal dari ukuran semula. Beberapa kali barrier beton dan kawan berduri berhasil dijebol para pendemo. Akan tetapi, mereka belum berhasil menembus blokade aparat kepolisian. Bentrok pun tidak bisa dihindari. Beberapa mahasiswa luka-luka, karena mereka jatuh didorong kembali ke arah kawat berduri yang sudah dijebol. Kegigihan para pendemo yang tidak bosan-bosanya turun ke jalan harus diakui semua pihak. Kita harus memberikan dukungan dan semangat agar perjuangan mereka bisa terwujud. Mereka berteriak dengan suara lantang, baik dikala panas terik maupun hujan. Mereka tidak bosan menyuarakan kepedihan rakyat. Hampir sama dengan pedagang durian yang tidak bosan-bosan menawarkan dagangannya. Jika durian sudah turun dari pohonnya, Jokowi pun diharapkan segera lengser dari jabatannya. Rakyat sudah muak dan bosan atas berbagai kebohongan dan tipu-tipunya. Bahkan adu-domba yang dilakukannya terhadap sesama anak bangsa. Rakyat sedang menunggu pesta durian yang lebih besar. Rakyat menanti perubahan yang bisa menjadikan bangsa ini menjadi besar dan jaya.*
Pasca Kenaikan BBM, Penumpang Bus AKAP Anjlok 50%
Jakarta, FNN – Dua pekan, pasca kenaikan tarif angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), penumpang bus anjlok hingga 50%. “Akibat kenaikan tarif bus, penumpang turun drastik dari 30-an menjadi hanya 15 penumpang saja,” kata Iwan, petugas loket PO Garuda Mas di Terminal Poris Plawad, Tangerang, Kamis (22/9/2022). Kenyataan yang mengenaskan ini, juga dialami PO Bus lain, seperti PO Tunggal Dara, PO Kurnia dan PO Harapan Jaya. Padahal, menurut pengakuan mereka, PO bus hanya menaikkan tarif rata-rata sebesar 20%, masih di bawah kenaikan harga solar yang naik 32%, dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter. “Seberuntung-beruntungnya terisi 20 penumpang (58,8%, red) dari kapasitas seat 34 penumpang untuk kelas eksekutif,” kata Iis, petugas loket dari PO Tunggal Dara. Anjloknya penumpang bus AKAP ini adalah dampak lanjutan dari kenaikan BBM, khususnya jenis solar. Sementara, PO Bus tidak berani menaikkan harga tiket penumpang hingga 30%. “Meskipun tidak melanggar aturan tarif dasar, juga tarif batas atas dan tarif batas bawah, PO Bus tidak berani menaikkan hingga 30%. Bagaimana mau menaikkan hingga 30%, naik 20% saja penumpangnya sudah hilang separuh,” kata Iwan. Sebelumnya, Kementerian Perhubungan telah menaikkan tarif angkutan AKAP, Rabu, 9 September 2022, seminggu setelah harga BBM dinaikkan. Sehingga, tarif dasar angkutan AKAP per 2022 menjadi sebesar Rp 159 per penumpang per kilometer. Angka itu naik dari tarif dasar 2016 yang hanya Rp 119 per penumpang per kilometer. Sedangkan untuk batas atas dan bawah, penentuan tarif bus AKAP terbagi atas wilayah I dan II. Tarif batas atas wilayah I yang meliputi Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara naik menjadi Rp 207 per penumpang per kilometer dari Rp 155 per penumpang per kilometer. “Untuk tarif batas bawah penyesuainya adalah Rp 128 per penumpang per kilometer naik dari Rp 95 per penumpang per kilometer,” kata dia. Adapun tarif batas atas untuk wilayah II yang mencakup Kalimantan, Sulewesi, dan Indonesia Timur naik menjadi Rp 227 per penumpang per kilometer dari sebelumnya hanya Rp 172. Sedangkan batas bawah Rp 142 per penumpang per kilometer, naik dari sebelumnya Rp 106. Akibat kenaikan itu, serta merta semua PO Bus AKAP langsung menaikkan tarif tiketnya pada Ahad (04/09/2022), sehari pasca kenaikan harga BBM pada Sabtu (03/09/2022), dan secara resmi Kemenhub memberlakukan tarif baru sepekan kemudian, Rabu (09/09/2022). Berikut beberapa tarif PO Bus AKAP yang baru; PO Agramas menaikkan Rp 40.000 tarif tiketnya, masing-masing tujuan dan keberangkatan Wonogiri dari Rp 210.000 menjadi Rp 250.000, dan rute Pacitan harga awal Rp 230.000 menjadi Rp 270.000. Begitu pula PO Tunggal Dara, naik Rp 30.000 menjadi Rp 250.000 untuk jurusan Wonogiri. Sedangkan PO Garuda Mas untuk tujuan dari dan ke Sumenep memberlakukan tarif baru, yaitu Rp 320.000 dari Rp 290.000, naik Rp 30.000. (anw)
PMKI DEsak Pimpinan MPR Segera Berhentikan Fadel Muhammad
Jakarta, FNN - Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia (PMKI) mendesak pimpinan MPR segera mengeluarkan surat keputusan pemberhentian Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Sebab, sejak 5 September 2022 ia tidak lagi menduduki jabatan tersebut setelah dimosi tidak percaya pada Kamis, 18 Agustus 2022. Desakan tersebut disampaikan PMKI dalam sebuah diskusi bertema, \" Quo Vadis Indonesia, di Tepi Jurang dan Kebangkrutan,\" di Jakarta, Rabu, 21 September 2022. Desakan tersebut disampaikan salah satu tokoh PMKI, Syahganda Nainggolan. PMKI merupakan organisasi kemasyarakatan yang didirikan sejumlah aktivis lintas angkatan. Organisasi gerakan moral tersebut didirikan tahun 2021 yang lalu. Dalam diskusi tersebut, sejumlah aktivis yang ikut menjadi pembicara antara lain Rocky Gerung, Muhammad Said Didu, Ahmad Yani, Lieus Sungkarisma, Habil Marati dan Arif Minardi. Tamsil Linrung yang menjadi Wakil Ketua MPR terpilih menggantikan Fadel juga hadir dan menyampaikan pandangannya atas kondisi bangsa sekarang. Menurut Syahganda, Rapim MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) pada Senin, 19 September 2022 memutuskan mengirimkan surat kepada DPD yang intinya menunda pelantikan Tamsil Linrung dengan alasan supaya tidak ada masalah hukum setelah pelantikan. Padahal, pergantian dari Fadel ke Tamsil jelas sesuai undang-undang yang berlaku dan dilaksanakan melalui Rapat Paripurna DPD RI. Surat pimpinan MPR tersebut jelas terlihat mempertimbangkan semua masukan dari seorang Fadel Muhammad dan pengacaranya. Pimpinan MPR malah mengabaikan surat DPD yang merupakan suara forum tertinggi lembaga negara ini, yaitu melalui penghitungan suara terbuka pada rapat paripurna. Lebih mengherankan lagi, Fadel yang seharusnya tidak menjabat lagi masih diundang menghadiri Rapim MPR pada Senin, 19 September 2022, dan ikut memutuskan hasilnya. \"MPR yang seharusnya mempertimbangkan keputusan DPD yang dilakukan secara kelembagaan melalui sidang/rapat paripurna, malah bertindak seolah-olah sebagai pengacara Fadel Muhammad,\" demikian bunyi pernyataan pers PMKI itu. PMKI mendesak Ketua MPR, Bambang Soesatyo beserta seluruh pimpinan lembaga negara tersebut agar segera mengagendakan pelantikan Tamsil Linrung. Hal itu guna mengisi kekosongan jabatan Waka MPR dari unsur DPD. MPR harus menghormati keputusan DPD, supaya jangan sampai terjadi sengketa anrar lembaga negara. Keputusan DPD tidak dapat dibatalkan oleh MPR sebagai sesama lembaga negara. \"MPR bertugas menindaklanjuti dengan melantik Wakil Ketua MPR, Tamsil Linrung, hasil keputusan DPD. Tidak boleh menunda (pelantikan) dan mempertanyakan kembali hasil keputusan rapat paripurna DPD itu,\" ujar Sjahganda Nainggolan. (Habil).
Harga Capai Dalam Sepekan Turun
Tangerang, FNN - Harga cabai di Pasar Induk Tanah Tinggi Kota Tangerang sudah mulai turun. Hal itu disampaikan oleh beberapa pedagang cabai di pasar yang diwawancarai FNN (Forum News Network) di pasar tersebut. Erwin pedagang cabai rawit mengatakan, harga cabai hingga kini mengalami pejurunan sejak kemarin. \"Harga cabai turun dari pusatnya. Mereka biasa menawarkan harga Rp 50.000 sekarang dengan harga Rp.43.000,\" kata Erwin ketika ditemui Ahad malam, (19/9). Erwin juga menjelaskan, harga cabai itu naik sudah terjadi dari petani atau sentra produksi. Ia mengatakan, harga cabai itu turun akibat semakin banyaknya penjualan cabai di pasar induk tersebut. Sedangkan pedagang lainnya, Eko mengatakan cabai merah bulat atau cabai tw juga turun. Alasan kenaikan, karena sudah terjadi sejak dari petani cabai. \"Cabai tw turun dari harga Rp 60.000 menjadi Rp 45. 000. Hal itu disebabkan karena penurunan harga dari Jawa,\" kata Eko. (Anw).
Menanti Pelantikan Pimpinan MPR dari Unsur Dewan Perwakilan Daerah
Kisruh yang terjadi di DPD bukan urusan personal. Realita politik ini mengemuka bukan karena sentimen pribadi. Bung Fadel adalah politisi senior yang kita hormati. Langsung atau tidak, dia merupakan guru bagi tidak sedikit politisi muda, termasuk penulis. Oleh: Ajbar, Sekretaris DPD di Majelis Permusyawaratan Rakyat SEMINGGU sudah Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo menerima surat Pemberhentian Fadel Muhammad sebagai Pimpinan MPR dari unsur DPD. Kita berharap, Pimpinan MPR segera mengagendakan pelantikan Wakil Ketua MPR baru yang terpilih secara demokratis melalui Sidang Paripurna Ke-2 DPD RI, 18 Agustus 2022. Harapan itu didasari atas empat pertimbangan. Pertama, agar kekosongan jabatan Wakil Ketua MPR tidak berlarut-larut. Kedua, agar kepentingan-kepentingan DPD atau Dewan Perwakilan Daerah di MPR tidak terhambat oleh kekosongan jabatan dimaksud. Ketiga, sebagai penghormatan Pimpinan MPR terhadap keputusan lembaga DPD yang dihasilkan melalui Sidang Paripurna Ke-2. Keempat, sekaligus yang paling penting, Tata Tertib (Tatib) MPR memerintahkan agar pelantikan dilakukan maksimal 30 hari sejak Pimpinan MPR berhenti dari jabatannya. Mengacu pada Pasal 9 ayat 1 Tata Tertib (Tatib) MPR, Pimpinan MPR berhenti dari jabatannya karena tiga hal. Pertama, karena meninggal dunia. Kedua, karena mengundurkan diri, dan Ketiga karena diberhentikan. Terhadap Pimpinan MPR yang berhenti dari jabatannya, Pasal 29 Ayat 3 Tata Tertib MPR mengatur waktu pelantikannya, yakni maksimal 30 hari tadi. Sidang Paripurna Ke-2 DPD dilaksanakan pada 18 Agustus 2022. Sidang itu antara lain memutuskan pemberhentian Fadel Muhammad dari jabatannya sebagai Pimpinan MPR RI dari unsur DPD RI sekaligus memilih pengganti beliau secara demokratis. Melihat tanggal pelaksaanan sidang, tenggang waktu pergantian agaknya telah mendekati batas sebagaimana diatur Tatib. Oleh karena itu, Pimpinan MPR sebaiknya bergegas mengagendakan pelantikan Pimpinan MPR dari unsur DPD yang telah dipilih secara demokratis tersebut. Saat ini ada upaya hukum dan politik yang ditempuh Bung Fadel. Kita menghargai dan menaruh hormat atas langkah-langkah tersebut. Bagaimana pun juga, ia punya hak untuk itu. Namun, langkah tersebut sejatinya tidak dapat menjadi alasan bagi Pimpinan MPR untuk menunda pelantikan. Selain karena perintah tata tertib, kekosongan jabatan yang terjadi akan sangat merugikan DPD. Mosi Tidak Percaya Penarikan Bung Fadel dari jabatannya sebagai Pimpinan MPR dipicu oleh penarikan dukungan atau mosi tidak percaya mayoritas Anggota Dewan. Bagi DPD, mosi tidak percaya bukan perkara baru. Dalam perjalanan lembaga DPD, mosi tidak percaya telah beberapa kali mencuat dan membuahkan keputusan baru. Mayoritas Anggota DPD menandatangani mosi tidak percaya. Kongkritnya 97 dari 136 Anggota DPD, atau sebanyak 71,3 persen. Jumlah ini tentu sangat signifikan. Oleh karena itu, Pimpinan DPD wajib merespon dan menindaklanjuti aspirasi ini demi menjaga situasi kondusif internal DPD RI. Alasan anggota mengajukan mosi tidak percaya tentu beragam. Namun, secara umum, anggota menginginkan agar kepentingan DPD di MPR dapat diperjuangkan dengan optimal. Juga agar Pimpinan MPR dari DPD tidak berjarak dengan Anggota DPD. Dalam perkembangan terbarunya, dua Anggota DPD manarik pernyataan mosi tidak percaya. Sementara dua Pimpinan DPD juga mencabut dukungan penarikan Bung Fadel. Sebelumnya, empat Pimpinan DPD secara lengkap menandatangani Keputusan DPD RI Nomor 2/DPDRI/I/2022- 2023 tentang Penggantian Pimpinan MPR RI dari unsur DPD RI Tahun 2022-2024. Kesempatan terlibat langsung dalam proses pemilihan jelas terlihat, mulai dari pemilihan pada subwilayah masing-masing hingga menulis dan memasukkan nama ke kotak suara yang sudah disiapkan. Keselurahannya terekan dalam dan disediakan secara lengkap oleh Biro Humas atau Hubungan Masyarakat Sekretariat DPD. Kita menghargai keputusan penarikan dukungan atas mosi tidak percaya tersebut. Tentu, penghormatan yang sama harus pula diberikan kepada kawan-kawan yang menarik dukungannya kepada Bung Fadel. DPD RI adalah lembaga politik. Memberi dukungan dan menarik dukungan adalah hal biasa, sepanjang tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Hanya saja, harus dipahami bahwa penarikan Bung Fadel telah melalui serangkaian mekanisme formal di internal lembaga DPD sebelum akhirnya diputuskan dalam Sidang Paripurna DPD. Artinya, perubahan sikap dari satu-dua orang tidak berpengaruh terhadap keputusan sidang, apalagi membatalkannya. Keputusan sidang paripurna hanya bisa dibatalkan melalui sidang paripurna juga. Sebaiknya Pimpinan MPR peka menangkap sinyalemen itu. Kisruh yang terjadi di DPD bukan urusan personal. Realita politik ini mengemuka bukan karena sentimen pribadi. Bung Fadel adalah politisi senior yang kita hormati. Langsung atau tidak, dia merupakan guru bagi tidak sedikit politisi muda, termasuk penulis. Penarikan dukungan atau mosi tidak percaya tentu tidak menggugurkan kehormatan itu. Namun, mosi tidak percaya mempunyai pengaruh pada masalah legitimasi. Perspektif legitimasi itu seharusnya menjadi alasan tambahan bagi Pimpinan MPR supaya segera mengagendakan pelantikan pimpinan dari usur DPD. (*)
Edy Mulyadi Keluar Dari Tahanan
Jakarta, FNN - Wartawan senior FNN (Forum News Network), Edy Mulyadi benar-benar menghirup udara bebas sesuai dengan perintah majelis hakim yang menjatuhkan vonis 7 bulan 15 hari kepadanya. Senin, 12 September 2022 malam sekitar pukul 21.30, ia meninggalkan rumah tahanan (Rutan) Salemba dengan dijemput oleh tim pengacaranya, antara lain Ahmad Yani, Herman Kadir dan Sari. Sebagaimana diketahui, selain vonis yang dijatuhkan itu, majelis hakim yang dipimpin Adeng Abdul Kadir juga memerintahkan agar jaksa penuntut umum (JPU) segera membebaskan Edy yang menjadi terdakwa dalam kasus \'Jin buang anak.\' Koordinator pengacara Edy, Herman Kadir tidak berapa lama setelah majelis hakim menjatuhkan vonis mengatakan, Edy segera keluar. Dia bersama timnya berangkat ke Bareskrim atau Badan Reserse Kriminal Polri, menjemput Edy setelah menyelesaikan administrasi vonis itu. Sekitar pukul 17.00 tim pengacara tiba di Bareskrim. Setelah memakan waktu empat jam lebih, Edy keluar. Ia menjalani tahanan di rutan Salemba dan dititipkan di rutan Bareskrim, di Jln Tarunojoyo (kawasan Blok M), Jakarta Selatan. \"Alhamdullah Edy sudah keluar. Tidak ada hambatan dalam proses keluarnya Edy. Menjadi lama, itu biasa karena harus melewati prosedur administrasi,\" kata Juju Poerwantoro, salah seorang pengacara Edy saat dihubungi FNN semalam. Sebagaimana diketahui, Senin, 12 September 2022 siang, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memvonis Edy Mulyadi 7 bulan 15 hari dan memerintahkan supaya segera dibebaskan. Vonis tersebut jauh dari tuntutan JPU empat tahun penjara. Edy menjadi tersangka dan ditahan sejak 31 Januari 2022. (Anw).
Usai Hakim Ketok Palu, Edy Mulyadi Menghirup Udara Bebas
Jakarta, FNN - Edy Mulyadi yang menjadi terdakwa dalam kasus Jin buang anak, divonis 7 bulan 15 hari. Majelis hakim juga memerintahkan supaya jaksa segera membebaskannya dari tahanan. Vonis tersebut dijatuhkan majelis hakim yang dipimpin Adeng Abdul Qohar dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 12 September 2022. Selain vonis itu, hakim memerintahkan agar Edy segera dikeluarkan dari tahanan. Dengan vonis tersebut, wartawan senior FNN (Forum News Network) ini segera menghirup udara bebas atau bebas dari tahanan. Dalam kasus tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Edy empat tahun penjara. Namun, majelis hakim dalam amar putusannya antara lain menyebutkan, Edy tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan primer dan subsider. Hakim mengatakan terdakwa terbukti bersalah menyampaikan kabar tidak pasti. \"Mengadili, menyatakan terdakwa Edy Mulyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan menyiarkan kabar yang tidak pasti atau tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut menduga kabar demikian dapat menimbulkan keonaran di masyarakat,\" kata Adeng ketika membacakan amar putusan tersebut. Putusan itu berdasarkan Pasal 15 Undang-undang (UU) No. 1 tahun 1946, Vonis terhadap Edy tersebut mendapatkan protes dari pengunjung yang mengaku dari Dewan Adat Dayak. Mereka yang memenuhi ruang Muhammad Hatta Ali, PN Jakpus - tempat Edy menjalani sidang - sejak pagi, memprotes vonis tersebut, karena dianggap terlalu ringan, jauh dari tuntutan jaksa. Karena menimbulkan kegaduhan, petugas keamanan pun turun menghalau mereka supaya keluar dari ruangan. Akhirnya, mereka keluar dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. (Rach)
Rakyat Makin Sengsara Akibat Kenaikan Harga Minyak
Jakarta, FNN – Naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) semakin meningkatkan beban masyarakat. Hal ini terjadi karena persentase konsumsi BBM dalam kehidupan sehari-hari masih sangat tinggi, khususnya bagi mereka yang bermata pencaharian sebagai penyedia layanan jasa transportasi. “Kebijakan apa pun tentang BBM itu sudah pasti tidak akan pernah berpihak kepada masyarakat. Apalagi, tidak ada satu pun fakta tersaji yang menyebutkan pemerintah lewat skema kenaikan harga BBM dapat melindungi masyarakat,” kata aktivis mahasiswa, Martin Lauren Siahaan, dalam diskusi yang diselenggarakan ProDEM (Pro Demokrasi), di Jakarta, Selasa, 6 September 2022. Menurut Ketua Umum Barisan Rakyat 1 Juni (Barak 106) itu, sejak dulu tidak pernah ada kebijakan – mengenai BBM - yang berpihak kepada rakyat. Oleh karena itu, kenaikan harga BBM jelas akan membuat rakyat semakin sengsara. Tiga pilar dalam demokrasi, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif merupakan pihak yang bertanggungjawab atas kesengsaraan yang dialami rakyat. “Siapa yang bertanggung jawab? Orang yang berkuasa. Intinya siapa pun yang berkuasa baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Sebab tiga penguasa inilah yang menentukan kondisi rakyat saat ini dan ke depan,” kata Martin dalam diskusi yang diselenggarakan di Sekretariat ProDEM itu. Dia memprediksi akan ada skenario lanjutan yang dibuat pemerintah guna membenarkan kebijakannya dengan mencoba membuat determinasi sosial baru, yaitu Buzzer. Jika hal itu dilakukan, jelas keliru. Sebab, yang seharusnya menjadi determinan adalah kaum intelektual. “Kemudian, pemerintah akan membuat determinasi sosial baru. Siapa? Buzzer, Busser akan dilekatkan sebagai determinan baru. Hal itu salah, karena seharusnya yang dilekatkan sebagai determinasi sosial itu adalah para intelektual, bukan orang yang hanya ‘mengiyakan’ kebijakan pemerintah,” ujarnya. Sebagaimana diketahui, harga BBM naik sejak Sabtu, 3 September 2022. Kenaikan harga tersebut diumumkan Presiden Joko Widodo. (Habil).
Kenaikan Harga BBM Memicu Pemberontakan Mahasiswa
Fenomena gerakan mahasiswa belakangan ini, antara lain, menolak revisi UU KPK (2019), menolak RUU Omnibuslaw (2020), menolak isu Talibanisasi KPK (2021) dan sekarang isu kenaikan harga BBM memperlihatkan mahasiswa tampil sebagai Avant Garde. Artinya, mereka mempertaruhkan reputasi kesejarahannya, bukan sekedar kepentingan dirinya yang terganggu. Oleh: Syahganda Nainggolan, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (FISIP UMJ). LAGU Jamrud Selamat Ulang Tahun berkumandang, Selasa (6/9/2022), di Gedung DPR, gedung yang katanya mewakili rakyat, untuk merayakan ulang tahun Puan Maharani yang ke-49 tahun. Beberapa anggota DPR berjoget dan bertepuk tangan. Mereka bergembira ria. Sementara, di luar gedung DPR RI, ribuan mahasiswa melakukan perlawanan atas kenaikan harga BBM. Begitu juga puluhan ribu buruh yang dikerahkan Partai Buruh. Gerakan mahasiswa ini terjadi secara paralel di berbagai penjuru tanah air. Mereka merasa terkhianati di republik ini, karena mereka berjuang sendiri untuk keterpurukan yang dialami akibat krisis ekonomi, khususnya inflasi dan gelombang PHK, paska kenaikan BBM. Hanya DPR dari partai PKS saja yang bulat menolak kenaikan BBM ini, maksudnya secara total. Mahasiswa bergerak merupakan kewajiban sejarahnya. Mahasiswa adalah Avant Garde dari sebuah pemberontakan terhadap situasi yang memuakkan. Hampir seluruh gerakan besar di dunia mempunyai irisan dengan gerakan mahasiswa. Misalnya, Revolusi Umbrella di Hongkong, beberapa tahun lalu, adalah tulang punggung gerakan rakyat Hongkong melawan pembungkaman sipil oleh rezim Peking di sana. Begitu juga gerakan civil right, Kulit Hitam di Amerika, pimpinan Martin Luther King dan Malcom X, di masa lalu, sepanjang tahun 60-an, berbarengan dengan gerakan mahasiswa. \"The sit-ins\", gerakan menduduki restoran orang khusus kulit putih, maupun Gerakan Tanpa Kekerasan. Indonesia sendiri, tidak akan pernah merdeka jika mahasiswa tak melakukan Sumpah Pemuda dan menculik Sukarno Hatta di Rengas Dengklok, untuk dipaksa menyatakan kemerdekaan RI. Begitu juga tahun 1960 an dan era reformasi, di mana mahasiswa tampil sebagai kekuatan moral menjatuhkan rezim zalim. Naik turunnya gerakan mahasiswa selalu berkaitan dengan representasi politik sebuah negara. Jika representasi itu mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi dan penderitaan rakyat, umumnya mahasiswa mengambil posisi pragmatis dalam aktifitasnya. Namun, sebaliknya, jika penderitaan rakyat semakin parah dan perwakilan rakyat kurang memperjuangkan, tentu saja mereka akan muncul sendiri mewakili penderitaan rakyat itu. Fenomena gerakan mahasiswa belakangan ini, antara lain, menolak revisi UU KPK (2019), menolak RUU Omnibuslaw (2020), menolak isu Talibanisasi KPK (2021) dan sekarang isu kenaikan BBM memperlihatkan mahasiswa tampil sebagai Avant Garde. Artinya, mereka mempertaruhkan reputasi kesejarahannya, bukan sekedar kepentingan dirinya yang terganggu. Analisa kesejarahan biasanya dibarengi dengan analisa kelas, di mana mahasiswa dianggap bagian kelas menengah. Dalam dialektika Marxian, yang membuat sebuah pemberontakan adalah terganggunya kepentingan material kelas tersebut. Namun, di berbagai New Social Movement Theory, perjuangan \"Beyond Social Class\", dapat dipahami, yakni perjuanganan mahasiswa lebih besar dari kepentingan dirinya sendiri. Arah gerakan mahasiswa umumnya tarik menarik antara afiliasinya dan misi suci gerakan itu sendiri. Dari sisi afiliasi, gerakan mahasiswa saat ini, terjadi bukan saja oleh mahasiswa intra kampus, atau BEM, melainkan juga oleh mahasiswa kelompok Cipayung (GMNI, PMII, HMI dll). Kelompok Cipayung ditenggarai selama ini berafiliasi secara ideologis dengan kelompok sosial yang lebih besar, bahkan partai. Namun, sejatinya mereka dapat berseberangan dengan afiliasi mereka, seperti tahun 1965 dan 1998. Apalagi, dalam situasi era digital saat ini, difahami bahwa loyalitas mahasiswa pada afiliasi vertikal dapat dikalahkan oleh kolaborasi diantara mereka dan kepentingan rakyat. Kasus kenaikan BBM saat ini begitu buruk, baik dari sisi kepentingan mahasiswa atas masa depan mereka, yakni semakin suram karena beban biaya hidup dan semakin banyaknya PHK, maupun kehidupan rakyat yang semakin sengsara. Di sisi lainnya, wakil rakyat dan elit-elit bangsa tidak memperlihatkan sensitivitas, misalnya ada pejabat kepolisian yang dibully nitizen karena memakai baju seharga Rp 7-10 juta, ditengah kemiskinan rakyat. Apalagi kasus Sambo yang menggemparkan Indonesia, bahwa supermasi hukum sudah berubah jadi mafia hukum dan kekerasan. Menaikkan BBM dalam masa sulit di kalangan buruh, tani dan rakyat miskin kota, khususnya ketika pandemi Covid-19 baru hampir usai, sangatlah tidak tepat. Alasannya pun tidak tepat. Pernyataan Puan Maharani yang mengatakan bahwa kenaikan BBM untuk kesejahteraan rakyat dimaknai sebagai ingkar terhadap penolakan Puan atas kenaikan BBM era SBY. Justru rakyat semakin susah atas kenaikan harga-harga menyusul beberapa saat lagi, sekaligus hancurnya daya beli. Maka kita akan melihat gerakan mahasiswa akan menemukan sejarahnya sendiri, sebagaimana Akun istagram @gejayanmemanggil, 6 september 2022, yang dikutip CNN Indonesia, \"Arahkan amarahmu, buat titik api di sekitarmu\". Ini adalah bahasa pemberontakan. Mari kita berdoa, agar gerakan mahasiswa berjalan dengan baik, untuk kepentingan rakyat jelata dan dalam lindungan Allah SWT. (*)
Pengacara Juju Purwantoro Sebut Enam Kejanggalan Dalam Kasus Pembunuhan Josua
Jakarta, (FNN) - Setidaknya ada enam kejanggalan yang menjadi sorotan rakyat dalam peristiwa hukum kasus pembunuhan berencana Brigadir Josua Hutabarat yang dilakukan oleh Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Candrawathi. \"Bahkan diperkirakan ada misteri hukum dalam peristiwa yang menggerkan itu,\" kata pengacara, Juju Purwantoro dalam siaran persnya yang diterima FNN.co.id, di Jakarta, 3 September 2022. Kejanggalan pertama, kata Juju, sejauh mana kemungkinan terlibatnya Kapolda Metro Jaya, Fadil Imron. Dalam tragedi dibunuhnya 6 laskar FPI (Front Pembela Islam - sekarang menjadi Front Persaudaraan Islam) di Km 50, keduanya (Fadil dan Sambo) secara bersama turut menanganinya. Kedua, bagaimana peran dan fungsi Satgasus (Satuan Tugas Khusus) yang dipimpin Sambo, yang dibubarkan Kapolri, Listyo Sigit Prabowo karena dianggap selama sering melakukan tindakan atau perbuatan elawan hukum (PMH). Tentu diperlukan eksaminasi dan audit secara transparan atas peran Satgasus yang dinilai telah melewati batas prosedur hukum normal. Ketiga, terlibatnya lebih 90 orang polisi aktif yang turut merekayasa kasus ini (obstruction of justice). Mereka yang terbukti terlibat tindak kejahatan bersama Sambo, harus segera ditahan atau dipecat secara tidak hormat dari kepolisian. Keempat, tidak ditahannya tersangka utama Putri Candrawathi dengan alasan masih memiliki anak kecil. Prinsip persamaan dalam hukum (equality before the law), harus diterapkan secara konsekwen. Banyak contoh kasus terjadi pada rakyat kecil, mereka yang hanya terlibat kasus sepele, langsung dipenjara. Bahkan. banyak kasus terhadap perempuan yang dipenjara, terpaksa membawa anaknya ke tahanan juga. Padahal, kasus Putri berat, yaitu pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dengan ancaman hukuman mati. Kelima, dipecatnya Deolipa Yumara dan tim sebagai pengacara tersangka BE secara tiba-tiba, juga penuh kecurigaan. Sampai sekarang, belum jelas alasan pemecatan itu. Ia menjadi pengacara karena ditunjuk oleh negara, dalam hal ini Bareskrim (Badan Reserse Kriminal) Polri. Keenam, timbul prasangka negatif pada rakyat, karena pada saat rekonstruksi pembunuhan, para tersangka lainnya dilibatkan. Akan tetapi, pihak pengacara korban tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum (rechtstaat), perlu partisipasi rakyat secara transparan, bukan hanya teori. Melihat kasus pembunuhan Josua tersebut, sudah sangat mendesak mereformasi peran dan eksistensi Polri. Hal itu, demi motto Polri yang \'Presisi\' (prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan). Inde datae leges be fortior omnia posset - hukum dibuat, jika tidak orang yang kuat akan mempunyai kekuasaan tidak terbatas. Juju mengatakan. ada misteri hukum dalam peristiwa dibunuhnya Josua. \"Kasus Ferdy Sambo tersebut sangat menjadi perhatian publik (public interest). Sebab, melibatkan hampir 100 orang (jumlah terakhir 97 orang) aparat polisi menjadi terperiksa Dewan Kehormatan Kepolisian,\" kata Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Ummat itu. (Anw/Fnn).
Novum Baru Pembantaian Enam Laskar FPI Ada di Kantor Polisi
KETERANGAN Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo tentang pembunuhan enam pengawal Habib Rizieq Syihab menarik dicermati. Ia mengatakan, peristiwa yang terjadi di Jalan Tol Jakarta-Cikampek Km 50, pada 7 Desember 2020 itu akan diproses kembali jika ada bukti baru atau novum. \"Terkait dengan Km 50, saat ini sudah berproses di pengadilan. Memang sudah ada keputusan, dan jaksa juga sedang mengajukan banding terhadap kasus tersebut. Tentunya kami juga menunggu, \" kata Sigit dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 24 Agustus 2022. Kasus Km 50 kembali mengemuka setelah peristiwa pembunuhan terhadap anggota polisi Brigadir Josua Hutabarat yang juga dilakukan polisi. Pembunuhan berencana terhadap Josua diotaki oleh Inspektur Jenderal Ferdy, Sambo yang sudah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai anggota polisi (meski ia masih banding), dan juga istrinya Putri Candrawathi. Saat melakukan pembunuhan, Sambo menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri. Kasus pembunuhan terhadap Josua dan enam laskar FPI di Km 50 hampir mirip. Mulai dari keterangan pers yang direkayasa dan penghilangan kamera pengintai atau CCTV. Pasangan suami-istri tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana. Dua anggota polisi dan seorang sipil juga ditetapkan jadi tersangka. Enam perwira juga menjadi tersangka pelanggaran pidana menghalang-halangi proses hukum atau obstruction of justice terkait kasus tersebut. Sederet anggoga polisi lainnya ditempatkan di ruang khusus karena pelanggaran etika dan sebagian besar kemungkinan kena pidana. Kembali ke ucapan Listyo Sigit mengenai kasus Km 50, maka pertanyaannya adalah novum yang bagaimana yang diharapkan? Kasusnya, mirip dengan pembunuhan Josua, berupa usaha menghilangkan kamera pengintai atau CCTV/Closed Circuit Television. Mari gunakan akal sehat menelusuri peristiwa Km 50 itu. Pertama, beberapa waktu setelah pembunuhan enam laskar Front Pembela Islam (FPI) - kini berganti nama Front Persaudaraan Islam - itu, rest area atau tempat istirahat tersebut sudah rata dengan tanah. Pertanyaannya, kenapa tiba-tiba dibongkar? Meskipun ada keterangan dari pihak PT Jasa Marga, pembongkaran sudah direncanakan sebelum peristiwa tersebut, namun tetap terasa janggal dan penuh misteri. Ya, kalaupun benar sudah direncanakan mau dibongkar, ya tunggu tiga sampai empat bulan tentu akan lebih nyaman dan tidak menjadi pertanyaan masyarakat, khususnya pengurus, anggota dan simpatisan organisasi yang telah dibubarkan pemerintah itu. Lebih khusus lagi, dari keluarga besar enam laskar tersebut. Lalu, siapa yang meminta atau memerintahkan supaya tempat tersebut segera dibongkar? Kedua, CCTV yang ada di jalan tol menuju Km 50 dan di lokasi kejadian, katanya, rusak, mati, kena gangguan. Kok bisa terjadi kerusakan secara bersamaan? Perlu diselidiki lagi, siapa yang merusak atau atas perintah siapa, sehingga seluruh CCTV tidak hidup. Untung tidak ada peristiwa besar lainnya yang terjadi pada waktu hampir bersamaan. Ketiga, enam HP atau telefon genggam laskar yang dibunuh hilang. Sampai sekarang, belum ditemukan/dikembalikan atau dijadikan alat bukti di persidangan. Ke mana dan di mana HP itu sekarang? Kalau hilang, siapa yang menghilangkan? Siapa yang meminta atau merampasnya dari tangan laskar? Keempat, keberadaan mobil Landcruiser hitam di Km 50. Ada saksi mata yang melihat, begitu penumpang turun, para polisi yang berada di lokasi langsung memberi hormat. Ada semacam breefing atau pengarahan dari orang tersebut kepada sejumlah anggota polisi di tempat itu. Siapa penumpang yang turun dari mobil tersebut? Rasanya tidak masuk akal jika orang tersebut berpangkat rendah. Dapat dipastikan, penumpang Landcruiser itu orang berpengaruh dan memiliki posisi penting di kepolisian atau penegak hukum. Listyo Sigit, tentu mudah melacaknya, jika ada kemauan dan kesungguhan membongkar tuntas peristiwa Km 50 itu. Kelima, ketika kendaraan yang ditumpangi HRS dan keluarga dipepet mobil yang tidak menggunakan plat nomor dinas polisi, seseorang berpakaian preman (tidak pakai seragam polisi) sempat mengeluarkan tangannya yang penuh tato ke mobil menantu HRS, Muhmamad Hanif. Hal itu terjadi ketika mobil yang ditumpangi Hanif mencoba menghalangi agar tidak memepet mobil HRS. Siapa orang itu? Coba Pak Listyo diselidiki, itu polisi bertugas di mana? Mudah juga menelusurinya. Berapa orang anggota polisi bertato seperti itu? Apalagi dalam kasus Josua, ada seorang polisi yang berfoto dengan Sambo (bersama ajudan lainnya) yang tangannya bertato juga. Cuma satu orang dan berjambang saat difoto. Itulah sekedar masukan buat Listyo Sigit. Jika ada kemauan, tidak usah menunggu bukti baru. Lima hal di atas saja, bisa menjadi novum, atau menjadi dasar penyelidikan dan penyidikan. Masih ada beberapa hal lainnya yang bisa dijadikan novum. Apalagi, peristiwa penembakan enam laskar FPI itu diduga dilakukan oleh anggota polisi yang berada pada Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Merah Putih yang kini sudah dibubarkan. Kepala Satgasus saat peristiwa Km 50 adalah Ferdy Sambo. Tahun 2021, Brigadir Jenderal (Brigjen) Hendra Kurniawan, anak buah Sambo di Divisi Propam terlibat dalam tim khusus pencari fakta kasus Km 50. Hendra ikut bersama Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran dan Pangdam Jaya, Dudung Abdurachman saat menggelar jumpa pers peristiwa penembakan laskar itu. Hendra juga bagian dari Satgasus. Ayo dong Pak Listyo Sigit. Sebenarnya, dari nurani yang dalam, Anda tahu semua itu.
Pengumuman
Sahabat FNN (Forum News Network) yang kami hormati. Terimakasih atas dukungannya selama ini, baik pembaca FNN.co.id. maupun penonton Channel YouTube yang berada di bawah bendera FNN, yaitu FNN TV, Hersubeno Point, Rocky Gerung Official, Forum News Network, Off The Record, Tunjek Point, Brother Djon Channel, MSD Channel dan Bang Edy Channel, sehingga kami masih terus bersama Anda setiap saat. Dengan ini, kami umumkan : 1. Seluruh Channel FNN sekarang berada di bawah Koperasi Jasa Wartawan Forum Media Arus Utama dengan Akte Notaris Surjadi, SH., MKn., MM., MM. Tanggal: 31 Mei 2022, Nomor: 83,-. KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor: AHU-0002555. AH. 01. 29 TAHUN 2022. NPWP: 60.18.102.2-015.000.Nomor Induk Berusaha (NIB): 1707220008048. Rekening: Bank Syariah Indonesia (BSI) 7220221177 an. KOPERASI FORUM MEDIA ARUS UTAMA 2. Alamat redaksi, iklan dan surat-menyurat : Gedung SOHO Lantai S-2117, JL. MT. Haryono Kav. 2-3, Tebet, Pancoran, Jakarta 12810 Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Terimakasih Redaksi
Din Syamsuddin di Kongres Umat Islam Sumut: Jangan Pisahkan Islam dari Indonesia
Medan, FNN - Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah hasil jerih payah para ulama dan zuama yang telah menjadi syuhada. Mereka mengorbankan jiwa dan raga serta harta demi tegaknya Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Demikian dikatakan mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, M. Din Syamsuddin pada pembukaan Kongres Umat Islam Sumatera Utara, di Medan, Jum\'at, 26 Agustus 2022 malam. Pembukaan kongres itu dihadiri jamaah dari berbagai daerah, yang memadati lapangan Wisma Haji Medan. Kongresnya sendiri diikuti sekitar 300 ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim dari berbagai daerah di Sumatera Utara. Ikut hadir Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), A.A. Lanyalla Mahmud Mattaliti; Gubernur Sumatera Utara Edi Ramayadi; mantan Ketua MPR-RI Amien Rais, dan sejumlah tokoh nasional lainnya. Menurut Din Syamsuddin, perjuangan kemerdekaan Indonesia telah dimulai tiga setengah abad sebelumnya melalui jihad para ulama dari berbagai daerah di Nusantara. Bahkan, negara Pancasila tidak terlepas dari kerelaan 73 Sultan Islam dari Aceh hingga Ternate dsn Tidore. Mereka rela menyerahkan kekuasaannya demi tegaknya Negara Bangsa yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945. Masih seputar kemerdekaan, lanjut Guru Besar Pemikiran Politik Islam ini, Dasar Negara Pancasila yang ada sekarang tidak terlepas dari kerelaan para tokoh Islam, antara lain Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah dan KH Wahid Hasyim dari Nahdhatul Ulama) mengganti Sila Pertama pada Piagam Jakarta yang telah disepakati sebelumnya, yang berbunyi \"Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya\" menjadi \"Ketuhanan Yang Maha Esa\". Kedua rumusan tersebut menegaskan, Negara Pancasila adalah negara yang berketuhanan. Hal ini diperkuat pasal 29 Ayat 1 UUD 1945 yaitu Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, ujar mantan Ketua Dewan Pertimbangan MUI (Majelis Ulama Indonesia) ini, jangan ada yang ingin menyapih negara Pancasila dari agama khususnya Islam, dan apalagi menghilangkan jejak Islam dari Negara Pancasila. Seperti kata Bung Karno Jasmerah (Jangan sekali-kali melupakan sejarah), dan pada saat yang sama perlu diserukan Jashijau atau Jangan sekali-kali hapus jasa ulama. Din Syamsuddin mengatakan, walaupun jasa umat Islam besar dalam penegakan Negara Pancasila, tetapi umat Islam tidak perlu menuntut hak supaya diistimewakan dalam kehidupan kebangsaan. Akan tetapi, pada saat yang sama umat Islam perlu bangkit menolak perlakuan tidak adil dalam kehidupan bersama, seperti adanya kelompok yang menguasai ekonomi dan politik sendiri dengan meminggirkan kelompok lain. Jika hal itu terjadi, maka itulah awal dari runtuhnya negara bangsa yang bermotto Bhineka Tunggal Ika. Hal ini meniscayakan adanya pemimpin Indonesia yang mengamalkan prinsip kepemimpinan hikmah dalam Pancasila, yaitu kepemimpinan yang arif bijaksana yang berada di atas dan untuk semua golongan. (Anw/Siaran Pers/FNN).
MER-C dan BWA Bersinergi dalam Program Wakaf Kapal Dakwah Dokter Care
Jakarta, FNN - Badan Wakaf Al Qur’an (BWA) menyambangi Markas Pusat MER-C di bilangan Senen, Jakarta Pusat. Kunjungan BWA diterima oleh Ketua Presidium MER-C, dr. Sarbini Abdul Murad dan Koordinator MER-C untuk Papua, dr. Zackya Yahya Setiawan, SpOK. Kepala Pengembangan Program BWA, Agus Ni\'amillah menjelaskan, tujuan kunjungan membicarakan sinergi kedua lembaga khususnya dalam program pelayanan kesehatan. “Program yang sedang disinergikan dengan MER-C adalah Program Wakaf Khusus dengan nama project \"Wakaf Kapal Dakwah Dokter Care\". Ini adalah kapal dakwah BWA yang ke-4,” ujar Agus. “Kita sebut Dokter Care karena selain kapal dakwah, juga berfungsi menjadi fasilitas kesehatan yang bisa meng-cover layanan ke kepulauan-kepulauan terpencil di nusantara. Harapannya ke sana, sehingga bisa sedikit memberikan solusi untuk permasalahan kesehatan saudara-saudara kita yang masih kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan,” ucap Agus. Sesuai dengan namanya, yaitu \"Wakaf Kapal Dakwah Dokter Care”, maka BWA menjajaki kerjasama dengan MER-C sebagai lembaga kesehatan yang sudah berpengalaman. “Kami memandang MER-C tentu sudah memiliki kepercayaan dari umat untuk mengelola kegiatan yang bersifat layanan kesehatan dan kemanusiaan. Harapan kami pengadaan kapal ini bisa lebih bermanfaat karena akan dioperasikan bersama dengan lembaga kesehatan yang sudah terpercaya. MER-C menyediakan layanan dan tenaga medis, BWA menyediakan sarana kapal dan kegiatannya, yang nantinya tidak hanya dalam bidang kesehatan, tapi juga ekonomi, dsb,” jelas Agus. Ia menambahkan saat ini kapal dalam proses modifikasi. “Kita harapkan awal tahun depan bisa beroperasi, sehingga masyarakat bisa segera menikmati layanan kesehatan ini,\" katanya. Koordinator MER-C untuk Papua, dr. Zackya Yahya Setiawan, SpOk menyambut positif rencana kerjasama MER-C dan BWA, khususnya di Papua Barat. Pasalnya, wilayah program MER-C itu terdiri dari kampung-kampung yang tersebar di pulau-pulau, sehingga sangat membutuhkan transportasi berupa kapal. “Karakteristik wilayah di Papua Barat membutuhkan transportasi kapal, karena tidak bisa dijangkau melalui darat, hanya bisa melalui air. BWA memiliki fasilitas kapal, MER-C memiliki SDM (Sumber Daya Manusia) dan pengalaman sekian belas tahun di Papua dan Papua Barat. Ini adalah sebuah peluang yang besar bagi kedua lembaga untuk program jangka panjang yang kita harapkan bisa segera terwujud.” ujar Zackya dalam siaran persnya yang diterima FNN, di Jakarta, Jum\'at, 26 Agustus 2022. Pertemuan antara MER-C dan BWA berlangsung Kamis, 25 Agustus 2022. Mengenai wilayah program, Zackya menjelaskan, target wilayah yang akan disinergikan dengan BWA adalah seluruh Pulau Salawati dan Kepulauan Misol, di Kabupaten Raja Ampat. \"Ini merupakan wilayah kerja MER-C. Namun, kendala keterbatasan dana sehingga kami hanya bisa sesekali saja ke sana,\" ujar Zackya. BWA menurutnya sangat tepat menjadikan wilayah ini sebagai sasaran program karena populasi muslim di Papua Barat sekitar 90% dan menjadi wilayah dengan populasi terbesar muslim asli Papua. Zackya berharap, dengan sinergi ini, bisa memperpanjang waktu program dan memperluas jangkauan wilayah program. Program kesehatan tersebut bersifat swadaya yang membutuhkan dukungan semua pihak. Untuk itu, MER-C dan BWA mengajak masyarakat supaya turut berwakaf dan berdonasi pada aktifitas layanan kesehatan ini. (Anw/FNN).
Fadel Muhammad, Diberhentikan SBY Dimosi tak Percaya DPD
KAMIS, 18 Agustus 2022, lewat pemungutan suara terbuka, Tamsil Linrung terpilih menjadi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) utusan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Lewat Sidang Paripurna DPD, senator asal Sulawesi Selatan itu berhasil meraih 39 suara dari 96 suara. Tamsil berhasil mengalahkan tiga calon Wakil Ketua MPR lainnya, yaitu Abdullah Puteh mewakili Barat Satu, Ahmad Bustami mewakili Barat Dua. Yorrys Raweyai mewakili Timur Dua. Timur Satu secara aklamasi menunjuk Tamsil Linrung. Dengan terpilihnya senator asal Sulawesi Selatan itu, secara otomatis mendongkel Fadel Muhammad. Pendongkelannya dari kursi empuk itu bukan datang secara tiba-tiba. Melainkan melalui proses yang cukup lama dan panjang. Anggota DPD pun melakukan mosi tidak percaya terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang diberhentikan (dipecat?) oleh Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), karena lebih sering jalan-jalan ke luar negeri bersama istrinya ketimbang bekerja di MPR. Mosi tidak percaya itu terjadi karena sebagian besar anggota DPD menganggap Fadel tidak memperhatikan atau membawa aspirasi di MPR. Jadi, pemberhentian Fadel lewat pemungutan suara langsung yang dipimpin Ketua DPD, A.A.LaNyalla Mahmud Mattaliti itu lebih terhormat, ketimbang dengan cara-cara lainnya. Pemberhentian oleh SBY bukan tanpa alasan. Setidaknya hal itu dilakukan pendiri Partai Demokrat itu karena mendapat dua surat menyangkut penjualan tanah oleh Fadel ke Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) - sekarang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) - seluas 40 hektar di Desa Cikuya, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten. Surat pertama datang dari Rektor IAIN saat itu, Komaruddin Hidayat. Surat kedua dilayangkan anggota DPD, A.M.Fatwa. Transaksi jual-beli tanah tersebut terjadi sewaktu Quraish Shihab, menjadi rektor kampus yang berlokasi di Ciputat, Kotang Tangerang Selatan, Banten itu. Tanah yang hingga sekarang masih belum jelas itu dibeli dengan menggunakan dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 1996. Dana yang digunakan Rp 5 miliar. Berdasarkan keterangan yang diperoleh FNN, bulan Juli 2022 yang lalu, anggota DPD Banten, Habib Ali Alwi bersama Rektor UIN, Prof.Dr.Amany Lubis dan timnya turun mengecek lokasi lahan tersebut. Kabarnya, selain lokasinya yang terpencar, juga ada beberapa lahan yang diklaim milik orang lain atau dikuasai orang lain. Sebenarnya, ada peristiwa nenarik ketika SBY mencopotnya dari jabatan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Hal itu menyangkut keaman dan wibawa Presiden SBY. Ceritanya, menjelang Maghrib, Fadel yang sudah diberhentikan, datang ke Istana Presiden, meminta bertemu dengan SBY. Dengan gestur tubuh agak marah, ia \"memaksa\" supaya ketemu. Akan tetapi, Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) tidak mengizinkannya. Harap maklum, Fadel bukan lagi menteri. Hal itu menyangkut keamanan Kepala Negara. Selagi masih menteri pun, tidak mudah \'nyelonong\' bertemu presiden. Ada aturan prorokol yang harus diikuti. Apalagi, menteri yang sudah diberhentikan. Karena tidak diizinkan masuk, Fadel yang juga berkasus dalam BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) senilai Rp 136 miliar itu pergi menggerutu. Di mata teman-teman wartawan yang biasa meliput kegiatan istana, Fadel marah dan kesal. Akan tetapi, tidak berdaya lagi, karena \'taringnya\' sudah dicabut SBY. Nah, ia pun melakukan manuver lain. Ia menggunakan Akbar Tanjung, koleganya di Partai Golkar untuk mempertanyakan alasan mengapa SBY mencopotnya. Namun, manuvernya itu tenggelam bak ditelan ombak, karena Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar waktu itu mengajukan Sharif Cicip Sutardjo menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, dan disetujui dan diangkat SBY. Kembali ke pendongkelan Fadel dari kursi Wakil Ketua MPR yang tidak melalui proses tiba-tiba, ada baiknya ia merenungkan kembali berbagai manuver yang akan dilakukannya, termasuk mengajukan tuntutan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Sejumlah perlawanan lainnya akan dilakukan mantan politikus Partai Golkar itu. Termasuk melaporkan anggota DPD ke Badan Kehormatan DPD, dan mengajukan gugatan secara perdata dan pidana. Apa yang akan dilakukan itu, merupakah hak Fadel sebagai warga negara. Akan tetapi, apakah itu dilakukan karena nafsu politik, atau karena emosi? Semakin bermanuver, perlawanan dari sesama senator pun akan terjadi. Kita menunggu ke mana Fadel berlabuh? Melakukan perlawanan, berarti banyak teman sesama senator menjadi musuh. Tidak melakukan perlawanan, ya harus menanggung malu, karena digusur dari jabatan sebagai Wakil Ketua MPR RI.*
Kasus Ferdy Sambo, Pintu Masuk Pengusutan Penembakan KM 50 Secara Tuntas.
Jakarta, FNN - Peristiwa tewasnya Brigadir Joshua (J) pada 8 Juli 2022 karena penembakan oleh sesama anggota polisi di rumah dinas Ferdy Sambo, di Duren Tiga, Jakarta Selatan, masih terus bergulir antara misteri dan fakta hukum. Modus dan fakta hukum yang sebenarnya diharapkan akan terungkap di meja persidangan nantinya. Hal itu dikatakan Juju Purwantoro, salah satu pembela Habib Rizieq Syhab, Munarman dan Edy Mulyadi, dalam siaran persnya yang diterima FNN, di Jakarta, Sabtu, 20 Agustus 2022. Untuk mengusut motif tewasnya Brigadir J secara serius, Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah membentuk Tim Khusus. Kasus tersebut juga telah menjadi atensi serius publik, termasuk dari presiden Jokowi. Lalu bagaimanakah halnya dengan pengungkapan kasus penembakan 6 laskar Front Pembela Islam (FPI) di rest area KM 50, Tol Jakarta-Cikampek? Kasus penembakan laskar FPI tersebut, yang katanya juga dilakukan oleh anggota Satgas khusus dari Polri juga menjadi perhatian besar rakyat. Apalagi Kapolri juga pernah menyampaikan komitmennya sesuai temuan/laporan Komnas HAM (Hak Azasi Manusia) pada 10 Agustus 2022, akan serius mengusut tuntas kasus-kasus yang mendapat perhatian besar dari masyarakat. Saat menangani kasus KM 50 yang terjadi pada 6 Desember 2020 itu, Ferdy Sambo menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polru, melakukan tindakan dan analisis bersama Propam Polri. Ferdy Sambo mengerahkan sebanyak 30 anggota Tim Propam untuk mengungkap fakta tragedi KM 50 tersebut. Pada 7 Desember 2020 Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya, Inspektur Jenderal Fadil Imran tampil dalam konperensi pers, bersama Brigadir Jenderal Hendra Kurniawan, Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Jaya Mayor Jenderal Dudung Abdurahman dan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro, Komisaris Besar (Kombes) Yusri Yunus. Mereka menerangkan ada peristiwa tembak- menembak, dengan menunjukkan alat bukti 2 pistol, samurai dan celurit. Tentu saja patut diduga semua uraiannya diragukan, sebagai rekayasa cerita, alat bukti dan kebohongan publik (obstruction of justice). Keterlibatan Divisi Propam dalam kasus ditembaknya secara sepihak enam anggota laskar FPI, bukan karena adanya indikasi pelanggaran ataupun perlawanan, namun jelas- jelas adanya extra judicial killing. Kalau kita merujuk persidangan KM 50 pada 18 Maret 2022, di PN Jakarta Selatan, hakim memvonis bebas kedua terdakwa, yakni Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda Yusmin. Ironi, seperti \'sidang dagelan dan peradilan sesat\' padahal fakta persidangan yang terjadi adalah, enam korban laskar FPI terbukti dianiaya lebih dahulu sebelum ditembak mati dalam \'status ditangkap\'. Namun, kedua terdakwa tidak dijatuhi hukuman dengan alasan menembak untuk membela diri (overmacht). Peradilan kasus KM 50 dan kasus polisi tembak polisi di Duren Tiga, tentunya dapat dijadikan \'preseden dan pintu masuk\' (entering point) untuk mengusut lebih lanjut kasus penembakan (unlawfull killing) 6 laskar FPI. Karenanya, Kapolri Listyo Sigit juga harus berkomitmen mengungkapkan dan memproses lebih lanjut (tidak mempetieskan) kasus penembakan laskar FPI di KM 50, secara terang-benderang demi hukum dan keadilan. Peristiwa tersebut adalah pelanggaran HAM berat, TSM (Terstruktur, Sistematis, Masif), sesuai UU No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan UU 39 tahun 1999 tentang Pelanggaran HAM berat. Demikian juga mereka dapat dijerat pasal 340 KUHAP tentang Pembunuhan Berencana dengan ancaman hukuman mati, pasal 351 (ayat 3) KUHAP tentang Penganiayaan sampai Mati, jo pasal 55 KUHAP. (Anw/FNN).
Tamsil Linrung Terpilih Menjadi Wakil Ketua MPR RI Menggantikan Fadel Muhammad
Jakarta, FNN - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung terpilih menjadi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menggantikan Fadel Muhammad. Pergantian tersebut dilakukan lewat pemungutan suara atau vooting yang berlangsung di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 18 Agustus 2022 malam. Dalam pemungutan suara itu, Tamsil Linrung berhasil mengalahkan tiga calon lainnya, yaitu Abdullah Puteh, Bustami Zainudin dan Yorrys Raweyai. Senator asal pemilihan Sulawesi Selatan itu berhasil meraih 39 suara dari 96 suara. Sebelum terpilih menjadi Wakil Ketua MPR RI, Tamsil sudah menjadi Ketua Kelompok DPD untuk MPR RI. Tamsil Linrung adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah periode 2019-2024 mewakili Sulawesi Selatan. Sebelumnya, Tamsil adalah anggota DPR RI tiga periode sejak 2004 hingga 2019 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Tamsil Linrung adalah seorang politikus kelahiran Pangkep, Sulawesi Selatan pada 17 September 1961. Selain menjadi Ketua Kelompok DPD untuk MPR RI, dia juga menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tenaga Guru Honorer. Perhatiannya terhadap guru honorer sangat tinggi, mengingat ia juga menjadi seorang pengelola sejumlah sekolah berbasis pendidikan agama Islam. Misalnya, Sekolah Insan Cendikia Madani (ICM), Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten.(Anw).
Sebanyak 4.200 Personel Gabungan Amankan Upacara HUT RI ke &&
Jakarta, FNN - Sebanyak 4.200 personel gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan pelaksanaan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu. \"Personel gabungan TNI dan Polri sudah tersebar 4.200 orang. Mereka terbagi atas ring 1, ring 2, ring 3 di sekitar kawasan Istana Merdeka dan Monas. Kami membantu memastikan kelancaran acara dan keamanan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI serta Peringatan HUT Ke-77 RI, \" kata Kapolres Jakarta Pusat Kombes Komarudin di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu. (17/08). Menurut Komarudin, situasi di sekitar Istana Merdeka terpantau cukup ramai karena ada sekitar 4.000 tamu undangan ataupun masyarakat yang diperkirakan hadir untuk menyaksikan langsung Upacara Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI. \"Undangan yang tersebar sekitar 4.000 orang. Pagi 4.000 orang dan sore 4.000 orang bisa masuk istana,\" ujar dia. Sementara itu, tambah Komarudin, bagi masyarakat yang tidak memiliki undangan, mereka dapat menyaksikan Upacara Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI di sekitar Taman Pandang, di Jalan Merdeka Barat, Jakarta. Terkait dengan antusiasme masyarakat, menurut Komarudin, momen peringatan HUT Ke-77 RI kali ini merupakan momen yang luar biasa bagi masyarakat dan mereka merasa antusias. Dia mengatakan setelah beberapa tahun tidak bisa hadir secara langsung di Istana Merdeka untuk menyaksikan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI, pada tahun 2022 ini, masyarakat antusias untuk hadir. \"Mengantisipasi hal tersebut, ada beberapa ruas jalan yang mohon maaf memang harus kami alihkan demi kelancaran rangkaian kegiatan yang sudah disiapkan,\" kata Komarudin. Sebelumnya, berdasarkan pantauan ANTARA, sejumlah tamu undangan mulai memasuki Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 17 Agustus 2022, untuk mengikuti Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi. Tamu-tamu tersebut mengenakan beragam jenis busana, mulai dari kebaya, batik, bahkan baju adat. Salah satu tamu undangan bernama Lidya asal Palembang mengaku antusias mengikuti Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi. Lidya mengatakan untuk bisa mengikuti Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi, dia mendaftarkan diri melalui situs web pandang.istanapresiden.go.id pada 2 Agustus 2022. Adapun tema peringatan HUT Ke-77 RI adalah \"Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat\".
Sidang Lanjutan Kasus Jin Buang Anak, Pemred FNN Patahkan Dakwaan Jaksa
Jakarta, FNN - Sidang ke-21 kasus jin buang anak dengan terdakwa Edy Mulyadi yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 11 Agustus mendengarkan dua orang saksi fakta. Saksi pertama adalah Pemimpin Redaksi Forun News Network (FNN), H. Mangarhon Dongoran dan saksi kedua adalah Firdaus Baderi, Pemimpin Redaksi Harian Ekonomi Neraca. Dalam kesaksiannya, Mangarahon Dongoran mematahkan seluruh dakwaan jaksa di awal persidangan yang menyebutkan Edy Mulyadi bukan wartawan dan FNN bukan produk jurnalistik. Dia juga nenegaskan, sampai persidangan yang ke-21 belum pernah menerima surat keberatan/hak jawab dan hak koreksi dari pihak-pihak yang melaporkan Edy Mulyadi ke aparat kepolisian. \"Sampai saat ini tidak ada pihak yang menggunakan hak jawab dan hak koreksi. Padahal, itu mekanisme sengketa pers sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,\" katanya dalam sidang yang dipimpin Adeng Abdul Qohar itu. Dalam kesaksiannya, Mangarahon menegaskan, Edy Mulyadi adalah wartawan senior FNN. Dalam struktur redaksi, Edy Mulyani masuk dalam jajaran Dewan Redaksi FNN. \"Edy Mulyadi adalah wartawan FNN. Saya yang menandatangani kartu pers nya yang berlaku sejak 31 Desember 2021 sampai 31 Desember 2022. Saya juga yang menandatangani surat pernyataan yang menerangkan yang bersangkutan adalah wartawan FNN untuk keperluan orientasi wartawan PWI Jaya. Tanpa surat yang saya tandatangani, tidak bisa mengikuti orentasi wartawan yang merupakan syarat untuk memperoleh kartu PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Jaya,\" kata Dongoran. Edy Mulyadi adalah anggota PWI Jaya. Sebagai wartawan senior, kata Dongoran, Edy Mulyadi adalah seorang jusnalis yang kritis. Contohnya, tulisan Edy yang berjudul, \"Kereta Cepat Jakarta Bandung Buat Siapa,\" yang dimuat di FNN.co.id dibaca lebih dari 20.000 kali. \"Artinya, semakin banyak pembaca terhadap tulisan atau berita yang dimuat di sebuah media, menunjukkan isu yang ditulis penting dan sangat berbobot,\" ucap Dongoran. Dalam kesaksiannya, Dongoran juga menyebutkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai landasan dasar bagi setiap insan pers dalam melakukan kegiatannya. Dia menegaskan, FNN adalah media resmi yang berbadan hukum sesuai perintah UU tersebut. Semua diatur dalam UU yang lahir pasca reformasi itu. \"Karena FNN adalah perusahaan media berbadan hukum, maka kami sebagai pengelola tunduk dan patuh terhadap UU tersebut,\" katanya. Dia mengutip contoh pasal 12 UU tersebut. Kemudian, diikuti penjelasan mengenai pasal itu yang terdiri dari tiga butir, khususnya menyangkut media elektronik, termasuk YouTube. Seusai persidangan, Dongoran yang antara lain didampingi Herman Latief (pengacara Edy Mulyadi) mengingatkan kembali apa yang disampaikan Edy dalam Channelnya merupakan bentuk kebebasan berekspresi dan kebebasan mengeluarkan pendapat. Oleh karena itu, media harus kompak menghadapi perlakuan yang tidak adil itu. \"Jangan lihat Edy-nya, tetapi lihatlah masa depan pers ke depan. Jika hal itu dibiarkan, tidak menutup kemungkinan akan bermunculan kasus Edy yang lain,\" kata Dongoran. Sidang ditunda hingga Selasa, 23 Agustus 2022. Majelis Hakim masih memberikan kesempatan kepada tim penasihat hukum Edy Mulyadi untuk menghadirkan saksi ahli. (Anw).
Tragedi Bom Marriott Jadi Pengingat Bahaya Ancaman Terorisme
Jakarta, FNN - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Boy Rafli Amar mengatakan tragedi Bom JW Marriott pada 2003 akan jadi pengingat tentang bahaya ancaman terorisme. \"Bom Mariott perlu terus diingat agar seluruh masyarakat tak lupa begitu berbahayanya aksi terorisme,\" kata Kepala BNPT Komjen Polisi Boy Rafli Amar melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. Hal tersebut disampaikan Boy pada peringatan 19 tahun tragedi Bom JW Marriott tepatnya pada 5 Agustus 2003. Dalam peristiwa itu 14 orang meninggal dunia, dan 156 mengalami luka-luka. Boy menegaskan peristiwa tersebut tidak boleh kembali terjadi. Semua anak bangsa harus melawan segala bentuk kekerasan, dan mengumandangkan bahwa tragedi itu tidak layak terjadi di Tanah Air dan bagi dunia. Dalam upaya pencegahan aksi terorisme termasuk ide-ide yang melatarbelakanginya, BNPT bersama unsur pemerintah dan masyarakat melakukan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi. BNPT juga menyelenggarakan forum yang mempertemukan antara korban/penyintas dengan mitra deradikalisasi. Cara ini menjadi katalisator pemulihan dan reintegrasi sosial kedua pihak. Ia mengatakan BNPT terus mempromosikan dan melakukan national resilience dari pengaruh ide teror yang berbasis kekerasan dan tidak bisa dilakukan secara parsial. \"Langkah tersebut harus dilakukan secara komprehensif dengan pendekatan soft dan hard,\" jelas dia. Senada dengan itu, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) RI Moeldoko menegaskan aksi teror seperti yang terjadi di JW Marriott tidak boleh terjadi lagi di Indonesia. Pemerintah juga berupaya menanggulangi terorisme dari hulu ke hilir dengan melibatkan unsur masyarakat. \"Dalam menyikapi terorisme pemerintah tidak tinggal diam, pemerintah telah mengadopsi whole government untuk melawan terorisme dari hulu ke hilir,\" kata dia. Selain adanya aksi tabur bunga dan doa bersama, peringatan 19 tahun Bom JW Mariott juga dijadikan momentum peluncuran buku berjudul The Power of Forgiveness: Memoar Korban Bom JW Marriott yang ditulis oleh Toni Sumarno yang merupakan salah satu korban bom JW Marriott. (anw/Antara).
Ferdy Sambo, Saya Memberikan Keterangan Apa Yang Diliat dan Diketahui
Jakarta, FNN - Irjen Pol. Ferdy Sambo usai menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus dugaan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir Yosua dengan tersangka Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E, Kamis, 4 Agustus 2022, Ferdy menyatakan dirinya telah memberikan keterangan sesuai dengan yang dia lihat dan ketahui. Jenderal bintang dua itu menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 7 jam, mulai 09.55 dan keluar dari Gedung Bareskrim pada pukul 17.15 WIB. \"Hari ini saya sudah memberikan keterangan apa yang saya ketahui, saya lihat, saya saksikan terkait dengan peristiwa yang terjadi di rumah dinas saya Duren Tiga,\" kata Sambo. Sambo tidak banyak menjelaskan terkait dengan pemeriksaannya. Ia mengajak semua pihak untuk mempercayakan penyidik Polri mengungkap kasus yang terjadi di rumahnya secara terang-benderang. \"Mari sama-sama kita percayakan kepada tim khusus yang menjelaskan secara terang benderang,\" kata Sambo. Irjen Pol. Ferdy Sambo memenuhi panggilan penyidik Tim Khusus Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus terbunuhnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir Yosua oleh Bharada Richard Eliezer atau Bharada E. Mengenakan seragam Polri, Ferdy Sambo tiba di lobi Gedung Bareskrim sekitar pukul 10.14 WIB, dengan pengawalan ketat anggota polisi. Kepada wartawan yang telah menunggu kedatangannya di Bareskrim, Ferdy Sambo mengaku sudah empat kali menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus dugaan baku tembak di rumahnya. \"Saya hadir memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri. Pemeriksaan pada hari ini adalah pemeriksaan yang keempat. Saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik Polres Jaksel, Polda Metro Jaya, sekarang yang keempat di Bareskrim Polri,\" kata Ferdy. Untuk pertama kalinya jenderal bintang dua itu muncul di hadapan media sejak kasus dugaan tembak-menembak di rumahnya pada hari Jumat, 8 Juli 2022. Dalam kesempatan tersebut, dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri terkait dengan peristiwa yang terjadi di rumahnya. \"Selanjutnya saya juga intinya menyampaikan permohonan maaf kepada institusi terkait dengan peristiwa yang terjadi di rumah dinas saya di Duren Tiga,\" ujarnya. (anw/Antara).
Kominfo Blokir 15 Penyelenggara Sistem Elektronik Bermuatan Judi
Jakarta, FNN - Berdasarkan hasil verifikasi terbaru, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir 15 Sistem Elektronik (PSE) game online yang mengandung unsur perjudian yang diselenggarakan oleh enam Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). \"Kami telah melakukan pemutusan akses terhadap 15 Sistem Elektronik yang mengandung unsur perjudian pada hari Selasa, 2 Agustus 2022,\" kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam pernyataan resmi, Selasa, 2 Agustus 2022. Dia melanjutkan, 15 Sistem Elektronik tersebut adalah Domino Qiu Qiu, Topfun, Pop Domino, MVP Domino, Pop Poker, Let’s Domino Gaple QiuQiu Poker Game Online, Steve Domino QiuQiu Poker Slots Game Online, Higgs Slot Domino Gaple QiuQiu, Ludo Dream, Domino QiuQiu 99 Boyaa QQ KIU, Domino Gaple Boya QiuQiu Capsa, Poker Texas Boyaa, Poker Pro.id, Pop Big2, dan Pop Gaple. Menurut Johnny, PSE yang melakukan kegiatan judi online melanggar peraturan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 96 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Johnny mengatakan bahwa Kementerian Kominfo memiliki komitmen yang kuat terhadap pemberantasan judi online sehingga akan terus konsisten melakukan pemutusan akses terhadap konten yang memuat unsur perjudian. Kementerian Kominfo selama ini konsisten melakukan pemutusan akses terhadap konten perjudian dan sejauh ini kami telah memblokir sebanyak 534.183 konten judi yang ditemukan dalam situs internet sejak tahun 2018,\" ujar Johnny. \"Ini menunjukkan komitmen kuat kami terhadap pemberantasan judi online,” tegasnya. Dia kemudian mengajak seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi bersama pemerintah dalam memberantas judi online di Tanah Air. \"Pemerintah mengajak seluruh unsur masyarakat untuk bersama-sama memerangi judi online yang tentunya akan merugikan masyarakat,” tutup Johnny. (anw/Antara).
Mendag Mulai Minggu Depan Harga TBS Sawit Harus Di Atas Rp 2.000
Ini intruksi lansung dari Bapak Presiden, saya selaku Mendag menyampaikan bahwa minggu depan harga TBS sudah diatas Rp 2.000 Jambi, FNN - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan minta kepada para pengusaha perkebunan kelapa sawit untuk wajib membeli Tandan Buah Segar (TBS) petani maupun mitranya dengan harga di atas Rp 2.000 per kilogram. Hal itu disampaikan Zulkifli Hasan di Jambi, Selasa, usai melakukan kunjungan kerjanya ke Pasar Angso Duo Jambi. \"Saya minta mulai minggu depan, harga TBS harus di atas Rp 2.000 per kilogram dan para pengusaha wajib mentaati aturan yang telah disepakati,\" kata Mendag Zulkifli Hasan. Kebijakan itu, lanjutnya, diambil setelah melalukan dialog dengan para petani sawit. Saat berdialog dengan petani kelapa sawit dan para pengusaha, Mendag Zulkilfi Hasan menegaskan dalam waktu minggu depan harga TBS sawit sudah harus di atas Rp 2.000 per kilogram. \"Ini Instruksi langsung dari Bapak Presiden, saya selaku Mendag menyampaikan bahwa minggu depan harga TBS sudah di atas Rp 2.000 per kilogram,\" ujar Mendag. Kemendag, katanya, sudah menghapus pajak ekspor yang dibebankan kepada pengusaha sawit. \"Baik mitra maupun non-mitra perusahaan, harganya (TBS) harus di atas Rp 2.000 per kilogram. Jika tidak berani, boleh protes, jangan jual TBS-nya,\" kata Mendag. Diketahui sebelumnya dari informasi yang didapat, Mendag dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Thaha Saifuddin Jambi pada pukul 10.00 WIB dan disambut langsung Gubernur Jambi, Al Haris. Ada beberapa agenda kunjungan Mendag ke Jambi yakni peninjauan Pasar Angsoduo Jambi, peletakan batu pertama PT Nusantara Green Energy di Simpang Jelutih, Kabupaten Batanghari. Selain itu Mendag Zulkifli Hasan juga dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke Pabrik Minyak Goreng PT Kurnia Tunggal di Muarojambi. Mendag rencananya hanya melakukan kunjungan selama satu hari di Jambi dan akan kembali ke Jakarta sore nanti. (anw/Antara).
Presiden Perintahkan Diskusi Lebih Masif Soal Kontroversial RUU KUHP
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya menggelar diskusi secara lebih masif dan terbuka terkait isu-isu kontroversial dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD di Jakarta, Selasa, mengatakan Presiden Jokowi memerintahkan hal itu saat memimpin rapat internal terkait kelanjutan pembahasan RUU KUHP di Istana Kepresidenan Jakarta. \"Sehingga, kami diminta untuk mendiskusikan lagi secara masif dengan masyarakat untuk memberi pengertian dan justru meminta pendapat dan usul-usul dari masyarakat,\" kata Mahfud seperti dipantau melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Selasa, 8 Agustus 2022. Mahfud mengatakan perintah itu dikeluarkan Presiden kepada kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait yang turut membahas RUU KUHP. Hal itu bertujuan untuk memastikan masyarakat paham dengan masalah-masalah yang masih diperdebatkan dalam pembahasan RUU KUHP. \"Mengapa? Karena hukum itu adalah cermin kehidupan masyarakat, sehingga hukum yang akan diberlakukan itu juga harus mendapat pemahaman dan persetujuan dari masyarakat. Itu hakikat demokrasi dalam konteks pemberlakuan hukum,\" katanya. Dia menambahkan RUU KUHP sudah hampir final dan memasuki tahap-tahap akhir pembahasan. \"Mengapa dikatakan hampir final? Karena RUU KUHP ini mencakup lebih dari 700 pasal, yang kalau diurai ke dalam materi-materi rinci bisa ribuan masalah; tetapi sekarang masih ada beberapa masalah, kira-kira 14 masalah yang perlu diperjelas,\" jelasnya. Empat belas isu kontroversial yang mendapat reaksi kritik dari kelompok masyarakat sipil dan akademisi itu adalah hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law), pidana mati, penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden, tindak pidana karena memiliki kekuatan gaib, dokter atau dokter gigi yang melaksanakan pekerjaannya tanpa izin, unggas dan ternak yang merusak kebun yang ditaburi benih, dan contempt of court berkaitan dengan dipublikasikan secara langsung tidak diperkenankan. Selanjutnya ialah advokat curang dapat berpotensi bias terhadap salah satu profesi penegak hukum saja yang diatur (diusulkan untuk dihapus), penodaan agama, penganiayaan hewan, penggelandangan, pengguguran kehamilan atau aborsi, perzinaan, dan kohabitasi dan pemerkosaan. Guna memperdalam pemahaman masyarakat terhadap ke-14 isu tersebut, Mahfud menyatakan Pemerintah akan melakukan diskusi yang lebih terbuka dan lebih proaktif melalui dua jalur. \"Pertama akan terus dibahas di DPR untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian jalur yang kedua terus melakukan sosialisasi dan diskusi ke simpul-simpul masyarakat yang terkait dengan masalah-masalah yang masih didiskusikan itu,\" katanya. Mahfud menyampaikan diskusi-diskusi terbuka itu nantinya akan difasilitasi oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, sedangkan materinya disiapkan dari pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terkait 14 isu tersebut. \"Intinya, itu seluruh yang akan kami lakukan itu adalah dalam rangka menjaga ideologi negara dan integritas negara kita, integritas ke-tatapemerintah-an kita, integritas ketatanegaraan kita di bawah sebuah ideologi negara dan konstitusi yang kokoh,\" ujarnya. RUU KUHP merupakan carry over dari keputusan DPR RI 2014-2019, yang pembahasannya tinggal dilanjutkan dalam pembahasan tingkat II, yaitu persetujuan pada Rapat Paripurna DPR RI. Komisi III, pada 7 Juli 2022, menggelar rapat kerja bersama Wakil Menkumham yang menyerahkan penjelasan 14 poin krusial sebagai bagian dari penyempurnaan dari RUU KUHP. (anw/Antara).
BMKG Keluarkan Peringatan Hujan Lebat di Sejumlah Wilayah Indonesia
Jakarta (FNN) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini prakiraan hujan lebat disertai kilat dan angin kencang yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, pada Kamis (21/7). Dalam informasi yang dikutip dari situs BMKG di Jakarta, Kamis, disampaikan potensi hujan lebat disertai kilat dan angin kencang diperingatkan untuk Provinsi Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Kondisi serupa juga berpotensi terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Khusus untuk wilayah DKI Jakarta, BMKG memprakirakan cuaca di seluruh wilayah DKI Jakarta cerah pada Kamis siang. Pada malam hari, seluruh wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu cerah berawan hingga dini hari. Sebelumnya, BMKG menjelaskan penyebab musim kemarau tahun ini masih terdapat hujan intensitas ringan hingga lebat, karena masih aktifnya beberapa fenomena dinamika atmosfer skala global-regional yang cukup signifikan. Deputi Bidang Meteorologi Guswanto menjelaskan fenomena dinamika atmosfer skala global-regional yang cukup signifikan, di antaranya fenomena La Nina yang pada bulan Juli ini diidentifikasi masih cukup aktif dengan kategori lemah. \"Kondisi tersebut berpengaruh terhadap penyediaan uap air secara umum di atmosfer Indonesia,\" ujar Guswanto. Selain La Nina, kata Guswanto, fenomena Dipole Mode di wilayah Samudra Hindia saat ini juga menunjukkan indeks yang cukup berpengaruh dalam memicu peningkatan curah hujan, terutama di wilayah Indonesia bagian barat. \"Adanya pola belokan angin dan daerah pertemuan serta perlambatan kecepatan angin (konvergensi) di sekitar Sumatera bagian selatan dan di Jawa bagian barat juga mampu meningkatkan potensi pembentukan awan hujan di wilayah tersebut, didukung dengan anomali suhu muka laut positif yang dapat meningkatkan potensi uap air di atmosfer,\" ujar dia. (anw/ANTARA)
Kadiv Humas Polri Sebut Mutasi Adik Brigadir J Atas Permintaan Sendiri
Jakarta (FNN) - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo mengatakan mutasi Bripda LL, yang merupakan adik dari Brigadir J, dari Mabes Polri ke Polda Jambi merupakan permintaan sendiri. \"Jadi, masalah mutasi itu adalah permintaan yang bersangkutan untuk bisa kembali ke Jambi,\" kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Selasa. Menurut Dedi, alasan Bripda LL mengajukan mutasi adalah untuk dekat dengan keluarga pascainsiden baku tembak di rumah dinas eks Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo yang menewaskan Brigadir J. Permintaan mutasi tersebut dipenuhi Mabes Polri dalam rangka memberikan dukungan kepada orang tua Brigadir J dan Bripda LL. \"Adik Brigadir Yosua sudah dimutasi ke Polda Jambi dalam rangka lebih dekat dengan keluarga, memberikan support kepada orang tuannya,\" kata Dedi. Kabar mutasi Bripda LL dari Mabes Polri ke Polda Jambi diungkapkan oleh kuasa hukum keluarga Brigadir J, martin Lukas Simanjuntak, usai membuat laporan polisi ke Bareskrim Polri, Jakarta, Senin, (18/7) \"Infonya seperti itu ya (mutasi ke Polda Jambi). sudah beberapa hari yang lalu,\" ungkap Martin. Berbagai spekulasi berkembang terkait kematian Brigadir J usai baku tembak dirumah dinas ferdy Sambo, salah satunya ialah terkait mutasi Bripda LL yang di duga terkait dengan insiden tersebut. Brigadir Nopryansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J terwas dalam baku tembak dengan Barada E di rumah dinas Ferdy Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan, Jum\'at (8/7). (Anw/Antara).
Saya Belum Pernah Lihat Mega Semurka Itu
Dulu, Mega pernah menyindir wartawan seakan bukan orang Indonesia. Yang terbaru, belum sepekan berlalu, ia menyindir kerja wartawan seakan tak mematuhi kode etik jurnalistik. Saat seorang kawan mau menanggapi, saya larang. Alasannya, kita yang salah kalau berdebat dengan pihak yang tidak mengetahui persis prinsip kerja wartawan. Catatan Ilham Bintang , Ketua Dewan Kehormatan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Pusat SAYA belun pernah melihat Megawati semurka itu. Kasihan! Padahal, di usia lanjut, 75 tahun (lahir 23 Januari 1947) harusnya Mega hidup tenang. Tinggal duduk manis menikmati buah perjuangannya membesarkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P). Tinggal memperbanyak ibadah sebagai sikap sebaik-baiknya mensyukuri nikmat Allah. Mega sudah mengantar partainya menang Pemilu dan berhasil mengantarkan kadernya menjadi Presiden RI dua periode (Jokowi). Lembaga -lembaga survei tetap menempatkan PDI-P pada posisi tertinggi. Tak sedikit pun goyah walau beberapa kadernya, bahkan setingkat menteri, menjadi tahanan KPK. Hasil survei Litbang Kompas teranyar yang baru kemarin diumumkan, bukan hanya masih di puncak, tetapi PDIP mengalami kenaikan persentase jauh meninggalkan parpol kompetitornya di bawah. Kurang apa lagi? Gelar doktor dan professor kehormatan pun sudah diraih. Coba lihat video pendek yang (dengan sengaja diedarkan) merekam pertemuannya dengan Presiden Jokowi, Selasa 21 Junk 2022, pas ayahanda Kaesang dan Gibran itu berulangtahun ke 61. Video itu kini viral. Semakin menyempurnakan berkah kenikmatan yang diperoleh Megawati di usia tigaperempat abad. Mega menerima Jokowi di ruang kerjanya. Meja kerja Mega membatasi keduanya dengan posisi presiden menghadap di depannya. Tidak beda dengan posisi Ratu Inggris ketika menerima perdana menterinya menghadap, seperti biasa kita tonton di film. Lihat juga Puan Maharani. Kita bisa komen, enak benar hidup Puan. Dia tampak leluasa membuat video selfie yang merekam pertemuan ibunya dengan Presiden Jokowi tanpa pengawalan Paspampres (Pasukan Pengamanan Presiden). Puan sangat istimewa dalam peristiwa istimewa itu. Puan seperti cucu kita yang tetiba datang bermain mobil-mobilan remote control di ruangan saat kita berbincang serius dengan tamu. Siapa kira- kira yang berani menegur cucu seperti itu? \" Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan (wahai jin dan manusia)? \" Demikian Allah berfirman dalam surat Ar Rahman yang diulang sampai 31 kali. Ekspresi Marah Dengan setting pertemuan yang divideokan itu, wajar kita terkejut menyaksikan Megawati sesudahnya, di hari yang sama, saat berpidato di dalam Rapat Kerja Nasional PDI-P. Ia seperti banteng terluka mengancam menyeruduk siapa saja yang dinilai mengganggu dan merintanginya. Dalam potongan pidatonya yang beredar luas, Megawati menyinggung banyak hal. Mulai dari meminta kader tidak mencoba bermanuver hingga masalah kewenangannya menentukan capres PDI-P. Video itu fokus mengambarkan kemurkaannya. Tidak jelas siapa yang mengedarkan video yang berpotensi jadi bumerang itu. \"Kalian siapa saja yang berbuat manuver-manuver, keluar! Daripada saya pecati! Tidak ada di dalam PDI Perjuangan yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver,\" kata Megawati lantang. Dia tidak menyebut nama, tetapi rasanya semua orang tahu siapa yang dituju., \"Kalau ada kader yang masih ngomong koalisi, Out !,\" sambungnya dalam tone sama lantangnya. Kontras dengan kenyamanan yang ditampakkan Mega ketika menerima Jokowi. Di ruangan itu, ia dikelilingi elit lingkar dalam Teuku Umar, antara lain Pramono Anung, Prananda dan Puan (lagi selfie ), Olly Dondokambey, dan Budi Gunawan (Kepala Badan Intelijen Nasional/KaBIN). Menyindir wartawan Saya baru pertama kali melihat Mega semurka itu di depan publik. Yang sering saya saksikan, sebatas hanya sindiran ke berbagai pihak. Tidak terkecuali kepada wartawan atau pers. Dulu, Mega pernah menyindir wartawan seakan bukan orang Indonesia. Yang terbaru, belum sepekan berlalu, ia menyindir kerja wartawan seakan tidak mematuhi kode etik jurnalistik. Saat seorang kawan wartawan mau menanggapi, saya larang. Alasannya, kita yang salah kalau berdebat dengan pihak yang tidak mengetahui persis prinsip kerja wartawan. Puluhan tahun lalu, saya pernah ngobrol dengan Sukmawati, adik Megawati, di Taman Ismail Marzuki. Dari Sukma ada sedikit gambaran mengenai pembawaan asli Mega yang sebenarnya pendiam. “Mbak jarang bicara. Makanya kami adik-adiknya sempat rasanin Mbak, khawatir bagaimana nanti kalau memimpin partai,” kata Sukma. Waktu itu Megawati belum menjadi Ketua Umum PDI-P. Tetapi sudah terjud ke dunia politik, walau elum lama. Video pendek yang memperlihatkan Megawati murka kemarin berulangkali saya putar. Versi panjangnya ditayangkan berkali-kali di semua stasiun televisi. Saya mencoba menyelami mengapa sosok pendiam itu sampai meledak. Dalam diskusi kecil di WAG komunitas Pemimpin Redaksi Indonesia, saya mengutarakan beberapa hal. Pilpres 2024 merupakan kesempatan (mungkin terakhir) bagi PDI-P untuk menguji kembali calonnya dari trah Soekarno. Benar, PDI-P telah berhasil mengantarkan kader PDI-P yaitu Jokowi menjadi presiden, namun semua orang tahu, itu bukanlah yang sesungguhnya PDI-P inginkan. Jokowi bukan pendiri partai tersebut dan bukan trah Soekarno. Mega sudah merasakan kesulitan \"mengendalikan\" kader yang bukan trah Soekarno yang menjadi Presiden RI. Jokowi sendiri pun dalam pengakuannya baru-baru ini mengkonfirmasi dia kerap berbuat \"seperti anak nakal\" tidak menurut Megawati. Ada juga persoalan Ganjar Pranowo yang mengganjal. Banyak persoalan lagi. Sejak reformasi, baru Partai Demokrat yang berhasil mengantar calon sendiri dari trah pendiri parpol menjadi presiden RI, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). DR Acep Iwan Saidi, Pakar Semiotika dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang biasa membaca ekspresi orang memperkuat analisis saya. \"Ini ekspresi langka dari Bu Mega, agak serius, eksplisit, sensi. Mega biasanya bersikap sebaliknya dari ini. Padahal, pilpres dan masa pencalonan juga relatif masih lama. Mungkin perebutan di internal PDI-P tajam membuat Mega sedang gelisah karena Puan terancam,\" ujar Asep. Ilmu Semiotika berasal dari bahasa Yunani semeion , yang berarti tanda. Ilmu yang mempelajari tanda (sign). Dalam pandangan Zoest, segala sesuatu yang dapat diamati atau dibuat teramati dapat disebut tanda. Dan tanda tidak terbatas pada benda (Zoest, 1993:18). Anda mungkin bisa berbohong lewat kata-kata tetapi, tidak bisa dengan ekspresi wajah. Alasannya, ekspresi wajah adalah bentuk komunikasi nonverbal yang bisa muncul begitu saja tanpa mungkin Anda kontrol sebelumnya. Ekspresi wajah yang digunakan oleh manusia memiliki sejuta makna dan mungkin berbeda jika diaplikasikan dalam konteks yang berbeda pula. Rentang makna dari ekspresi tersebut bisa sangat sederhana (misalnya terkejut) atau mencerminkan situasi yang lebih kompleks (seperti tidak peduli). Ekspresi wajah yang umumnya Anda kenal, misalnya marah, sedih, senang, kaget, maupun jijik. Namun, secara lebih rinci, ada ekspresi lain yang sifatnya tersembunyi dan menyimpan arti emosi yang lebih beragam. Sayang sekali. Mega mungkin lebih tepat me- replay kejadian hampir dua puluh tahun lalu ketika berkonflik dengan SBY. Kemarahan berlebihan kepada Ganjar Pranowo justru akan bisa mengantarkannya ke istana dan mendudukkannya di kursi presiden. Persis seperti jalan yang dulu dilalui SBY menjadi Presiden RI. Pemilihan presiden dalam sistem demokrasi kita adalah wilayah yang sepenuhnya menjadi daulat rakyat. Sedangkan rakyat yang kita tahu \"banyak muka\" dan suka cepat berubah berempati kepada pihak yang teraniaya, pihak yang tidak mendapat keadilan.
Edy Mulyadi Tolak Semua Keterangan Saksi Pelapor Pada Sidang Jin Buang Anak’
Jakarta, FNN - Terdakwa kasus ‘jin buang anak’, Edy Mulyadi menolak semua keterangan saksi pelapor yang menyebutkan ucapannya berpotensi menimbulkan keonaran. Saksi pelapor adalah Bintang Wahyu Saputra, Ketua Umum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI). Ia melaporkan Edy Mulyadi karena dianggap melakukan tindakan diskriminatif yang bisa mengarah pada perpecahan negara. Bintang mengaku pertama kali melihat keterangan itu dari media online sehingga ia langsung membuka Channel Youtube Edy Mulyadi untuk menontonnya. Kemudian ia mendapatkan desakan dari SEMMI Kalimantan Timur supaya mengencam pernyataan Edy Mulyadi itu. SEMMI Kalimantan Timur merasa tersinggung karena daerah mereka disebut tempat ‘jin buang anak’. Motivasi Ketum SEMMI melaporkan Edy Mulyadi karena dalam usaha membela kesatuan negara terutama saudara di Kalimantan. Bintang melaporkan Edy dengan alat bukti flashdisk yang berisi 3 video. Dalam persidangan ke-6 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, 21 Juni 2022, Hakim Ketua, Adeng Abdul Kohar menanyakan kepada Bintang, di bagian mana laporannya yang berpotensi menimbulkan keonaran dan memecah belah persatuan bangsa. Bintang menjawab, pada bagian Edy menyebutkan kalimat ‘Kalimantan Tempat Jin Buang Anak dan Tempat Tinggal Gendoruwo’. Hakim Ketua Adeng Abdul Kohar menanyakan, apakah Bintang paham tentang ‘tempat jin buang anak’. “Setahu saya tempat jin buang anak itu hanya hutan belantara yang tidak berpenduduk yang dihuni makhluk halus,” ujar Bintang. Sebelumnya, Bintang mengaku mengetahui Edy Mulyadi sejak lama, karena dia aktivis senior, wartawan senior, dan juga caleg PKS pada 2019 lalu. Edy Mulyadi didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas kontennya yang berjudul ‘Tolak Pemindahan Ibu Kota Negara: Proyek Oligarki Merampok Uang Rakyat’. Dari konten tersebut dapat diketahui ada pernyataan Edy ‘tempat jin buang anak’. Dalam pengakuan saksi pelapor, statement ‘tempat jin buang anak’ itu bukan sebagai pengertian yang esensial. Oleh karena itu, seharusnya saksi tidak melaporkan hal tersebut kepada kepolisian. “Saya menolak semua statement dari saksi pelapor. Terlebih saksi mengakui bahwa ‘tempat jin buang anak’ merupakan sebuah frasa,” ujar Terdakwa Edy Mulyadi. (SKA/Job).
Setelah UAS, Aktivis KAMI Anton Permana Ditolak Masuk Singapura
Batam, FNN - Aktivis KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) ditolak masuk dan dideportasi dari Singapura, Sabtu, 18 Juni 2022. Penolakan tersebut mirip dengan yang dialami Ustadz Abdul Somad beberapa waktu lalu. Ketika diinterogasi, Anton sempat ditanyakan kenapa dipenjara. Bahkan, ada juga petugas yang meminta agar kejadian yang dialaminya itu tidak membuat gaduh, seperti yang terjadi pada saat UAS ditolak masuk ke Singapura. Kepada FNN.co.id, Anton mengatakan, yang dialaminya itu adalah risiko perjuangan. Dia menegaskan, tidak akan menyerah dan pantang mundur dalam berjuang menyuarakan berbagai ketidakadilan yang terjadi. \"Risikonya, ya dipenjara dan ditolak masuk ke negara terangga. Kok negara tetangga begitu ya,\" kata Anton yang dihubungi lewat telepon. Dari lantai dua rumahnya Singapura itu jelas terlihat. Anton mengaku baru sampai di rumahnya di Batam ketika dihubungi FNN. Menurut Anton, ia bersama pengusaha dengan inisial HT, bertolak ke Singapura menggunakan Ferry Majestic dari Pelabuhan Ferry Terminal Batam Centre pukul 17.30 WIB. Tiba di pelabuhan Harbour Front Singapura pukul 19.30 waktu setempat. Setiba di meja imigrasi ketika scaning pasport, petugas Imigrasi Singapura (perempuan) langsung meminta Anton ikut petugas Polisi Singapura ke kantor, di samping meja imigrasi. Selama lebih kurang dua jam, ia ditanya banyak hal, isi tas diperiksa, diambil KTP, termasuk ID Card jurnalis Majalah Forum, dan mereka foto. Begitu juga dengan HP Iphone Anton diminta, yang kemudian mereka bawa dan cek secara bersama semua isi galeri foto termasuk IG. Sempat terjadi ketegangan, karena ia menolak memberikan password HP. Menurut Anton dalam kronologis yang diterima FNN.co.id, ada beberapa pertanyaan yang diajukan petugas Imigrasi dan Polisi Singapura. \"Mau ke mana? Ada urusan apa? Bawa uang berapa? Berangkat dengan siapa? Kerja di mana? Apa nama perusahaan di Singapura? Menginap di hotel mana? Berapa lama di Singapura? (Semua menggunakan Bahasa Inggris),\" kata Anton. \"Saya jawab semua sesuai fakta. Bahwa saya ikut bersama Bos yang juga Abang saya. Ada meeting besok (Ahad, 19 Juni 2022) pukul 11.00 dengan Mr. Chin terkait investasi Green Energy. Nama perusahaan di Singapura Ocean Energy Pte. LTD. Saya tinggal di Batam sudah 22 tahun dan bolak balik Singapura sudah puluhan kali, dan ganti paspor 5 kali. Baru sekarang saya di perlakukan begini,\" ujar Anton. Anton Permana juga memberikan tempat hotel menginap, yaitu di Rockford Hotel Sentosa Resort. Lengkap dengan tanda bukti register hotel. \"Malah saya juga jelaskan, justru saya datang ke Singapura untuk kepentingan Singapura yang mau investasi di lahan Bos saya di Batam terkait Green Energy,\" jelas Anton. \"Mereka juga menanyakan kartu tanda pers yang selalu saya bawa. Yaitu ID card Majalah Forum. \"Saya juga jawab, selain bisnis saya juga penulis dan jurnalis,\" ucapnya. Terakhir mereka memberikan pertanyaan paling inti, yaitu “Kenapa Anda dipenjara?“ \"Nah ini dia. Akhirnya feeling saya benar. Ini terkait kasus saya di Indonesia yang sudah divonis 10 bulan. Lalu saya jelaskan tentang kasus hukum saya terkait profesi saya sebagai penulis dan pengamat,\" ungkap Anton. Selanjutnya mereka mengambil sidik jari, scan mata, mengukur tinggi, di foto, dan tanya berapa bawa uang. \"Ya saya jawab, duit cash saya tak banyak bawa karena saya ikut bersama Bos yang biayai,\" jelasnya. Ternyata setelah itu, lanjut Anton, ia disuruh membeli tiket balik ke Batam. Dan naik last ferry Majestik balik ke Batam tepat pukul 22.30 Waktu Singapura. Alhamdulillah saya tiba kembali di Batam, pukul 22.30 WIB di pelabuhan Ferry Terminal Batam Centre. Jam yang sama karena ada perbedaan waktu antara Indonesia (Batam) dengan Singapura satu jam. Di Imigrasi Batam sempat juga ditanya dan heran, \"Kenapa (pulang)? \"Ya saya jawab, kalianlah yang tahu. Macam kasus UAS kemaren,\" katanya. Anton mengatakan, mendapatkan perlakuan ramah dan profesional dari petugas imigrasi dan polisi Singapura. \"Ketika saya tanya apa alasan kalian menolak saya? Apakah itu kehendak atau aturan pemerintahan Singapura? Atau ada “pesanan” dari pemerintahan saya? Mereka minta maaf tidak mau jawab. Mereka meminta jangan bikin gaduh seperti kasus UAS. Anton mengaku peristiwa yang dialaminya itu sebuah pengalaman unik dan menantang baginya sebagai Warga Negara Indonesia yang hidup dan tinggal di Batam yang hanya berjarak 18 Km dari Singapura. (mth/M.Anwar Ibrahim/FNN).
Geruduk Kedubes India: Hentikan Islamofobia dan Boikot Produk India
Jakarta, FNN - Massa aksi gabungan Front Persaudaraan Islam atau FPI, PA 212 atau Persaudaraan Alumni 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) menggelar aksi unjuk rasa di depan kedutaan besar India, Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan. Aksi menggeruduk kantor perwakilan negara tersebut digelar seusai shalat Jumat, 17 Juni 2022. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap politisi India, Nupur Sharma yang menghina Nabi Muhammad Sollollohu \'Alaihi Wasallam. Sejumlah ulama dan pimpinan organisasi Islam tersebut menyampaikan orasi lewat pengeras suara dari mobil komando, termasuk menantu Habib Rizieq Shyhab, Hanif Alatas. Mereka menyerukan supaya dihentikan Islamofobia atau kebencian terhadap Islam di India dan juga di berbagai negara lainnya. Dalam orasinya, pria yang akrab disapa Habib Hanif itu mengecam politisi India Nupur Sharma yang telah menghina Nabi Muhammad. Berdasarkan pantauan FNN kedatangan massa pria dan wanita pengunjuk rasa menyebabkan sekitar Kedubes India menyemut dengan berbagai ragam warna-warni pakaian yang digunakan. Selain itu, jalan di sekitarnya juga macet. Tidak ada aksi kekerasan dalam kegiatan tersebut karena pengunjuk rasa mengusung aksi damai. Ada lima tuntutan pengunjuk rasa yang dibacakan di depan massa. Pertama, mengutuk dan mengecam keras sikap Islamofobia yang ditunjukkan rezim berkuasa di India. Menuntut rezim berkuasa negara itu supaya menghentikan tindakan diskriminatif terhadap umat Muslim di negara tersebut dan menegakkan hukum terhadap pelaku penghinaan kepada Rasulullah Sollollohu \'Alaihi Wasallam. Kedua, meminta PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa supaya konsisten sesuai resolusi anti Islamofobia dengan bersikap tegas terhadap rezim India yang terus-menerus melakukan pelanggaran HAM (Hak Azasi Manusia) dan diskriminatif terhadap Muslim India, serta tidak berhenti menunjukkan sikap kebencian yang tidak bisa dibenarkan terhadap Islam. Ketiga, meminta Mahkamah Pidana Internasional agar serius sesuai standar hukum internasional mengusut dan kemudian mengadili rezim Narendra Modi atas genosida dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan aktor negara India terhadap kaum muslimin di negara tersebut. Keempat, meminta pemerintah Indonesia supaya bersikap lebih tegas lagi dengan mengusir Duta Besar India dari Indonesia serta menghentikan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan negara tersebut. Kelima, mengajak umat Muslim, khususnya di Indonesia agar terus bahu-membahu membantu umat Islam India dengan cara memboikot produk-produk India. (M.Anwar Ibrahim/FNN).
Kardus Durian, Alih Fungsi Lahan, Skandal Perempuan Dalam Pusaran Penundaan Pemilu
PENUNDAAN Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 masih menjadi isu yang tetap menarik dan seksi. Apalagi, hal itu juga menyangkut usaha menunda Pemilihan Presiden (Pilpres), karena sebelumnya sudah lama digadang-gadang, supaya jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi diperpanjang tiga tahun dengan alasan pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Menunda Pemilu dan memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi tetap menjadi isu seksi yang dilontarkan oleh para penjilat penguasa. Mereka akan tetap mempermainkan isu tersebut, karena selain ingin menutupi kebobrokan pemerintah dalam mengelola pemerintahan, juga sekaligus menutupi beberapa kasus yang diduga menimpa si penggoreng isu itu. Adalah Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar yang kembali meluncurkan ide penundaan Pemilu. Padahal, sebelumnya, pesta demokrasi tersebut sudah ditetapkan pada 14 Februari 2024. Entah dapat wangsit dari mana, Muhaimin yang juga Wakil Ketua Dewan Perwajilan Rakyat (DPR) RI itu melemparkan isu supaya pesta lima tahunan itu ditunda. Gayung pun bersambut. Dua petinggi partai lainnya turut mendukung ide Muhaimin yang disebut-sebut atau diduga tersandung kasus kardus durian itu. Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan mendukung penundaan Pemilu tersebut. Pun dukungan itu juga datang dari pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Menurut menteri segala urusan tersebut, ia memiliki big data yang menyebutkan 110 juta warga Indonesia mendukung penundaan Pemilu. Tidak disebutkan angka 110 juta itu apakah yang sudah dari angka jumlah pemilih Indonesia yang diperkirakan mencapai 206 juta jiwa atau dari total seluruh penduduk Indonesia ya ng mencapai 175 juta jiwa. Jika dari angka total pemilih, maka klaim Luhut itu ;luar biasa. Akan tetapi, jika dari total jumlah penduduk Indonesia, maka big data Luhut itu sangat luar biasa, yang berarti 175 juta penduduk Indonesia ogah Pemilu ditunda Hingga kini big data tersebut tidak jelas sumbernya. Apakah berdasarkan survei abal-abal, berdasarkan karangan Luhut dan bersumber dari bisikan pinokio dan gendoruwo. Akan tetapi, yang pasti dan jelas, usulan penundaan Pemilu 2024 telah membuat jagat politik nasional semakin gaduh. Politik semakin panas. Berbagai tanggapan dan penolakan pun bermunculan, termasuk penolakan dari lembaga survei yang selama ini menjadi kepanjangan tangan penguasa dalam menyampaikan hasil survei yang baik-baik saja, yang menjadi tertawaan rakyat. Bahkan, penolakan pun datang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menjadi partai penyokong utama pemerintahan Jokowi-Ma\'ruf Amin. Selain partai berlambang kepala banteng bermoncong putih itu, Partai Nasdem, Gerindra dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga menolak penundaan Pemilu 2024. Artinya, di koalisi pemerintah ada tiga yang mendukung (PKB, Golkar dan PAN). Sedangkan empat partai (PDIP, Gerindra, Nasdem dan PPP) menolaknya. Tentu, ada partai gurem yang menjadi pendukung Jokowi ikut mendukung ide penundaan Pemilu. Sedangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat yang berada di luar koalisi pemerintah sejak awal dengan tegas menolak penundaan Pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden. Mengapa PKB, Golkar dan PAN menginginkan Pemilu 2024 ditunda? Apakah hal itu diucapkan karena ketua umumnya tersandera oleh kasus? Sehingga, jika Pemilu ditunda, setidaknya bisa juga menunda kasusnya tidak diutak-atik penegak hukum? Mari kita cermati kasus yang menimpa ketua umum tiga partai pendukung penundaan Pemilu 2024 itu. Pertama, Ketua Umum PKB,.Muhaimin Iskandar diduga ikut menikmati \'kardus durian\' yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus tersebut terjadi saat ia menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kabar terakhir menyebutkan, komisi antirasuah akan kembali membuka penyelidikan kasus \'kardus durian\' itu. Seperti diketahui, dalam kasus suap DPID Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2011, Muhaimin disebut-sebut akan menerima jatah uang sebesar Rp1,5 miliar yang dimasukkan dalam \'kardus durian\'. Namun, hal tersebut dibantah Muhaimin. Dalam kasus iti, sudah ada tiga orang yang dijatuhkan vonis bersalah karena terbukti melakukan praktik korupsi dalam kasus tersebut. Mereka adalah Sesditjen P2KT, I Nyoman Suisnaya; Kepala Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan Dadong Irbarelawan, dan kuasa direksi PT Alam Jaya Papua Dharnawati. Dharnawati mengaku memasukkan uang Rp1,5 miliar ke Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Uang tersebut dimasukkan ke kardus buah durian. Oleh karena itu, kasus ini terkenal dengan sebutan \'kardus durian.\' Kedua, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Menteri Koordinator Bidang Perekonomiaj ini relatif ‘bersih’ dari skandal korupsi. Sebab, sebelum menjadi menteri di kabinet Jokowi (awalnya Menteri Perindustrian), ia lebih banyak berkecimpung di Senayan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Hanya saja, kasus yang mencuat adalah dugaan persekingkuhannya dengan seorang wanita bernama Rifa Handayani. Kasus dugaan perselingkuhan itu mencuat setelah perempuan tersebut buka suara. Namun, dugaan perselingkuhan itu terjadi sebelum Airlangga menjadi menteri. Entah karena kekuasaan dan tekanan, dugaan perselingkuhan yang sempat dilaporkan ke Mabes Polri itu kini seakan-akan tenggelam bagaikan ditelan ombak. Rifa melaporkan kasus pengancaman dan intimidasi yang dialaminya atas kasus perselingkuhan tersebut. Ketiga, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Pernah menjadi Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia diduga terlibat dalam alih fungsi lahan di Provinsi Riau. Namanya sempat disebut dalam konstruksi perkara tersebut. Pada 9 Agustus 2014 Zulkifli Hasan menyerahkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan kepada Gubernur Riau saat itu Annas Maamun. Dalam surat itu, Menteri Kehutanan membuka kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengajukan permohonan revisi bila ada kawasan yang belum terakomodir melalui pemerintah daerah. Pada 29 April 2019, KPK mengumumkan tiga tersangka terdiri dari perorangan dan korporasi, yakni PT Palma, Legal Manager PT Duta Palma Group Tahun 2014 Suheri Terta (SRT), dan pemilik PT Darmex Group/PT Duta Palma, Surya Darmadi (SUD). Dalam kasus tersebut, tiga perusahaan diduga mengeluarkan uang Rp 3 miliar guna menyogok pihak-pihak yang terkait dengan alih fungsi lahan tersebut. Uang sogok tersebut dimaksudkan guna memudahkan urusan, baik di Pemerintahan Provinsi Riau maupun di Kementerian Kehutanan.
LaNyalla: Pasal 33 UUD 1945 Cetak Biru Negara Kesejahteraan
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan Pasal 33 UUD 1945 ayat 1, 2 dan 3 adalah konsepsi asli pemikiran para pendiri bangsa untuk mewujudkan Indonesia sebagai welfare state atau negara kesejahteraan. Welfare state sendiri berarti negara dengan konsep pemerintahan yang mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Penegasan tersebut disampaikan LaNyalla secara virtual dalam Dialog Publik Nasional Dies Natalis Juris Polis Institute (JPI) ke-1 di Jakarta, Ahad, 20 Maret 2022. “Itulah pemikiran luhur para pendiri bangsa ini, sehingga Pasal 33 di dalam UUD 145 Naskah Asli disebut dalam Bab Kesejahteraan Sosial. Karena muara dari perekonomian yang harus disusun oleh negara ini adalah kesejahteraan sosial,” ujarnya. Pasal tersebut dengan jelas mengatur bagaimana kekayaan alam negara ini, yang menyangkut hajat hidup orang banyak diatur hingga dikelola oleh negara. Oleh karena itu, LaNyalla sering mengkritik konsep perizinan pertambangan dan konsep perizinan konsesi lahan yang diberikan negara kepada swasta dengan sangat murah dan tidak sepadan dengan sumber daya alam yang dikuras habis. “Perusahaan tambang swasta hanya bermodal selembar Surat Izin Usaha Produksi, yang mungkin dikeluarkan dengan biaya yang sangat murah, sudah bisa menguasai puluhan hektar wilayah yang mengandung ratusan juta kubik ton mineral yang ada di dalam tanah. Lalu perusahaan tersebut listing di bursa saham, dan menawarkan kepada dunia, bahwa mereka memiliki ratusan juta kubik mineral berharga,” katanya. Dari proses itu, perusahaan mendapat dana di depan dari para pembeli saham mereka di lantai bursa. Sedangkan negara hanya mendapat royalti dan bea ekspor yang masuk ke kas negara yang diberi nama Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). “Mau tahu berapa besarnya PNBP dari situ? Tahun 2020 lalu, Kementerian ESDM mencatat uang yang masuk ke negara dari pertambangan mineral dalam setahun sebesar Rp 35 triliun. Padahal yang disebut pertambangan mineral itu mencakup Batubara, Nikel, Bijih Nikel, Emas, Perak, Bauksit, Timah, Tembaga, Granit dan lain-lain. Jadi siapa yang makmur kalau begitu,” katanya. Begitu juga dengan pendapatan negara dari perkebunan sawit. Padahal, negara telah memberikan izin konsesi lahan sekitar 16 juta hektar. Pada 2020, pendapatan yang masuk ke negara tercatat sekitar Rp 20 triliun. Padahal devisa ekspor perusahaan-perusahaan sawit tersebut yang tercatat di Bank Indonesia mencapai angka di kisaran Rp 350 triliun dalam setahun. “Ini hanya secuil dari contoh pentingnya rekonseptualisasi arah pembangunan nasional dalam perekonomian bangsa ini. Oleh karena itu, kita harus berani bangkit. Harus berani melakukan koreksi. Bahwa Sistem Ekonomi Pancasila yang sudah kita tinggalkan mutlak dan wajib kita kembalikan. Tanpa itu, negeri ini hanya akan dikuasai oleh oligarki yang rakus menumpuk kekayaan,” katanya. LaNyalla menjelaskan, idealnya ekonomi Indonesia disusun dan dijalankan oleh tiga entitas yang saling mendukung dan menjaga. Tiga entitas itu ibarat kapal laut, punya tiga palka. Palka pertama adalah Koperasi atau Usaha Rakyat, Palka kedua adalah BUMN atau BUMD dan BUMDes, dan Palka ketiga adalah Swasta murni, baik nasional maupun asing. “Koperasi atau usaha rakyat adalah entitas bisnis yang dapat dijalankan oleh rakyat di sebuah wilayah atau daerah. Artinya, selama rakyat di suatu wilayah mampu mengorganisir dirinya dan berserikat untuk memiliki alat produksi melalui usaha bersama, atau koperasi, maka negara wajib memberikan perlindungan. Sehingga harus ada cluster pertambangan rakyat, perkebunan rakyat, perikanan rakyat dan sejenisnya,” ujar LaNyalla. Sedangkan BUMN, BUMD atau BUMDes, lanjut LaNyalla, adalah garda terdepan negara dalam menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak. “BUMN harus menjalankan tugas suci negara untuk kemakmuran rakyat,” tuturnya. Oalka ketiga, swasta baik nasional maupun asing, diberi ruang di luar sektor-sektor strategis tersebut. Kecuali bila swasta bekerjasama dengan BUMN, dengan porsi yang tetap dalam koridor penguasaan negara atas cabang-cabang yang penting bagi hajat hidup orang banyak, atau yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Rahmi Aries Nova/FNN).
LaNyalla Minta Aktor Utama Penipuan Investasi Bodong Diusut
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta kepolisian mengusut aktor utama kasus penipuan investasi bodong. Dia berharap kasus tersehut tak hanya berhenti di afiliator. Menurut LaNyalla, jika dalangnya tidak diusut sampai tuntas, maka akan muncul kembali aplikasi money game maupun penipuan serupa. \"Saya berharap pengusutan kasus investasi bodong ini sampai tuntas. Tidak berhenti pada para afiliator atau yang mempromosikan saja. Karena saya yakin, di belakang mereka ada aktor-aktor besar,\" ujar LaNyalla, Jumat, 18 Maret 2022. Ditambahkannya, kemungkinan saat ini aktor-aktor di balik layar aplikasi seperti Binomo dan Quotex atau lainnya sedang menunggu perkembangan proses hukum. Sambil melihat situasi dan kondisi. \"Bisa jadi setelah reda, merasa aman, mereka akan beraksi kembali. Ini yang perlu juga diwaspadai,\" ujarnya. Senator asal Jawa Timur itu berharap pihak kepolisian 2tidak memberikan ruang kepada para pengendali bisnis haram ini bebas di luaran sambil menikmati uang hasil tipu-tipu. \"Terpenting polisi juga harus memastikan tidak ada pihak-pihak yang memback-up para afiliator ini. Hukum harus tegak,\" ucapnya. Kepada masyarakat, LaNyalla mengingatkan agar tidak mudah percaya dengan bujuk rayu para afiliator mempertaruhkan uangnya di aplikasi. \"Masyarakat harus berpikir jernih. Jangan mudah terkena iming-iming. Sebaiknya investasi dilakukan dengan cara yang masuk akal,\" katanya.(MAI/FNN).
Ketua DPD RI: Indonesia Darurat Moral Politik
Pagar Alam, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak para pemuda supaya melek politik. Karena, masalah bangsa terjadi akibat keputusan-keputusan politik. Hal itu terjadi karena kini Indonesia mengalami darurat moral politik. Hal tersebut disampaikan LaNyalla saat memberikan Kuliah Umum di Kampus Institut Teknologi dan Bisnis (ITBis) Lembah Dempo, Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kamis, 17 Maret 2022. Tema yang diangkat adalah Peran Pemuda Dalam Pembangunan. Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Pagar, Alam Alpian Maskoni; Rektor ITBis Lembah Depok, Dr Elvera; Ketua Yayasan ITBis, Lendy Rahmadi; dan Direktur Pascasarjana ITBis Lembah Dempo, Dr Sastra Mico. Bagi LaNyalla, pemuda adalah salah satu topik yang menarik dibahas. “Ada kalimat yang sering kita dengar, yaitu \'Apabila ingin melihat masa depan suatu negara, maka lihatlah bagaimana pemuda di negara itu hari ini\'. Kalimat tersebut menunjukkan, bahwa generasi muda memiliki peranan besar dan penting bagi suatu bangsa,\" tutur LaNyalla dalam siaran pers yang diterima FNN.co.id, Kamis. Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, untuk menghancurkan sebuah negara atau bangsa, terkadang tidak perlu dengan kekuatan militer, tetapi cukup dengan merusak mental dan fisik serta moral generasi mudanya. Dengan alasan itu, LaNyalla mendorong para pemuda dan mahasiswa agar mengetahui jika Indonesia mengalami darurat moral politik. \"Indonesia mengalami darurat etika politik. Pemuda harus tahu jika Indonesia mengalami kemunduran serta kerusakan politik, akibat Amandemen Konstitusi yang dilakukan di tahun 1999 hingga 2002,\" katanya. LaNyalla menjelaskan, Konstitusi Indonesia produk Amandemen 2002, telah merombak total wajah tata negara Indonesia. Indonesia yang sebelumnya menganut Demokrasi Pancasila dan Sistem Ekonomi Pancasila, diubah menjadi Demokrasi Liberal dan Ekonomi Kapitalistik. \"Para pemuda dan mahasiswa harus tahu hal ini. Harus peduli terhadap situasi kebangsaan ini. Termasuk harus mengetahui dan mempelajari apa yang terjadi dalam Amandemen Konstitusi saat itu,\" katanya. LaNyalla juga meminta para pemuda mengetahui Demokrasi Pancasila yang disebut sebagai sistem yang paling sesuai dengan watak dasar bangsa. \"Namun, sistem ini kita tinggalkan hanya karena kita ingin meniru sistem barat. Hanya karena ingin terlihat demokratis di mata dunia barat. Akibat dari semua proses itu, sekarang arah perjalanan bangsa ini hanya ditentukan oleh partai politik,\" katanya. Ditambahkannya, kedaulatan rakyat yang dulu direpresentasikan melalui kekuatan lain di luar partai politik, seperti Utusan Golongan, Utusan Daerah dan Fraksi ABRI yang berisi TNI-Polri, sudah tidak ada lagi. \"Semua kelompok sipil dan non-partisan terpinggirkan dan tidak bisa ikut menentukan wajah bangsa ini mau dibawa kemana oleh persekongkolan partai politik di Senayan. Suka-suka partai politik dan pemerintah mau membuat Undang-Undang apa saja. Meskipun Undang-Undang itu menguntungkan sekelompok oligarki dan merugikan kebanyakan rakyat, tidak peduli,\" katanya. Dalam kuliahnya, LaNyalla juga mengaku prihatin dengan kondisi mahasiswa yang mengalami penurunan budaya diskusi di dalam kampus. \"Budaya perdebatan pemikiran antara mahasiswa mengalami penurunan kualitas dibanding dengan era pergerakan mahasiswa di penghujung era Orde Baru tahun 1998. Semakin banyak pula, kalangan muda yang bersikap A-politis. Menganggap politik itu sesuatu yang tidak penting,\" katanya. Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu mengatakan, mahasiswa bahkan bersikap Apatis terhadap diskusi-diskusi tentang politik dan isu-isu kebangsaan. “Karena itu saya sangat mendukung dan mendorong kegiatan-kegiatan positif seperti ini. Yaitu, orang-orang muda dalam forum-forum seperti ini akan berinteraksi dan saling bertukar pikiran. Sekaligus mendapat bekal pengetahuan sosial, politik, kepemudaan, dan demokrasi. (MAI/FNN).
Mendag Lutfi Tegaskan Tak Akan Menyerah Oleh Mafia Pangan
Jakarta, FNN - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan bahwa dirinya tidak akan menyerah oleh mafia pangan untuk memperjuangkan ketersediaan minyak goreng dengan harga yang murah melalui mekanisme subsidi oleh pemerintah. \"Saya pastikan saya tidak akan menyerah oleh mafia, spekulan apalagi dalam keadaan harga-harga tinggi seperti ini. Saya berjanji, saya akan bekerja setengah mati untuk memastikan terjadi keadilan yang baik,\" kata Mendag Lutfi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis, 17 Maret 2022. Lutfi mengungkapkan bahwa puluhan juta liter minyak goreng diduga diseludupkan keluar negeri melalui Jakarta, Medan, dan Surabaya saat Harga Eceran Tertinggi (HET) masih ditetapkan Rp 14.000 per liter untuk kemasan premium. Lutfi mendapati bahwa tidak menemukan ketersediaan minyak goreng di pasar maupun supermarket di Medan meskipun data menunjukkan terdapat 25 juta distribusi minyak goreng ke kota tersebut beberapa waktu lalu. Lutfi mengungkapkan merasa geram dengan tidak tersedianya minyak goreng di pasaran meskipun pihaknya telah menerbitkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) agar harga jual minyak goreng bisa sesuai dengan HET paling mahal Rp 14.000 per liter. Namun kebijakan DMO dan DPO tersebut malah dipermainkan dengan adanya dugaan penyeludupan minyak goreng yang di produksi dengan harga murah berkat kebijakan pemerintah untuk dijual ke luar negeri dengan harga yang lebih tinggi sebagaimana harga internasional. Mendag mengatakan bahwa dirinya tidak bisa membiarkan ketersediaan minyak goreng menjadi terbatas saat kebijakan HET masih ditetapkan, terlebih lagi menjelang bulan puasa Ramadhan. Oleh karena itu, pemerintah mencabut kebijakan HET tersebut dan mengendalikan harga minyak goreng pada mekanisme pasar, yang hasilnya membuat banjirnya produk minyak goreng kemasan di pasar maupun minimarket atau supermarket dengan harga sekitar Rp 25.000 per liter. Namun pemerintah memutuskan untuk memberikan subsidi untuk minyak goreng curah agar bisa dijual seharga Rp 14.000 per liter di level masyarakat. Subsidi diberikan pada level produsen dengan membayar selisih antara harga perekonomian dengan harga jual di masyarakat sebesar Rp 14.000 per liter. Subsidi tersebut akan menggunakan anggaran dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Dana BPDPKS untuk mensubsidi minyak goreng curah tersebut didapan cara menaikkan bea keluar bagi eksportir produk CPO dan turunannya. (MD).
Penasihat Hukum Napoleon Bonaparte Telah Berdamai Dengan M Kece
Jakarta, FNN - Penasihat Hukum Irjen Pol Napoleon Bonaparte menyampaikan kliennya telah berdamai dengan Muhamad Kosman alias M Kece sebagaimana dibuktikan dalam kesepakatan tertulis yang di tekan di atas materai oleh dua pihak. Oleh karena itu, pengacara yang mewakili Irjen Napoleon, Eggi Sudjana meminta kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, kamis, 17 Maret 2022 agar menghentikan persidangan terhadap kasus pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh perwira tinggi Polisi itu terhadap M kece. Eggi dalam persidangan turut bertanya kepada jaksa alasan surat kesepakatan damai itu tidak masuk pertimbangan hukumnya. Ia lanjut menyebut jaksa telah melakukan penyeludupan fakta hukum dan disinformasi karena tidak mempertimbangkan surat kesepakatan damai tersebut. Jaksa penuntut umum tidak menanggapi pernyataan dan keberatan penasihat hukum Napoleon itu. Majelis hakim, yang dipimpin oleh Djuyamto, menyampaikan kepada para pihak bahwa persidangan tetap berlanjut meskipun ada kesepakatan damai tersebut. \"Kami sangat menghormati yang saudara sampaikan, tentu majelis harus mengambil sikap. Sikap kami meneruskan tahapan (persidangan)\". Kata Djayamto. Ia lanjut meminta penasihat hukum untuk mengikuti tahapan persidangan. \"Tahapannya tolong diikuti. Ini belum berakhir, masih proses. Tolong ya\". Kata Hakim Ketua. Tim Penasihat hukum di dalam ruang sidang menunjukkan surat kesepakatan perdamaian yang telah di tekan di atas materai Rp. 10.000 oleh Napoleon dan M Kece pada 3 Desember 2021. Dalam surat itu, kedua pihak menyatakan mereka sepakat untuk berdamai, saling memaafkan, dan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. M Kece dan Irjen Pol Napoleon juga sepakat tidak melanjutkan persoalan di ranah hukum. M Kece jadi korban pengeroyokan oleh Napoleon beserta beberapa tahanan lain di Rumah Tahanan Bareskrim Polri pada 26 Agustus 2021. Kepolisian pada 29 September 2021 pun menetapkan Irjen pol Napoleon Bonaparte dan beberapa tahanan lain sebagai tersangka pengeroyokan. Kejaksaan pada 19 Oktober 2021 menerima pelimpahan berkas perkara pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh Napoleon dari Bareskrim Polri. Dalam proses itu sampai akhirnya berkas di serahkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, surat kesepakatan damai antara dua pihak tidak pernah disebut oleh kepolisian, kejaksaan, atau korban. Walaupun demikian, Kepala Biro Masyarakat Divisi Humas Kepolisian Indonesia Bridjen Pol Rusdi Hartono pada 8 Oktober 2021 sempat menyampaikan ada surat permintaan maaf dari M Kece ke Napoleon. Namun M Kece tidak mencabut laporannya di kepolisian, kata Rusdi. (MD).
LaNyalla: Negara Tak Boleh Diserahkan ke Politisi yang Hanya Berpikir Kekuasaan
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan hegemoni partai politik yang begitu kuat akibat Amandemen Konstitusi 20 tahun silam, membuat penyelenggara negara telah didominasi oleh politisi. Menurut LaNyalla, mereka hanya berpikir melanggengkan kekuasaan, bukan seperti negarawan yang memikirkan keberlangsungan demokrasi bagi anak cucu nanti. Hal itu disampaikan LaNyalla saat menyampaikan Keynote Speech Dialog Kebangsaan bertema \"Mencari Solusi Permasalahan Negara dan Bangsa\", kerjasama DPD RI dan Gerakan Bela Negara, di Ruang Sriwijaya, Gedung B, Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 14 Maret 2022. Dialog Kebangsaan tersebut menghadirkan Ketua Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju, Profesor Din Syamsuddin; Guru Besar Ilmu Hukum dan Masyarakat Universitas Diponegoro, Profesor Suteki; Ketua Umum Gerakan Bela Negara (GBN), Brigjen TNI (Purnawirawan) Hidayat Purnomo sebagai pembicara. Sedangkan Ketua Dewan Syuro Partai Umat, Amien Rais menyampaikan pandangannya secara virtual. Acara tersebut dihadiri beberapa anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, para pegiat dan pemerhati konstitusi danpara pengurus GBN. Sejumlah emak-emak dari Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) yang belakangan sering melakukan aksi unjuk rasa juga ikut bergabung dalam acara yang berlangsung \"panas\" itu. \"Sekarang hanya partai politik yang menentukan arah perjalanan bangsa. Hanya mereka yang bisa mengajukan dan menentukan calon presiden yang harus dipilih rakyat. Elemen-elemen non-partisan sebagai bagian dari pemilik kedaulatan telah kehilangan peran. Juga DPD RI sebagai wakil daerah,\" katanya. Faktanya, mayoritas partai politik yang sekarang ada berkoalisi dengan pemerintah. Tidak heran jika yang terjadi belakangan ini semua seperti berjalan suka-suka, tidak peduli terhadap rakyat. \"Salah satu contoh terbaru, tentang wacana penundaan Pemilu, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, hari Selasa, 8 Maret lalu, mengatakan; “Kalau Partai Kompak, Presiden Jokowi Pasti Setuju”. Kalimat itu menunjukkan betapa hegemoni partai politik begitu besar dan arah perjalanan bangsa ini bisa ditentukan cukup dengan kekompakan partai politik saja,\" katanya. Senator asal Jawa Timur itu menilai, jika mayoritas partai politik kompak, maka Amandemen Konstitusi akan berjalan mulus sesuai keinginan mereka. Mungkin cukup dengan melibatkan satu atau dua orang anggota DPD RI yang mbalelo karena secara prosedural sudah cukup. \"Inilah yang saya sebut bahwa hasil Amandemen 2002 memberi peluang bagi persoalan kenegaraan dan persoalan kebangsaan. Amandemen 2002 adalah sebuah kecelakaan akibat kebut-kebutan tanpa rem,\" tuturnya. Ia tidak bisa mengatakan dengan kalimat normatif, bahwa baik tidaknya konstitusi tergantung karakter dan niat para penyelenggara negara. \"Jadi bagaimana mungkin kita serahkan arah perjalanan bangsa yang besar dan majemuk ini hanya kepada politisi, yang berpikirnya lima tahun ke depan untuk mempertahankan kekuasaan? Atau kalau perlu menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan?\" ujar Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu. LaNyalla juga sependapat dengan pernyataan Pak Prijanto dalam bukunya yang berjudul, \"Untaian Butir-Butir Mutiara Konstitusi Indonesia, dimana dirinya juga memberi kata pengantar dalam buku tersebut, yang disebutkan, perencanaan yang baik, pemikiran yang luhur dan jiwa negarawan dalam menyusun konstitusi adalah setengah atau separuh dari keberhasilan. \"Artinya konstitusi itu harus baik. Tidak boleh tidak baik atau asal-asalan, dan diserahkan semua tindak lanjutnya secara terbuka kepada undang-undang di bawahnya. Karena konstitusi merupakan hukum dasar yang tertulis, yang akan menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara,\" katanya. Faktanya, saat ini berdasar penelitian yang mendalam oleh sejumlah guru besar, seperti Profesor Kaelan dan Profesor Sofian Effendi, yang secara bulat menyatakan, isi pasal-pasal hasil Amandemen 2002 sudah tidak konsisten dengan dasar filsafat negara Pancasila. \"Lalu apakah akan kita biarkan saja hal ini menjadi bahaya di masa depan? Menjadi ancaman bagi generasi anak cucu kita di masa depan? Dengan kita diam dan pura-pura tidak tahu bahwa ada persoalan mendasar di dalam tata negara kita,\" ujarnya. \"Kita di sini tidak dalam konteks memberi penilaian terhadap era atau orde yang pernah ada di negara ini. Saya ingin kita fokus kepada Pancasila sehingga demokrasi benar-benar ‘Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat’. Bukan berubah menjadi; ‘Dari Rakyat, Oleh Partai Politik dan Presiden, dan Untuk Kekuasaan’,\" ucapnya. (MAI/FNN).
Polres Ciamis Proses Hukum Pengendara Moge Tabrak Dua Anak Kembar
Ciamis FNN - Kepolisian Resor Ciamis memeroses hukum dua pengendara sepeda morot gede (moge) harley Davidson yang menabrak dua anak kembar berusia 8 tahun hingga meninggal dunia di Jalan Raya Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. \"Masih kita proses hari ini, kita proses pemeriksaan juga saksi-saksi untuk menaikkan proses penyelidikan ke penyidikan\" kata Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Ciamis, Ajun Komisaris Yanuar Cahyo Wibowo saat dihubungi wartawan di Ciamis, Ahad, 13 Maret 2022. Ia menuturkan, peristiwa kecelakaan lalu lintas itu bermula dari seorang anak bernama Hasan menyeberang jalan kemudian datang pengendara moge lalu menabrak korban di Kalipucang, Sabtu, 12 Maret 2022. Selanjutnya kata dia, korban lain Husen juga menyeberang jalan kemudian datang lagi pengendara moge lainnya lalu terjadi tabrakan serupa yang menyebabkan korban meninggal dunia. \"Jadi ada dua kecelakaan dengan dua korban yang berada dalam satu TKP (Tempat Kejadian Perkara)\" kata Yanuar. Ia menyampaikan jajarannya sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dengan memeriksa saksi-saksi di lokasi kejadian, juga memeriksa keluarga korban. Selain memeriksa keterangan saksi, kata dia, polisi juga sudah mengamankan dua pengendara moge dan juga sepeda motor yang dikendarainya di markas Polres Ciamis. \"Kami juga sudah mengamankan pelaku, namun belum ditetapkan sebagai tersangka\" katanya. Ia menegaskan proses hukum tetap akan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku meskipun kedua pihak sudah menyatakan damai dengan kejadian itu. Satuan Lalu Lintas, akan menyelesaikan proses penyelidikan sampai tuntas dan selanjutnya masuk ke tahap penyidikan yang nanti penyidik akan memutuskan dilanjutkan atau tidak perkara tersebut. \"Nanti kami akan gelar perkara untuk menaikkan dari proses penyelidikan ke penyidikan\", katanya, sebagaimana dikutip dari Antara. insiden kecelakaan yang melibatkan komunitas moge itu mendapat tanggapan serius dari putra daerah Pangandaran juga mantan Menteri perikanan dan Kelautan RI, Susi Pudji Astuti melalui akun twitternya @Susipudjiastuti. Dalam cuitannya itu meminta kegiatan moge di jalanan itu harus diatur secara ketat karena jalanan di Indonesia tidak luas, lebar, dan banyak yang melewati perkampungan. \"Sudah saatnya touring Moge diatur dengan ketat jalan di Indonesia terutama Country side / daerah tidak luas / lebar & banyak yang melewati perkampungan. Disiplin Moge dalam Touring untuk mematuhi dan waspada terhadap kecelakaan yang bisa fatal seharusnya menjadi hal wajib\" kata Susi dalam cuitannya di twitter. Cuitannya itu mendapatkan beragam komentar maupun tanggapan dari pengguna Twitter lainyya. (MD).
Sembilan Orang Tewas Dalam Serangan Rusia di Pangkalan Militer Ukraina
Luiv FNN - Sedikitnya sembilan orang tewas dan 57 lainnya luka-luka akibat serangan udara oleh Rusia di pangkalan militer Ukraina, dekat perbatasan Polandia, Ahad 13 Maret 2022. Sejumlah instruktur militer asing diketahui pernah bekerja di Pusat Penjaga Perdamaian dan keamanan Internasional di pangkalan militer Yavoriv itu. Belum jelas apakah ada di antara mereka yang tengah berada di sana ketika serangan terjadi. Seorang perwakilan Kementrian Militer Ukraina mengatakan kepada Reuters, kementriannya masih memastikan apakah ada instruktur asing di fasilitas tersebut ketika Rusia menyerang. Fasilitas pelatihan militer itu adalah yang terbesar di bagian barat Ukraina dan biasanya menjadi tempat latihan bersama dengan NATO. Jaraknya sekitar 25 km dari perbatasan Polandia. Pemerintah Rusia belum membalas permintaan untuk berkomentar atas serangan rudal yang begitu dekat dengan perbatasan NATO. Gubernur setempat Maksym Kozytskyy mengatakan jet-jet Rusia menembakkan sekitar 30 roket ke fasilitas itu, beberapa di antaranya berhasil di cegat sebelum mengenai sasaran. Seorang saksi mengatakan kepada Reuters dia melihat 19 ambulans dengan sirine melintas dari arah pangkalan setelah serangan terjadi dan asap hitam terlihat dari kawasan itu. \"Polandia mengutuk bentuk agresi apapun terhadap Ukraina, termasuk penembakan roket ke pangkalan Yavoriv\" kata juru bicara Kementrian Luar Negeri Polandia dalam sebuah pesan kepada Reuters. Wali Kota Ivano Frankskivsk, kota lain Ukraina barat, mengatakan pasukan Rusia juga terus menghantam bandaranya pada Ahad. Belum ada korban yang dilaporkan. (MD).
.jpg)
Dirtipidkor Polri Masyarakat Tak Usah Takut Laporkan Korupsi
Jakarta, FNN - Direktur Tindak Pidana Korupsi (Dirtipidkor) Bareskrim Polri Brigjen Cahyono Wibowo mengatakan masyarakat tidak perlu takut melapor adanya dugaan tindak pidana korupsi, karena peran serta masyarakat dilindungi dalam undang-undang. “Terhadap peran serta masyarakat tadi, kalau kami lihat enggak usah takut (melapor), memang dituntut peran serta masyarakat itu di dalam penegakan pemberantasan korupsi, itu ada diatur dalam undang-undang dan dia (pelapor) memang secara aturan itu memang dilindungi oleh aturan seperti Itu,” kata Cahyono di Mabes Polri, Selasa, 1 Maret 2022, malam. Hal ini disampaikan Cahyono terkait dengan kasus Nurhayati, Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi dana desa. Padahal Nurhayati sebagai pihak yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Terkait penanganan kasus Nurhayati, Polri dan Kejaksaan telah sepakat untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara tersebut dengan menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutat (SKP2) oleh Kejaksaan Negeri Cirebon. Penerbitan SKP2 ini dilakukan setelah penyidik Polresta Cirebon melakukan penyerangan tersangka dan barang bukti (tahap II) kepada jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Cirebon, Selasa malam. Penyerahan tahap II ini tidak dihadiri oleh Nurhayati sebagai tersangka, karena tengah menjalani isolasi mandiri (isoman) karena terpapar Covid19. Menurut Cahyono, proses untuk menghentikan perkara Nurhayati ini hasil kesepakatan antara Polri dan Kejaksaan. “Jadi kami udah sepakat kasus ini mau di-SP2, apa dihentikan penuntutannya. Tetapi kami secara teknis yuridisnya bagaiman yang ideal. Karena berkas sudah P-21 tentunya harus dilakukan tahap II,” kata Cahyono. Cahyono juga menekankan, bahwa dalam menyelesaikan perkara Nurhayati, antara penyidik Polri dan Kejaksaan bersama-sama mencari teknis yuridis, oleh karena itu penghentian perkara tersebut dinilai agak terlambat. “Memang harus bijak kami, sehingga dikemudian hari ini tidak ada tuntutan-tuntutan hukum dari pihak-pihak lain,” ujarnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Kasus Nurhayati sempat viral di media sosial dan menarik perhatian publik karena banyak pihak menilai ia merupakan salah satu pelapor/pihak yang berupaya membongkar kasus korupsi dana desa di Citemu. Penetapan Nurhayati sebagai tersangka oleh Polres Cirebon pada minggu ini pun menuai kritik dan protes masyarakat serta berbagai organisasi masyarakat sipil. (MD).
Jaksa Agung Perintahkan Kasus Dugaan Korupsi Nurhayati Segera Tahap II
Jakarta, FNN - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengambil langkah penyelesaian penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi oleh tersangka Nurhayati, dengan meminta penyidik segera menyerahkan tersangka dan barang bukti atau tahap II, guna melindungi hak-hak tersangka sesuai hukum acara pidana. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, mengatakan Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi telah memerintahkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), melalui Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, segera memberikan petunjuk dan perintah kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon. \"Jaksa Agung memerintahkan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon untuk segera memerintahkan penyidik Polres Cirebon guna menyerahkan tersangka dan barang bukti (tahap II) ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, mengingat kepala Kejaksaan Negeri telah mengeluarkan P21,\" kata Leonard di Jakarta, Senin, 28 Februari 2022. Setelah tahap II dilaksanakan, selanjutnya jaksa penuntut umum (JPU) akan mengambil langkah penyelesaian perkara tersebut, dengan langkah hukum tepat dan terukur, guna melindungi hak-hak tersangka sesuai hukum acara pidana. \"Setelah tahap II, selanjutnya JPU yang akan mengambil langkah penyelesaian perkara tersebut, serta mengambil langkah hukum yang tepat dan terukur untuk melindungi hak-hak tersangka sesuai hukum acara pidana,\" tambahnya. Sebelumnya, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol. Agus Andrianto mengatakan Kejaksaan Agung sepakat dengan hasil gelar perkara oleh Bareskrim Polri, yang menyatakan bahwa penyidik Polres Cirebon menetapkan tersangka Nurhayati atas petunjuk jaksa penuntut umum. Hasil gelar perkara itu juga menunjukkan penyidik Polres Cirebon tidak memiliki cukup bukti dalam menetapkan Nurhayati sebagai tersangka dugaan korupsi dana desa. Kejaksaan Agung akan mengirimkan surat ke Bareskrim Polri untuk memohon perkara yang sudah P21 tersebut dihentikan penuntutannya karena tidak cukup bukti atau meminta penerbitan surat keterangan penghentian penuntutan (SKP2). \"Nanti kami akan pertimbangkan bila memang jelas akan dihentikan penuntutan untuk tahap II Nurhayati, dengan pendampingan sampai diterbitkannya SKP2-nya,\" kata Agus. Sementara itu, Ketua Komisi Kejaksaan Barita Sumanjuntak mengatakan Kejagung perlu melakukan eksaminasi terhadap keseluruhan proses penanganan kasus tersebut. Menurut dia, eksaminasi tersebut perlu dilakukan mengingat tahapan perkara tersebut sudah P21 atau sudah dinyatakan lengkap dan proses penyidikan sudah selesai. Maka, lanjutnya, tanggung jawab terhadap perkara ini sudah di tangan penuntut umum. \"Kejaksaan wajib untuk memastikan apakah proses penanganan perkara ini termasuk alat bukti sudah dipenuhi dan telah dilakukan sesuai asas keadilan dan kebenaran,\" katanya, sebagaimana dikutip dari Antara. Dengan eksaminasi, tambahnya, kelanjutan perkara tersebut dapat segera ditentukan, dengan tujuan untuk menentukan apakah kasus tersebut layak diajukan pelimpahan ke pengadilan atau tidak sesuai dengan Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kalau tidak layak, katanya, maka jaksa akan mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan seperti diatur di Pasal 140 KUHAP. \"Inilah langkah hukum yang bisa dilakukan dalam hal perkara yang sudah P21 dalam sistem peradilan pidana yang diatur KUHAP,\" ujar Barita. (MD).
Sri Mulyani: Pemberian Beasiswa LPDP Capai Rp 14,9 Triliun Sejak 2012
Jakarta, FNN - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sejak 2012 sampai 2021 mencapai Rp14,9 triliun yang diberikan kepada 29.872 orang Awardee atau penerima.“Beasiswa yang dialokasikan dari pengelolaan dana abadi sejak 2012 sampai 2021 telah mencapai Rp14,9 triliun,” katanya dalam Pembukaan Beasiswa LPDP 2022 di Jakarta, Jumat.Jumlah penerima beasiswa LPDP yang mencapai 29.872 orang ini berasal dari berbagai komponen, background maupun daerah di Indonesia.Sebanyak 61,9 persen alumni LPDP bekerja di sektor publik seperti bidang akademisi, peneliti, ASN, TNI dan Polri, 35,8 persen bekerja di swasta sedangkan 2,3 persen sisanya bekerja di sektor sosial.Menurut Sri Mulyani, penerima beasiswa LPDP yang sebanyak 29.872 orang tersebut ternyata baru 0,01 persen dari penduduk Indonesia.Ia menjelaskan, pemberian beasiswa LPDP merupakan salah satu upaya negara berinvestasi kepada masyarakat dengan harapan dapat menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.“Ini tidak sekadar membagi beasiswa tapi upaya negara menginvestasikan kepada Anda. Kami mengharapkan hasil Anda menjadi manusia berkualitas,” ujarnya, sebagaimana dikutip dari Antara.Ia memastikan pemerintah akan terus melakukan kolaborasi dalam mengelola program LPDP seperti pada tahun ini terdapat kolaborasi bersama Kemendikbud Ristek, Kemenag dan BRIN.Pada tahun lalu, pemerintah juga telah melakukan kontrak untuk 1.668 pendanaan di bidang penelitian dengan nilai Rp1,4 triliun.Sri Mulyani juga meminta kepada jajaran pengurus LPDP untuk selalu transparan dan menyampaikan ke publik terkait pengelolaan dananya, proses seleksi penerima beasiswa termasuk kriterianya.“Jadi LPDP bisa merespon dari kebutuhan pembangunan jangka pendek maupun jangka menengah dan panjang,” tegasnya. (MD).
Ratusan Sopir Truk Tutup Jalur Pantura Batang
Batang, FNN - Ratusan sopir truk menutup jalan (blokade) jalan pantura Kabupaten Batang, Jawa Tengah, untuk menolak revisi UU Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) yang mengatur tanggung jawab pengguna jasa kendaraan berat yang memiliki dimensi dan muatan lebih (over dimension over loading/ODOL), Selasa, 22 Februari 2022.Penutupan jalan itu mengakibatkan arus lalu lintas kendaraan macet mulai dari jalur pantura di Banyuputih hingga Kecamatan Subah atau lebih dari satu kilometer.Untuk menghindari kemacetan arus lalu lintas kendaraan terus bertambah, Kepolisian Resor Batang merekayasa arus lalu lintas dengan mengalihkan laju kendaraan dari arah barat (Pekalongan) melalui jalur keluar tol Kandeman sedang dari arah timur dialihkan melalui pintu keluar tol Weleri.Kepala Polres Batang, AKBP Mohamad Irwan Susanto, mengatakan, aksi penutupan jalan di pantura yang dilakukan paguyuban truk Batang hanya sebatas tindakan spontanitas yang sudah terkoordinator dari Semarang.\"Kemudian, kami melakukan komunikasi dengan paguyuban truk agar satu perwakilan sopir truk bertemu dengan Dinas Perhubungan Batang dan satunya ke Satuan Lalu Lintas Polres setempat. Yang jelas, kami mengikuti dulu penyampaian pendatapnya,\" katanya.Ia mempersilakan para sopir truk menyampaikan pendapatnya namun mereka diminta tidak mengganggu arus lalu lintas kendaraan di jalan pantura.\"Memang terjadi kemacetan arus lalu lintas hingga mencapai 1 kilometer yaitu antara perbatasan jalur pantura Banyuputih hingga Subah. Intinya para sopir truk menolak terhadap kebijakan hukum over dimension over loading,\" katanya.Sopir truk, Safrudin (50), mengatakan, mereka menutup jalan pantura ini sebagai bentuk solidaritas para sopir yang melakukan aksi yang serupa di Surabaya dan Jakarta. \"Aksi itu spontan tanpa ada koordinasi. Kami hanya menuntut pemerintah tidak lagi mempermasalahkan truk yang memiliki dimensi dan muatan lebih,\" katanya. (MD).
BNPT Kiai Dan Ulama Berperan Strategis Gelorakan Cinta Tanah Air
Jakarta, FNN - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar memandang para kiai dan ulama, khususnya di lembaga pendidikan keagamaan, berperan strategis bersama pihaknya untuk menggelorakan semangat kebangsaan dan rasa cinta Tanah Air kepada santri.\"Pesantren membangun semangat cinta Tanah Air, \"hubbul wathan minal iman\" (cinta Tanah Air sebagian dari iman),\" ujar Boy Rafli Amar dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, 19 Februari 2022.Dengan demikian, menurutnya, hal tersebut dapat bermanfaat untuk menanggulangi penyalahgunaan narasi-narasi keagamaan oleh jaringan radikalis dan teroris dalam rangka menarik simpati serta menjerumuskan masyarakat Indonesia agar menjadi bagian dari mereka.\"Kita paham mengenai narasi-narasi yang dibangun oleh jaringan radikal dan teroris. Salah satunya, mengangkat narasi yang berkaitan dengan agama,\" tuturnya.Lebih lanjut, Boy Rafli pun menyampaikan sejumlah kiai dan ulama terdahulu telah membantu menggelorakan semangat cinta Tanah Air sekaligus memperkuat nilai-nilai kebangsaan.Hal itu, ujar dia, dilakukan oleh mereka untuk menjaga kesatuan bangsa Indonesia dengan membangun semangat kebangsaan.\"Seperti yang dicontohkan oleh para kiai dan ulama yang salah satunya, KH Muhammad Hasyim Asy\'ari,\" ucap Boy Rafli, sebagaimana dikutip dari Antara.Berkenaan dengan peran strategis kiai dan ulama itu, BNPT di tahun 2022 senantiasa mengupayakan pencegahan dan penanggulangan terorisme dengan konsep pentahelix atau kolaborasi multipihak. Salah satunya diwujudkan melalui penguatan kerja sama dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama.Langkah itu, pada Rabu 16 Februari 2022 , telah ditempuh oleh BNPT melalui silaturahim kebangsaan di dua pesantren di Pasuruan, Jawa Timur, yakni Pesantren Sidogiri pimpinan KH Ahmad Fuad Noerhasan dan Pesantren Ngalah pimpinan KH Sholeh Bahruddin. Selanjutnya, BNPT berkomitmen untuk mengajak lebih banyak pihak agar dapat bekerja sama dan berkolaborasi melalui konsep multipihak (pentahelix), termasuk lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal, serta para pemuka agama dan pesantren. (MD).
Azis Syamsuddin Divonis 3,5 Tahun Penjara
Jakarta, FNN - Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhammad Azis Syamsuddin divonis 3,5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider empat bulan kurungan, karena terbukti memberi suap senilai Rp 3,099 miliar dan 36.000 dolar AS, sehingga totalnya sekitar Rp 3,619 miliar, kepada eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju dan advokat Maskur Husain.\"Mengadili, menyatakan terdakwa Muhammad Azis Syamsuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut berdasarkan dakwaan pertama. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan, dan pidana denda sejumlah Rp 250 juta, yang bila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 4 bulan,\" kata Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis, 17 Februari 2022.Vonis tersebut lebih rendah dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang meminta agar Azis divonis empat tahun dan dua bulan penjara, ditambah denda Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan.Majelis hakim, yang terdiri dari Muhammad Damis, Fazhal Hendri dan Jaini Bashir, juga mencabut hak politik Azis selama empat tahun ke depan.\"Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun terhitung setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya,\" tambah Hakim Damis.Putusan tersebut berdasarkan dakwaan pertama dari pasal 5 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP.\"Hal-hal memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan korupsi, terdakwa merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPR, terdakwa tidak mengakui kesalahan, terdakwa berbelit-belit selama persidangan. Hal meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa punya tanggungan keluarga,\" ungkap Damis, sebagaimana dikutip dari Antara.Perkara ini diawali saat KPK melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2017, sejak 8 Oktober 2019, dimana diduga ada keterlibatan Azis dan Aliza Gunado sebagai pihak penerima suap.Azis berusaha agar dirinya dan Aliza Gunado, yang juga kader Partai Golkar, tidak dijadikan tersangka oleh KPK. Azis meminta bantuan penyidik KPK dan dikenalkan dengan Stepanus Robin, yang telah menjadi penyidik KPK sejak 15 Agustus 2019 dari unsur Polri.Azis lalu bertemu dengan Stepanus Robin di rumah dinas Azis pada Agustus 2020, guna mengurus kasus yang melibatkan Azis dan Aliza, terkait penyelidikan KPK di Lampung Tengah.Stepanus Robin dan Maskur Husain menyampaikan kesediaannya untuk membantu, dengan imbalan uang sejumlah Rp 4 miliar, dengan perhitungan masing-masing sejumlah Rp 2 miliar dari Azis dan Aliza Gunado, dengan uang muka sejumlah Rp 300 juta.Uang muka diberikan Azis ke Stepanus Robin dan Maskur Husain, dengan pembagian Stepanus Robin menerima Rp 100 juta dan Maskur Husain menerima Rp 200 juta. Uang tersebut ditransfer dari rekening BCA milik Azis secara bertahap sebanyak empat kali, masing-masing sejumlah Rp 50 juta, yaitu pada tanggal 2, 3, 4 dan 5 Agustus 2020.Pada 5 Agustus 2020, Azis kembali memberi uang tunai 100.000 dolar AS kepada Stepanus Robin di rumah dinas Azis di Jalan Denpasar Raya, Jakarta Selatan.Selanjutnya, sejumlah 36.000 dolar AS diserahkan kepada Maskur Husain di depan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan sisanya sebanyak 64.000 dolar AS ditukarkan di money changer menjadi sejumlah Rp 936 juta.Uang hasil penukaran tersebut sebagian diberikan kepada Maskur Husain sebesar Rp 300 juta pada awal September 2020 di rumah makan Borero Keramat Sentiong.Selain pemberian itu, pada Agustus 2020 sampai Maret 2021, Azis juga beberapa kali memberikan uang kepada Stepanus Robin dan Maskur Husain, dengan jumlah keseluruhannya senilai 171.900 dolar Singapura.Stepanus Robin kemudian menukar uang tersebut di money changer, dengan menggunakan identitas temannya bernama Agus Susanto dan Rizky Cinde Awaliyah, menjadi bentuk rupiah sejumlah Rp 1.863.887.000.Sebagian uang tersebut lalu diberikan Robin kepada Maskur Husain pada awal September 2020, sejumlah Rp1 miliar dan Rp 800 juta, pada September 2020.Sehingga, total suap yang diberikan oleh Azis Syamsuddin kepada Stepanus Robin Pattuju dan Maskur Husain adalah Rp 3.099.887.000 dan 36.000 dolar AS. Terhadap putusan tersebut, Azis Syamsuddin dan JPU KPK menyatakan pikir-pikir selama tujuh hari. (MD).
Anggota DPD Minta Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 Dikaji Ulang
Jakarta, FNN - Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Hasan Basri meminta Pemerintah mengkaji ulang dan membuka dialog terkait Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Program Jaminan Hari Tua (JHT).\"Pemerintah harus dapat membuka ruang dialog dan mendengarkan aspirasi masyarakat dengan baik. Lakukan sosialisasi dan edukasi secara utuh, jika menyangkut regulasi yang pasti akan menyentuh berbagai ruang kehidupan masyarakat secara luas,\" kata Hasan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, 16 Februari 2022.Di Pasal 3 Permenaker tersebut dijelaskan terkait pencairan dana JHT yang baru bisa dilakukan apabila peserta berusia 56 tahun.Padahal, pada aturan sebelumnya yaitu Permenaker Nomor 19 Tahun 2015, JHT dapat diklaim satu bulan setelah peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek mengundurkan diri dari tempat bekerja.\"Karena JHT ini terkait dengan kepentingan pekerja dan tidak terkait langsung dengan Pemerintah, tapi kemudian Pemerintah melakukan kebijakan tersebut,\" katanya.Dia menilai Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tersebut mencederai rasa kemanusiaan dan mengabaikan kondisi pekerja yang tertekan dalam situasi pandemi Covid 19 saat ini.\"Bayangkan, seorang peserta harus menunggu 15 tahun untuk mencairkan JHT-nya jika ia berhenti di usia 41 tahun,\" ucapnya.Aturan tersebut berlaku bagi peserta yang berhenti karena mengundurkan diri, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau meninggalkan Indonesia selamanya.\"Berhenti bekerja karena PHK tentu bukan keinginan pekerja. Berhenti karena pengunduran diri pun bisa, karena situasi di tempat kerja yang sudah tidak nyaman. Jadi, mengapa JHT yang sebagian merupakan tabungan peserta ditahan pencairannya?” tuturnya, sebagaimana dikutip dari Antara.Oleh karena itu, Hasan mendorong Pemerintah untuk mencabut peraturan tersebut sebagai bukti empati dan keberpihakan pada pekerja di tengah pandemi.\"Apalagi, gelombang PHK dan merumahkan pekerja makin besar. Akhir tahun 2021, jumlah pekerja yang berpotensi terkena PHK sebanyak 143.065 orang. Sementara itu, untuk jumlah pekerja yang berpotensi dirumahkan sebanyak 1.076.242 orang, sedangkan jumlah perusahaan yang berpotensi ditutup sebanyak 2.819 perusahaan,\" ujarnya. (MD).
Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat: Dewan Pers Yang Berhak Menilai Produk Jurnalistik atau Tidak
Jakarta, FNN - Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Ilham Bintang mengatakan, yang berhak menilai karya wartawan apakah masuk produk jurnalistik atau tidak adalah Dewan Pers. Oleh karena itu, jika ada sengketa pemberitaan pers, sebaiknya diminta pendapat dari DP. Hal itu dikatakan Ilham Bintang menanggapi persoalan hukum yang menimpa wartawan senior FNN, Edy Mulyadi. Kepada FNN, Ilham mengaku prihatin atas persoalan hukum yang menimpa Edy yang kini ditahan di Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia. \"Dewan Pers yang berwenang menilai apakah produk jurnalistik atau tidak,\" kata Ilham yang dihubungi lewat telefon, Selasa, 15 Februari 2022. Ia berharap proses hukum yang menimpa Edy dijalankan saja dengan tegar dan sabar. Tentu, hal itu juga menjadi sebuah pembelajaran bagi setiap wartawan agar berhati-hati dalam menyampaikan pendapat, baik di media resmi tempat bekerja, apalagi menjadi narasumber dalam sebuah acara/kegiatan. Sebelumnya, Ketua PWI Jaya, Sayid Iskandarsyah mengatakan, apakah ucapan Edy Mulyadi itu masuk ranah jurnalistik atau tidak, masih bisa diperdebatkan. \"Yang berhak memutuskan apakah sebuah berita dan tayangan di media itu sebuah produk jurnalistik atau tidak adalah Dewan Pers,\" ucapnya. Edy Mulyadi adalah wartawan senior FNN. Ia juga adalah anggota PWI Jaya. Ia pemegang kartu Nomor 09.00.19895.21M, dan berlaku sampai 4 November 2023. (MD).
KPK Dorong Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pada BUMD DKI
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong diimplementasikannya program pencegahan korupsi terintegrasi pada seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta untuk terciptanya dunia usaha yang sehat dan bebas korupsi.\"Pada intinya, KPK punya kepentingan untuk mencegah tindak pidana korupsi di berbagai sektor entah itu di sektor pemerintahan maupun dari sektor pelaku usaha,\" kata Direktur Antikorupsi Badan Usaha KPK Aminudin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, 15 Februari 2022.Aminudin menyampaikan dalam rapat koordinasi membahas isu strategis terkait pencegahan korupsi di Kantor Sekretaris Daerah (Sekda) Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, Selasa.Ia mengatakan hal tersebut tidak terlepas dari data empiris bahwa tindak pidana korupsi yang ditangani KPK terbanyak adalah penyuapan, yaitu sekitar 64 persen.Oleh karena itu, kata dia, KPK memandang perlu mengawal perbaikan total pada tata kelola 16 perusahaan BUMD mengingat besarnya penyertaan modal yang setiap tahunnya digelontorkan dari APBD Pemprov DKI Jakarta. Di sisi lain, laba/dividen yang harus disetorkan ke Pemprov DKI Jakarta dirasa belum sebanding.Ia mencontohkan kasus korupsi pengadaan tanah yang melibatkan salah satu BUMD Provinsi DKI Jakarta yang diduga merugikan negara ratusan miliar sehingga kehadiran KPK di sektor badan usaha untuk mencegah tindak pidana korupsi yang serupa tidak terulang lagi.\"Ini hanya ujungnya saja. Kalau kita telaah lebih dalam, saya yakin banyak terdapat celah untuk melakukan penyimpangan dan artinya banyak peluang perbaikan di sana. Jadi, ini bukan semata permasalahan tata kelola dan pengawasan tetapi juga integritas pejabat yang ada di BUMD,\" ucap Aminudin.KPK pun menyampaikan beberapa rekomendasi perbaikan. Pertama, BUMD beserta jajaran Pemprov DKI Jakarta perlu meningkatkan unsur kehati-hatian dalam pemanfaatan penyertaan modal dan pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau \"Corporate Social Responsibility\" (CSR).Kedua, KPK mendorong terbitnya instruksi gubernur yang mewajibkan agar seluruh BUMD membangun regulasi implementasi \"good corporate governance\" dan pencegahan korupsi secara konsisten.\"Ketiga, kami juga mendorong terbitnya instruksi gubernur yang mewajibkan agar seluruh BUMD mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan keempat, pengendalian dan pengawasan yang independen dan objektif perlu dioptimalkan,\" ujar Aminudin, sebagaimana dikutip dari Antara.Kepala BP BUMD Provinsi DKI Jakarta Riyadi menyatakan total penyertaan modal BUMD dari 2019 hingga 2021 rata-rata antara Rp 4 triliun hingga Rp 7,4 triliun. Sedangkan laba/dividen yang diperoleh rata-rata antara Rp 390 miliar hingga Rp 845 miliar per tahun.Sedangkan Sekda Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali menyampaikan manajemen sistem anti penyuapan sudah diimplementasikan di beberapa BUMD. Namun, ia merasa itu saja tidak cukup.\"BUMD ini mengelola anggaran yang cukup lumayan, hampir Rp 30 triliun dan ruang lingkup kerjanya juga tidak hanya di DKI, ada yang sudah ke provinsi lain. Hari ini, kami mendatangkan perwakilan direksi dari tujuh BUMD dari total 16. Oleh karena itu kami mohon arahan, masukan, dan informasi terkait perbaikan tata kelola BUMD agar tidak melenceng dari format dan norma yang berlaku,\" ujar Marullah.Sementara itu, Inspektur Provinsi DKI Jakarta Syaefulloh Hidayat memastikan Pemprov DKI akan lebih memperhatikan BUMD secara lebih dekat dan intens mengingat beberapa proyek besar yang ditangani beberapa BUMD pada tahun 2022. Beberapa diantaranya, yaitu ajang balap Formula E, Jakarta International Stadium, dan revitalisasi Taman Ismail Marzuki yang ditangani Jakpro, perpanjangan kontrak PAM Jaya, dan sebagainya. (MD).
Pers Nasional Masih Punya Masa Depan Jika Segera Menyesuaikan Diri
Kasus mutakhir peristiwa Wadas. Setengah mati pemerintah melalui sebagian pers menyangkal tragedi kemanusiaan itu. Percuma. Fakta peristiwanya telanjang membuktikan memang begitu. Melalui media sosial, video aksi kekerasan aparat di Wadas menjadi konsumsi publik. Percuma polisi membantah. Catatan Ilham Bintang, Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat. ADA lima poin yang cukup menjelaskan mengapa program migrasi televisi (TV) dari analog ke digital tidak akan menjadi isu seksi bagi rakyat. Jika boleh saya katakan, tidak punya korelasi kuat dengan produk jurnalistik. Pers Nasional masih punya masa depan jika segera berubah, segera menyesuaikan diri dengan kaidah- kaidah baru media digital. Mayoritas warga net sudah lama beradaptasi dengan kehidupan digital dan global. Pertama, sepuluh tahun tahun lalu, saat pemerintah menetapkan migrasi televisi (TV) analog ke digital, smartphone belum lahir. Waktu itu, kita pun membayangkan proyek nasional itu berat. Berat bagi tenaga kreatif dan awak newsroom. Ibarat lompatan jauh dari kultur layar tancap ke kelas bioskop sinepleks 21. Cacat-cacat teknis yang bisa dimaklumi di medium layar tancap akan menjadi masalah besar dan serius di mata sebagian besar masyarakat yang sudah terbiasa menonton di bioskop sineplek 21. Atau mengikuti berita dari siaran TV global yang sudah mudah diakses masa itu. Sound yang cempreng dan gambar yang bintik- bintik akan menjadi kendala besar bagi penonton menyesuaikan diri dengan tontonan sekelas layar tancap. Kedua, perkembangan teknologi informasi yang pesat 10 tahun terakhir, yang produknya antara lain, smartphone, mengantarkan masyarakat lebih cepat familiar dengan teknologi digital sebelum pemerintah memutuskan migrasi TV tahun ini. Terjadi saat masyarakat telah menemukan kembali kedaulatannya bebas memilih program hiburan maupun berita. Rakyat yang berdaulat (lewat) jari-jari tangannya cepat menemukan program-program yang dia butuhkan dan sukai. Dalam konteks program news atau berita, mereka mau yang isinya \" daging\" semua, sesuai fakta peristiwa yang disajikan secara akurat, berimbang dan obyektif. Itu substansinya. Sedangkan saluran digital berubah posisi. Hanya saja, kemasan lebih bersifat teknis yang aroma bisnisnya tidak bisa dielakkan. Menurut rekan Apni Jaya Putra, sahabat saya yang pakar televisi, migrasi TV digital bakal menciptakan infrastruktur internet yang akan semakin baik karena akan ada digital dividend. Katanya, itu perlu peran serta pers dalam melaksakan fungsi kontrol sosial. Kembali ke netizen. Perkembangan selanjutnya, tidak hanya mengkonsumsi, warga net pun memproduksi informasi yang melalui risetnya, disukai rakyat luas dengan memanfatkan momentum masyarakat yang mulai membelakangi layar kaca. Mereka sering menangkap basah ada pemilintiran substansi berita. Wartawan malas atau kurang waktu mengidentifikasi duduk perkara suatu peristiwa sebelum menyiarkan suatu berita. Mereka hanya asyik meliput sumber bicara menghabiskan durasi. Lewat gadgetnya, warga net 24 jam berselancar di dunia maya. Sekalian meninggalkan kultur menonton televisi. Yaitu menonton TV bersama-sama di satu tempat dan waktu tertentu yang diatur bagian programming. Secara kualitatif terhadap produk pers, sekali lagi mereka fokus pada substansi. Selamat tinggal talkshow yang sumbernya itu- itu saja. Yang selalu bertengkar dan membuat gaduh, bahkan urusan remeh-temeh. Ada yang menyadari pertengkaran malah menjadi selling point bagi satu media untuk mengejar rating. Maka, yang tampil pun yang kuat bertengkar saja. Kuat mencaci. Atau saling caci. Ini jelas mengabaikan etika pers dan karena abai memperhatikan kompetensi sumber berita. Belakangan berita kriminal perkotaan yang menjadi domain Harian Pos Kota zaman dulu, kini jadi menu TV sehari-hari. Menghabiskan durasi berjam-jam. Kita tahu itu maksudnya membidik segmen penonton masyarakat bawah yang masih setia menonton TV. Supaya ditonton sekeluarga, berita kriminal seperti itu disajikan dalam siaran digital pun sulit dipakai mengajak segmentasi masyarakat menengah supaya berpaling. Artinya, program TV digital tidak terlalu penting. Yang penting ketika berbicara masa depan pers adalah hasil kerja wartawan yang sepenuhnya mematuhi kode etik jurnalistik. Yaitu berita akurat, obyektif berimbang, jujur dan terpercaya. Itu mahkota pers yang masyarakat selalu tagih dari wartawan platform apa pun. Ketiga, data terakhir, 200 juta orang Indonesia telah terhubung dengan internet (secara global 4.46 M). Itu mengkonfirmasi telah terjadi disrupsi, goyahnya posisi media televisi. Secara kuantitatif, jumlah pengguna internet di Tanah Air saja lebih banyak dari pemilih Pemilu 2019. Atau lebih kurang 80 persen penduduk Indonesia. Jauh di atas 60 juta pemirsa yang diperebutkan media-media televisi konvensional lokal maupun nasional. Fenomena di media sosial semakin menggairahkan setelah melahirkan miliuner-miliuner, seperti Deddy Corbouzier, Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Ria Richis, Baim Wong, yang jika diakumulasi subscriber mereka total menguasai hampir 100 juta pengguna internet. Melebihi akumulasi jumlah gabungan penonton seluruh stasiun televisi dan pembaca media cetak maupun online. Meskipun perolehan kue iklan Rp 168 triliun masih didominasi televisi, fenomena media sosial itu jelas merupakan ancaman serius yang menuntut perubahan mendasar insan pers dan televisi. Saya sudah berkali-kali dalam tulisan mengingatkan kawan wartawan segera berubah, berbenah, mengkaji ulang politik pemberitaannya, gencar berinovasi, kalau tidak mau tinggal nama. Keempat, fenomena medsos telah menjadi isu nasional dunia pers Indonesia hari- hari ini. Sudah tiga kali momen Hari Pers Nasional membahas itu secara serius. Informasi produk netizen yang mendominasi ruang publik, menjadi sumber ancaman bagi keberlangsungan pers dan industrinya. Juga dianggap mengganggu kelangsungan penyelenggaraan negara. Pada Hari Pers Nasional di Kendari, 9 Februari 2022, pemerintah dan pers, resmi berkolaborasi kembali setelah reformasi. Pertemuan antara media pers yang tergerus audiensnya pembaca/pendengarnya dengan pemerintah yang merasa kewibawaannya dirongrong warga net, seperti pertemuan mangkok dan tutupnya yang lama terpisah. Akan tetapi, kolaborasi itu berpotensi mengabaikan pagar api yang mutlak ditegakkan institusi pers. Seakan lupa sumber hukum wartawan adalah Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, yang sejak reformasi telah menutup akses campur tangan dari pihak pemerintah. Tidak ada makan siang gratis. Sebagian wartawan masih trauma praktik penguasa di masa Orde Lama dan Orde Baru. Pengalaman puluhan tahun dikooptasi penguasa masih membekas. Media sosial bukan tanpa cela. Banyak produk mereka yang berbahaya. Masih banyak netizen yang tidak memahami etika berkomunikasi di ruang publik. Masih banyak informasi didasari kebencian. Paling mengerikan, kalau netizen bekerja mendapatkan nafkah dari konten yang memecah-belah bangsa. Saya hanya hormat pada warganet yang murni melakukan kontrol dengan cara militan dan jujur. Saya membayangkan itu akan menjadi kekuatan pers alternatif di masa depan. Sekarang memang masih bergerilya di bawah tanah, menerima risiko sumpah serapah, padahal keberadaan mereka diakomodasi dalam UU Pers. Buka Pasal 17 yang mengatur Peran Serta Masyarakat. Mereka (netizen itu) mempunyai jaringan luas membuat semua dinding punya mata dan telinga. Itu yang paling berharga di alam demokrasi, meski itulah yang sering dinilai oleh penguasa sebagai merongrong kewibawaan pemerintah. Memang celaka jika warga net memergoki pemimpin yang tidak satu kata dengan perbuatan. Kelima, fakta-fakta empirik itu menurut saya menjadi salah satu alasan masyarakat berpaling dari media mainstream ke produk netizen di media sosial. Skandal penyalahgunaan kekuasaan, perampokan uang negara, praktik mafia hukum, yang relatif sensitif dan sering tidak disentuh oleh media mainstream, diangkat oleh netizen. Pers media mainstream baru menyusul meramaikan setelah isu menjadi trending topic. Kasus mutakhir peristiwa Wadas, Jawa Tengah. Setengah mati pemerintah melalui sebagian pers menyangkal tragedi kemanusiaan itu. Percuma. Fakta peristiwanya telanjang membuktikan memang begitu. Melalui media sosial, video aksi kekerasan aparat di Wadas menjadi konsumsi publik. Percuma polisi membantah. Secara audio visual polisi yang menangkap warga yang tanahnya mau diambil paksa. Terbukti, esoknya dilepas sendiri setelah berbagai elemen masyarakat memprotes keras. Sebagai gongnya, permintaan maaf berulang-ulang Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Kabar terbaru kini ada kegiatan bakti sosial bagi-bagi sembako bagi penduduk di desa itu. Untung Ganjar Pranowo pemain medsos, sehingga tahu karakter warga net. Apalagi sebagai kandidat Presiden 2024. Ganjar tahu persis, tabu jika pemimpin tertangkap tangan netizen berbohong. Lima point di atas saya kira cukup menjelaskan mengapa program migrasi tv dari analog ke digital sekarang tidak akan menjadi isu seksi bagi masyarakat. Jika boleh saya katakan, tidak punya korelasi kuat dengan produk jurnalistik. Pers Nasional masih punya masa depan jika segera berubah, segera menyesuaikan diri dengan kaidah- kaidah baru media digital. Mayoritas warga net sudah lama beradaptasi dengan kehidupan digital dan global. Ingat 200 juta pengguna internet, (bisa dibaca) sebanyak itu sudah menikmati pergaulan secara global. Menonton dan menyimak sebuah peristiwa secara real time dari tempat kejadian perkara sebelum disiarkan oleh media mainstream. Jangan pernah mengulang reportase liputan live \"teroris\" di Mabes Polri tempo hari. Narasi yang dramatis dan menggebu-gebu hanya jadi cemoohan dan cibiran pemirsa. Narasi melaporkan peristiwa penyerbuan teroris di markas polisi, tetapi gambarnya tidak mendukung. Yang tampak hanya ada satu perempuan di sana dalam posisi tidak berbahaya seperti disebut dalam narasi wartawan. Kita yang mengikuti reportase peristiwa itu secara live, merasa wartawan melecehkan nalar publik. Padahal, reportase itu diambil dari kamera petugas Hubungan Masyarakat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Humas Mabes Polri) yang di-relay oleh TVNews. Dan, petugas menembak tewas terduga pelaku yang posisinya tidak membahayakan aparat. Peristiwa tersebut membuat Kepala Kepolisian RI (Kapolri) malu. Sejak hari itu, ia melarang anak buahnya menyiarkan secara live operasi penangkapan. Berbagai peristiwa besar yang disiarkan media mainstream selalu memicu kecurigaan berbau \"intervensi\" terselubung otoritas di news room. Logikanya sederhana. Sebanyak 90 persen pemilik media di Tanah Air adalah politisi atau pengusaha yang menjadi bagian dari oligarki dalam pemerintahan. Sudah \"bersepupu\" dengan penguasa. Pers mainstream rasanya sulit di masa depan jika prinsip kerjanya masih seperti itu. Walaupun dengan saluran super digital. Disampaikan dalam acara Webinar Migrasi Siaran TV Digital Menuju Pers Masa Depan, Senin, 14 Februari 2022.
Herry Wirawan Pemerkosa 13 Santriwati Dihukum Penjara Seumur Hidup
Bandung, FNN - Terdakwa kasus pemerkosaan terhadap 13 santriwati, Herry Wirawan, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Selasa, 15 Februari 2022. Majelis hakim berpendapat tidak ada unsur yang dapat meringankan hukuman bagi Herry Wirawan atas apa yang dilakukannya serta dampak yang timbul dan dialami oleh para anak korban. \"Mengadili, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup,\" kata Ketua Majelis Hakim Yohannes Purnomo Suryo di PN Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa, sebagaimana dikutip dari Antara. Herry mendengarkan secara langsung putusan tersebut di hadapan majelis hakim. Di ruang persidangan Herry melepas rompi tahanan dan memakai kemeja berwarna putih. Herry dinyatakan bersalah karena telah melakukan pemerkosaan terhadap 13 santriwati hingga di antaranya mengalami kehamilan dan melahirkan. Hakim pun berpendapat yang sama dengan jaksa bahwa perbuatan Herry itu merupakan kejahatan yang sangat serius. Herry dinyatakan oleh hakim bersalah sesuai Pasal 81 ayat (1), ayat (3) Dan (5) jo Pasal 76.D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama. Adapun sebelumnya Herry dituntut hukuman mati oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Namun dengan berbagai pertimbangan hakim, Herry divonis hukuman seumur hidup. Hakim menilai dengan hukuman itu, Herry dan para korban tidak akan bertemu kembali dan mencegah timbulnya trauma dari para korban. (MD).
KPK Ajukan Kasasi Atas Putusan Terhadap Aa Umbara
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan banding terdakwa bekas Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna.Umbara adalah terdakwa perkara korupsi pengadaan bantuan sosial Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat. Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan, upaya kasasi itu ditempuh setelah tim jaksa mempelajari seluruh isi pertimbangan putusan dari majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung.\"Untuk tetap mempertahankan isi surat tuntutan dari tim jaksa maka pada Jumat 11 Februari 2022, tim jaksa melalui Kepaniteraan Pidana Khusus pada Pengadilan Tipikor Bandung telah menyerahkan memori kasasi,\" ucap Fikri, dalam keterangannya, di Jakarta, Senin, 14 Februari 2022.Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung yang memvonis Umbara dengan pidana penjara lima tahun dan denda Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan.Adapun, lanjut Fikri, alasan lembaganya menempuh upaya kasasi, yaitu dalam isi amar pertimbangan putusan disebutkan adanya uraian memori banding. Namun, setelah dianalisa tim jaksa, hal itu bukan isi memori banding dari tim jaksa.\"Tidak adanya sinkronisasi dalam putusan banding di mana isi pertimbangan putusan banding menyatakan dapat dijatuhi pidana tambahan terkait pencabutan hak politik, namun dalam amar putusan tidak dengan tegas menyebutkan adanya penjatuhan pencabutan hak politik,\" kata dia, sebagaimana dikutip dari Antara.Demikian pula, kata dia, untuk amar pidana badan dan denda juga belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. \"KPK berharap Majelis Hakim pada Mahkamah Agung akan mengabulkan seluruh permohonan kasasi tim jaksa dimaksud,\" ucap dia.Sebelumnya, jaksa KPK menuntut Umbara dengan pidana penjara tujuh tahun dan denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan. Jaksa juga menuntut Umbara untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 2.379.315.000 dan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun sejak selesai menjalani pidana. (MD).
Yenny Wahid Harap Dialog Polemik Wadas Berbuah Solusi Terbaik
Jakarta, FNN - Direktur The Wahid Institute (WI), Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid berharap dialog antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dan warga Desa Wadas, terkait polemik proyek pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo, dapat menghasilkan solusi terbaik bagi semua pihak. \"Diharapkan dengan adanya dialog bisa ditemukan solusi yang paling baik bagi semua,\" kata Yenny ketika dihubungi dari Jakarta, Senin, 14 Februari 2022.Aktivis Nahdlatul Ulama (NU) tersebut mengapresiasi upaya yang dilakukan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam menyelenggarakan dialog dan turun langsung menyapa warga setempat.\"Pemimpin yang baik harus berani berdialog langsung dengan masyarakat agar bisa mendengar berbagai perspektif yang ada, baik yang pro maupun kontra,\" ujar puteri Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu.Dia juga berharap dialog antara Ganjar dan warga Desa Wadas dapat menghasilkan solusi terbaik. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan terkait rencana penambangan batu andesit di Desa Wadas untuk pembangunan Bendungan Bener.Yenny menegaskan, pemerintah sudah sepatutnya melakukan pendekatan lewa dialog, serta tidak menggunakan intimidasi dan kekerasan terhadap masyarakat. Dia juga meminta stigma yang bermunculan di Desa Wadas dihilangkan.\"Jangan sampai muncul retorika yang memecah belah, yang mengakibatkan hilangnya suasana guyub di masyarakat. Pemerintah harus bisa menjadi pengayom yang mendamaikan masyarakat, apapun pilihan warga nantinya,\" tuturnya, sebagaimana dikutip dari Antara.Sebelumnya, Ahad, 13 Februari 2022, Ganjar Pranowo telah menemui kelompok warga yang menolak penambangan kuari, terkait rencana pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo.Ganjar mendatangi Desa Wadas sendiri, tanpa pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Kedatangan Ganjar tersebut disambut hangat oleh masyarakat yang memang sudah menunggu di Masjid Nurul Huda. Tidak nampak ketegangan sama sekali dalam pertemuan tersebut.Usai melaksanakan ibadah shalat zuhur, Ganjar duduk lesehan di teras masjid dan mengawali sambutannya dengan meminta maaf kepada warga Desa Wadas atas kejadian yang kurang menyenangkan pada Selasa, 8 Februari 2022. (MD).
Komnas HAM dan Polda Jateng Bahas Pendalaman Peristiwa Wadas
Jakarta, FNN - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bertemu dengan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Ahmad Luthfi dan jajarannya terkait dengan pendalaman peristiwa di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.Anggota Komnas HAM Beka Ulung Hapsara melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, 14 Februari 2022 mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan sejumlah temuan awal berdasarkan pemantauan lembaga itu di Desa Wadas.Komnas HAM RI dan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah bersepakat untuk koordinasi lebih intensif guna mencegah peristiwa yang sama terulang sekaligus menciptakan suasana yang kondusif di Desa Wadas.\"Komnas HAM akan terus melakukan pemantauan terhadap seluruh penyelesaian permasalahan yang ada di Wadas,\" ujarnya, sebagaimana dikutip dari Antara.Selain itu, Komnas HAM juga menyampaikan tiga hal kepada jajaran Polda Jateng, yakni menerapkan sanksi kepada personel yang terbukti melakukan kekerasan, meminta polisi agar tidak mudah memberikan stempel hoaks kepada akun-akun sosial media yang melakukan reportase lapangan secara langsung.Terakhir, lembaga tersebut meminta Polda Jateng agar mengembalikan barang-barang dan peralatan milik warga yang masih disita pihak kepolisian.Pada kesempatan tersebut, kata Beka, Kapolda Jateng Irjen Pol. Ahmad Luthfi memerintahkan langsung jajarannya untuk mengembalikan barang milik warga.Termasuk pula memerintahkan Kepala Bidang (Kabid) Propam melakukan pemeriksaan dan penegakan sanksi kepada personel yang terbukti melakukan kekerasan terhadap warga di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo. (MD).
Pasokan Makanan di Hong Kong Terganggu Karena Covid Serang Pengemudi
Hong Kong, FNN - Pihak berwenang Hong Kong pada Ahad, 13 Februari 2022 mengatakan, pasokan sayuran dan unggas beku ke kota itu mungkin terganggu sementara, setelah beberapa pengemudi kendaraan pengangkut barang dari China daratan sebelumnya dinyatakan positif Covid 19.Hong Kong mengimpor 90 persen makanannya, dan China daratan menjadi tempat sumber terpenting, terutama untuk makanan segar.Para konsumen telah mengalami kekurangan sejumlah barang impor asing, termasuk makanan laut premium, karena langkah pembatasan penerbangan yang ketat.\"Otoritas China daratan dan pemerintah (Hong Kong) bekerja sama memperkuat pengaturan rinci guna mempercepat logistik pasokan makanan ke Hong Kong supaya membuat situasi pasokan kembali normal sesegera mungkin,\" kata pemerintah Hong Kong dalam sebuah pernyataan, sebagaimana dikutip dari Antara.Pada Sabtu, 12 Februari 2022, kota berpenduduk 7,5 juta orang itu melaporkan rekor 1.514 kasus baru Cpvid 19, yakni naik dari 1.325 kasus pada Jumat, 11 Februari 2022 pada saat ujian terbesar untuk strategi \"dinamis nol-Covid\" di wilayah China tersebut.Setelah pertemuan dengan para pejabat China daratan di seberang perbatasan di Shenzhen, pejabat nomor 2 Hong Kong, John Lee, Sabtu, 12 Februari 2022 mengatakan, China akan membantu Hong Kong k mengatasi wabah Cocid 19 yang meluas dengan menyediakan kapasitas pengujian, perawatan, dan karantina.Lee mengatakan, saat ini di Hong Kong tidak ada rencana langkah penguncian dengan gaya seperti yang diterapkan di China daratan.Langkah-langkah (penguncian yang lebih ringan) itu akan memberi Hong Kong ruang bernapas agar kapasitas layanan medis dapat diperluas di semua lini. Namun, sejauh ini tidak ada rincian spesifik dari rencana tersebut dan tidak jelas seberapa cepat langkah-langkah itu dapat diimplementasikan.Hong Kong dan Chin menekan setiap wabah Covid 19. Aka tetapi, varian Omicron terbukti sulit dikendalikan. (MD)
BNPT Ormas Garda Depan Dalam Vaksinasi Ideologi
Jakarta, FNN - Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Brigadir Jenderal Polsi R Ahmad Nurwakhid mengatakan, organisasi masyarakat (ormas) keagamaan merupakan garda terdepan dalam pencegahan penyebaran radikal terorisme dengan memberikan vaksinasi ideologi kepada umatnya.Yaitu dengan menggaungkan nasionalisme dengan pendekatan agama dan ajaran agama yang baik dan benar, serta menjunjung tinggi toleransi, serta ideologi Pancasila. Hal itu karena ideologi terorisme sebagai gerakan politik kerap memanipulasi dan mendistorsi agama guna mengganti ideologi negara dengan ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila sebagai konsensus nasional.“Terorisme adalah gerakan politik kekuasaan dengan memanipulasi dan mempolitisasi agama yang bertujuan mengganti ideologi negara dengan ideologi transnasional. Wataknya adalah intoleran terhadap perbedaan dan keberagaman, serta eksklusif terhadap perubahan,” ujarnya di Serang, Banten, dalam keterangan tertulisnya, Ahad, 13 Februari 2022.Pernyataan itu diucapkan Nurwakhid saat menjadi narasumber pada acara Rakernas I Pengurus Besar Mathla\'ul Anwar dengan tema: \"Arah Baru Menata Umat Merekat Bangsa\", di Kota Serang, Banten, Sabtu..Ia memberikan pemahaman terkait hubungan eksklusifisme, intoleransi, radikalisme dan aksi terorisme. Menurutnya, sikap eksklusif dan intoleran adalah watak dasar dari radikalisme, yang menjiwai semua aksi terorisme dan semuanya diawali oleh paham takfiri.“Jadi tidak ada kaitannya aksi radikal terorisme dengan agama apa pun, karena bertentangan dengan ajaran semua agama. Namun, terkait dengan pemahaman dan cara beragama yang salah dan menyimpang dari oknum umat beragama, dan biasanya didominasi oleh mayoritas umat beragama di wilayah tersebut,” katanya.Nurwakhid mengungkapkan, bukti dari efektivitas peran ormas keagamaan dan tokoh agama dalam melakukan pencegahan atau kontra radikalisasi terutama di dunia maya terlihat dari data indeks potensi radikalisme tahun 2019 yang berada di angka 38 persen. Begitu terjadi pandemi Covid 19 awal tahun 2020, dalam survei yang dilakukan BNPT bulan Oktober-November 2020, indeks potensi radikalisme itu turun dari 38 menjadi 12,2 persen.“Artinya apa? Salah satu faktor penurunan diakibatkan masifnya tokoh agama dan tokoh masyarakat moderat yang selama ini tidak aktif berdakwah di media sosial, menjadi aktif ikut berdakwah di berbagai platform media sosial,” ungkapnya.Dalam survei Setara Institute, lanjut Nurwakhid, selama ini konten keagamaan intoleran dan radikal di media sosial atau dunia maya berada di kisaran lebih dari 67 persen. Akan tetapi, sejak tahun lalu jumlah itu terus menurun setelah diimbangi konten keagamaan moderat yang dilakukan oleh para ulama, kiai, guru, dan anak muda yang selama ini tidak aktif di media sosial.Ia melanjutkan, pentingnya peran ormas keagamaan juga dilandasi dengan bahayanya ideologi radikal terorisme sebagai gerakan politik, yang kerap memanipulasi agama untuk mengganti ideologi negara dengan ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila sebagai konsensus nasional.Ia menegaskan, tindakan, watak dan aksi terorisme yang terjadi selama ini tentunya sangat bertentangan dengan nilai agama dan nilai kearifan lokal bangsa yang sangat multikultural.Nurwakhid juga mengingatkan kepada para peserta supaya terus meningkatkan upaya dan kewaspadaan. Karena meskipun kelompok seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jamaah Islamiyah (JI) dan Jamaah Ansyorut Daulah (JAD) sudah dibubarkan dan menunjukkan tren penurunan setelah ditetapkannya Undang-Undang No.5 Tahun 2018, namun ideologinya masih tersisa dan mengintai siapa pun yang lengah.“Sehingga penting ke depan, untuk dibuat payung hukum atau peraturan yang melarang eksistensi setiap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, meskipun Pancasila sudah teruji dengan 15 kali pemberontakan yang gagal seperti PKI, DI/TII, PRRI-Permesta, RMS, dan lainya” tuturnya, sebagaimana dikutip dari Antara.Nurwakhid mengajak seluruh pemangku kepentingan supaya terlibat aktif memutus celah dikotomi antara bernegara dan agama melalui kesiapsiagaan ideologi yang ditanamkan oleh para ulama, tokoh masyarakat, ormas, maupun pemerintah daerah.Khusus kepada semua anggota Mathla’ul Anwar sebagai salah satu ormas terbesar di Indonesia supaya bersama melakukan perlawanan semesta dalam mencegah penyebaran radikal terorisme dan untuk menata umat merekat bangsa. “Matha’ul Anwar bisa aktif terlibat mendukung kesiapsiagaan ideologi, melalui vaksinasi ideologi dengan menanamkan nasionalisme dengan pendekatan agama (yang Kaffah) kepada umat sehingga celah dikotomi antara bernegara dan agama hilang,” katanya. (MD).
Ridwan Kamil Apresiasi Inovasi Petani Milenial Bangkitkan Perekonomian Warga
Sukabumi, FNN - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil atau akrab disapa Kang Emil mengapresiasi inovasi petani milenial Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang mampu membangkitkan perekonomian warga di tengah pandemi Covid 19 yang berkepanjangan.Salah satunya, usaha pengembangan jamur tiram di Komplek Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III Sukabumi, Desa Pasirhalang, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi yang dikembangkan para petani milenial.\"Inovasi yang dilakukan para petani milenial ini patut dicontoh seperti mengembangkan usaha budidaya jamur tiram yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Sehingga di masa pandemi Covid 19 mereka mampu bertahan bahkan membantu membangkitkan perekonomian warga sekitar,\" kata Kang Emil di Sukabumi, Kamis, 10 Februari 2022.Melalui inovasinya tersebut, mereka mampu menghasilkan pundi-pundi rupiah bahkan, ia yang memiliki tugas berat untuk membuka lapangan pekerjaan di masa pandemi Covid 19 ini bisa berkolaborasi dengan para petani milenial untuk membuka lapangan pekerjaan baru di sektor pengembangan usaha pertanian.Menurut Kang Emil, budidaya jamur tiram ini bisa dikembangkan oleh siapapun karena tidak membutuhkan lahan yang luas ditambah, asalkan warga mau menekuninya dan bersabar maka bisa berhasil seperti apa yang telah dilakukan oleh para petani milenial ini.Selain itu, di era digitalisasi seperti sekarang ini, dalam pemasarannya pun bisa memanfaatkan media sosial ataupun marketplace, sehingga bisa menambah pendapatan karena selain menjual secara offline juga online.\"Tidak perlu jauh-jauh datang atau pindah ke kota, di desa pun banyak peluang usaha yang bisa dikembangkan apalagi jaringan internet sudah masuk hingga ke pelosok, tinggal bagaimana kita berinovasi dan membaca peluang usaha,\" tambahnya, sebagaimana dikutip dari Antara.Emil mengatakan dari hasil komunikasi dengan para petani milenial yang mengembangkan usaha budidaya jamur tiram ini rata-rata mereka berpenghasilan Rp 4 juta hingga Rp 5 juta setiap bulannya atau setara upah minimum di kota-kota besar.Sementara, seorang petani jamur tiram Surya menambahkan awal mula dirinya terjun ke dunia usaha budidaya jamur tiram ini ternyata permintaannya cukup tinggi, bahkan di Sukabumi pun banyak yang meminta pasokan.Sebelum memulai usahanya, ia pun tidak ingin salah langkah, tetapi terlebih dahulu membaca peluang pasar setelah diyakini penyerapannya bisa menguntungkan maka Surya pun langsung mencoba membudidayakannya.\"Peluang pasarnya masih terbuka lebar, bahkan untuk wilayah Sukabumi saja permintaannya hampir satu ton setiap harinya, tetapi saya baru bisa memenuhi permintaan 150 kg hingga 200 kg/hari, sehingga kami mengajak warga untuk ikut mengembangkan usaha ini,\" tambahnya. (MD).
Prasetyo Mengaku Jadi Ketua DPRD Pertama di Indonesia Dilaporkan ke BK
Jakarta, FNN - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menuturkan bahwa dirinya menjadi orang pertama sebagai Ketua DPRD di Indonesia yang dilaporkan hingga menjalani sidang di Badan Kehormatan (BK).Pasalnya, menurut Prasetyo, belum pernah ada Ketua DPRD di Indonesia yang dilaporkan oleh tujuh fraksi DPRD DKI Jakarta ke BK karena dugaan melanggar administrasi Rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang menjadwalkan Sidang Paripurna Hak Interpelasi Formula E.\"Saya miris sebagai pimpinan. Saya menangis sebagai pimpinan, sedih saya. Baru pertama kali di DPRD se-Indonesia, ada Ketua DPRD di-BK-kan, dilaporkan,\" kata Prasetyo saat Sidang BK yang dilaksanakan di Ruang Rapat Besar Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 9 Februari 2022.Politisi PDI Perjuangan yang akrab disapa Pras ini menilai pemanggilan oleh BK akan menjadi contoh yang kurang baik untuk periode berikutnya.Selain itu, ia juga mempermasalahkan anggota BK yang hadir saat Rapat Badan Musyawarah terkait interpelasi tidak melakukan interupsi saat diusulkan untuk melakukan Rapat Paripurna Interpelasi Formula E.\"Di sana ada ketua BK, anggota BK, ada semuanya di situ kok. Kenapa saat itu, interupsi kan bisa. Itu bukan direkayasa juga kok, jadi saya minta kepada teman-teman, dewasalah dalam berparlemen,\" ujar dia, sebagaimana dikutip dari Antara.Kemudian, Pras menegaskan bahwa dirinya tidak melanggar tata tertib sebagai Ketua DPRD DKI yang ikut mengajukan dan menerima permohonan Rapat Interpelasi terkait Formula E.Sebab, ia mendapatkan 33 tanda tangan anggota dewan terkait hak interpelasi yang mempertanyakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Formula E.\"Bahwa kami sebagai anggota Fraksi PDI-P dengan Fraksi PSI menandatangani. Tiga puluh tiga orang mengusulkan interpelasi ke ruangan kerja kami sebagai ketua DPRD DKI. Saya tidak merasa menyalahi aturan tatib sebagai ketua DPRD mendapatkan 33 anggota dewan yang mempertanyakan hasil audit BPK mengenai Formula E,\" ucapnya.Sebelumnya, Prasetyo dilaporkan oleh empat wakil ketua DPRD dan tujuh Fraksi DPRD DKI ke Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta lantaran memasukkan jadwal Rapat Hak Interpelasi Formula E saat Rapat Badan Musyawarah.Prasetyo dianggap tak mengindahkan aturan tata tertib DPRD dengan menyelenggarakan Rapat Paripurna Interpelasi Formula E. Adapun, hak interpelasi merupakan hak DPRD untuk meminta keterangan kepada gubernur.Adapun tujuh fraksi yang melaporkan Prasetyo ke BK, yakni Golkar, Nasdem, Demokrat, Gerindra, PAN, PPP-PKB, dan PKS. Laporan atas Prasetyo tersebut dibuat pada 28 September 2021, sesaat setelah digelar Sidang Paripurna Interpelasi Formula E. (MD).
Ketua DPD Pers Berperan Penting Edukasi Masyarakat Soal Lingkungan
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyebutkan insan pers memiliki peranan penting dalam mengedukasi masyarakat terkait pelestarian alam. \"Termasuk melakukan edukasi kepada masyarakat tentang tema-tema lingkungan hidup dan pentingnya menjaga pelestarian alam,\" kata AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dalam keterangannya diterima di Jakarta Rabu, 9 Februari 2022. LaNyalla menyampaikan hal itu ketika peringatan puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022. Puncak HPN 2022 tidak hanya membicarakan tentang dunia jurnalis, tetapi juga mengangkat tema tentang lingkungan hidup. Menurutnya hal itu sejalan dengan Konferensi Tingkat Tinggi tentang perubahan iklim atau COP26, yang digelar di Glasgow, Skotlandia, November lalu. Saat itu, negara-negara di dunia termasuk Indonesia sepakat untuk mengurangi emisi karbon untuk mencegah perubahan iklim, sekaligus untuk menurunkan pemanasan global. \"Mengingat, ancaman perubahan iklim diramalkan lebih berbahaya daripada pandemi Covid 19, karena perubahan iklim tidak hanya berdampak kepada munculnya beragam pandemi penyakit, tetapi juga mengancam kepunahan bio-diversity dalam kehidupan ini,\" kata LaNyalla, sebagaimana dikutip dari Antara. Pada kesempatan itu Ketua DPD RI didampingi Senator Habib Ali Alwi (Banten) dan Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifuddin. Hadir pula Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria beserta jajaran, Guru Besar Universitas Bakrie Prof Hoga Saragih. Rektor Universitas Trilogi diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Kerja Sama Kabul Wahyu Utomo, Ketua umum SMI Mahabiksu Jimmu Gunabhadra, Ketum Peduli Misi Desa Pendeta Amir Aritonang. Kemudian juga hadir, Dewan Penguji UKW Dewan Pers Aat Surya Safaat, keluarga besar Jurnal Wicaksana Group, Poros Nusantara, Monitor Indonesia Group dan sejumlah tamu undangan lainnya. Sementara itu soal deforestasi atau penggundulan hutan di Indonesia, LaNyalla mendukung upaya presiden yang mencabut izin konsesi dari beberapa perusahaan yang mendapat konsesi lahan. Menurut dia masih cukup banyak perusahaan besar yang bergerak di pertambangan dan perkebunan, yang tidak tertib dalam melakukan kewajiban nya menjaga kelestarian lingkungan. (MD).
UMKM di Bandarlampung Kesulitan Dapatkan Minyak Goreng
Bandarlampung, FNN - Sejumlah pelaku UMKM di Kota Bandarlampung kesulitan mendapatkan pasokan minyak goreng akibat ketersediaan di sejumlah ritel dan pasar tradisional yang menipis. \"Memang beberapa hari terakhir stok minyak goreng di beberapa retail serta pasar tradisional agak susah,\" ujar salah satu pedagang makanan, Elpi, di Bandarlampung, Selasa, 8 Februari 2022.Ia mengatakan, dalam memenuhi kebutuhan minyak goreng bagi keberlangsungan usahanya, dia harus mencari stok minyak goreng di beberapa tempat.\"Kemarin sudah antre di supermarket, tapi hari ini sisa minyak yang harganya mahal. Jadi coba cari di beberapa retail hanya ada minyak goreng kemasan 1 liter beberapa buah tadi, jadi hanya beli dua liter saja karena harus bagi dengan pembeli lain,\" katanya.Menurutnya, meski harga minyak goreng telah terjangkau yakni Rp 14.000 per liter untuk minyak goreng kemasan premium dan Rp 13.500 per liter kemasan sederhana dan Rp 11.000 per liter untuk minyak curah. Ketersediaan pasokan minyak goreng di pasaran mulai berkurang.\"Karena kebutuhan saya untuk usaha gorengan dan makanan, jadi agak kesulitan ketika minyak goreng harganya terjangkau tapi susah mencarinya,\" ucapnya.Hal serupa juga dikatakan salah satu pelaku usaha makanan rumahan di Kota Bandarlampung, Bagas.\"Cukup mengganggu untuk produksi karena usaha ini ketergantungan dengan minyak goreng dan sekarang mau dapat minyak satu liter saja harus antre atau datang ke pasar murah,\" ucapnya.Dia menjelaskan, untuk menyiasati kerugian karena sulitnya mendapatkan minyak goreng di pasaran, dirinya memilih untuk mengurangi produksi produk berbahan dasar minyak goreng.\"Makanan yang menggunakan minyak goreng kita kurangi produksinya diganti dengan produk yang lain. Lalu ukurannya agak di perkecil juga ini jadi salah satu siasat agar tidak rugi,\" katanya, sebagaimana dikutip dari Antara.Diketahui di tengah langkanya pasokan minyak goreng kemasan di pasaran Kementerian Perdagangan telah menyatakan bahwa harga minyak goreng dalam proses stabilisasi dengan penerapan kebijakan baru yakni domestic mandatory obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO).Dan di Provinsi Lampung pun telah dilakukan sejumlah upaya untuk menjaga stabilitas harga serta pasokan minyak goreng salah satunya dengan melaksanakan operasi pasar dan pasar murah. (MD).
KPPU Panggil Perusahaan Minyak Goreng Terkait Dugaan Kartel
Jakarta, FNN - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai memanggil pemain besar perusahaan minyak goreng untuk dimintai keterangan terkait adanya dugaan kartel produk minyak goreng, Jum\'at. \"Kita menemukan empat pemain besarnya. Nah, perusahaan-perusahaan tersebut mulai besok oleh KPPU akan dipanggil terkait indikasi kartel,\" kata Ketua KPPU Ukay Karyadi pada diskusi publik yang digelar Institut for Development of Economics and Finance (Indef) secara virtual, Kamis, 3 Februari 2022. Ukay memaparkan alasan adanya indikasi kartel terkait melonjaknya harga minyak goreng beberapa waktu lalu, dengan menyebut terdapat sinyal-sinyal praktik kartel. Jadi, lanjut Ukay, ketika ada kenaikan harga Crude Palm Oil (CPO), maka situasi tersebut dijadikan momentum untuk pelaku usaha minyak goreng pada perusahaan besar untuk menaikkan harga. Padahal seharusnya mereka yang pabriknya terintegrasi secara vertikal dengan kebun sawit, mendapat pasokan dari kebunnya sendiri. \"Di hulunya mereka menguasai, di hilirnya mereka menguasai. Tapi, mereka tetap mengacu pada harga internasional. Hal ini karena mereka yakin, kalaupun harga minyak gorengnya dinaikkan, mereka akan tetap laku di pasaran karena permintaan terhadap minyak goreng ini cenderung elastis,\" ujar Ukay, sebagaimana dikutip dari Antara. Menurut Ukay, yang menjadi perhatian KPPU adalah selain pabrik minyak goreng tersebut terintegrasi dengan kebun sawit milik mereka sendiri, perusahaan-perusahaan tersebut juga menaikkan harga jual secara bersamaan. Padahal, lanjut Ukay, jika terjadi kenaikan di produk minyak goreng PT A (misalnya), maka PT B akan mengambil alih pasar PT A dengan tidak ikut menaikkan harga. Namun yang terjadi justru para pemain besar minyak goreng tersebut menaikkan harga secara kompak. \"Nah, ketika kenaikan ini terjadi, pemerintah sampai harus turun tangan mengintervensi harga dengan kebijakan satu harga di level Rp 14.000 per liter dan terbukti tidak efektif. Sehingga merubah lagi kebijakan dengan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO),\" ungkap Ukay. Dengan demikian, Ukay mengatakan bahwa KPPU melihat adanya praktek oligopoli, sehingga intervensi yang dilakukan di hilir dinilai kurang efektif tanpa pembenahan struktur industrinya dari hulu. \"Tentunya intervensi pasar di hilir tanpa membenahi struktur industrinya menjadi kurang efektif, karena posisi tahap awalnya ada di perusahaan-perusahaan besar tersebut,\" ujar Ukay. (MD).
Ratusan Tokoh Minta Provinsi Jawa Barat Diganti Jadi Provinsi Sunda
Subang, FNN - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti diberi amanat oleh ratusan tokoh Tatar Sunda supaya memperjuangkan Maklumat Sunda. Amanat itu diberikan oleh Gerakan Pilihan Sunda dan Lembaga Adat Kratwan Galuh Pakuan, di Subang, Jawa Barat, Rabu, 2 Februari 2022. \"Memperjuangkan aspirasi daerah adalah salah satu tugas utama DPD RI, sebagai wakil daerah. Saya pribadi menyampaikan terima kasih atas amanat yang diberikan,\" ujar LaNyalla, dalam siaran pers DPD yang diterima FNN.co.id, Rabu malam. Ketua DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI hadir bersama dua Senator asal Jawa Barat, Eni Sumarni dan Asep Hidayat, Dharma Setiawan (Kepri); Sekretaris Jenderal DPD RI, Rahman Hadi; Deputi Administrasi DPD RI; Lalu Niqman Zahir dan Staf Khusus Ketua DPD RI; Sefdin Syaifudin dan Togar M Nero. Turut hadir mantan anggota DPR RI Jabar, Ceu Popong Otje Djunjunan; Tokoh Papua Kenius Kogoya; Ketua Forum Koordinasi Penataan Daerah Jabar, Rd. Holil Aksan Umarzein; Bah Firman Guru Besar Sinar Banten, Avi Taufik Hidayat (Ketua Kongres Sunda 2022); Mayjen (Purn) Tatang Zaenudin (Presiden Tani Indonesia), Mayjen (Purn) Iwan Sulandjana (Mantan Pangdam Siliwangi). Ketua Gerakan Pilihan Sunda, Andri Perkasa Kantaprawira menjelaskan, Maklumat Sunda merupakan pernyataan sikap dari orang-orang Sunda terhadap hal-hal strategis yang harus direspon oleh negara. \"Kami menilai LaNyalla adalah sosok yang tepat menyampaikan aspirasi kami, karena sangat konsen pada persoalan daerah, konsen menjaga adat, budaya dan kearifan lokal,\" kata Andri Perkasa Kantaprawira. Pupuhu Lembaga Adat Kratwan Galuh Pakuan Rahyang Mandalajati Evi Silviadi Sanggabuana mengatakan, Maklumat Sunda merupakan sebuah permohonan masyarakat Sunda terhadap Presiden Republik Indonesia melalui Ketua DPD RI di mana di dalamnya ada beberapa harapan dan aspirasi. \"Pak LaNyalla dipilih karena selalu konsisten dan all out dalam perjuangan. Kami semua masyarakat Sunda sudah melihat track record yang luar biasa dari Pak LaNyalla. Kami yakin dengan kapasitas dan kapabilitasnya, mampu memperjuangkan keinginan kami,\" ucap Evi. Ada empat isi Maklumat Sunda 2022 yang disampaikan kepada LaNgalla. Pertama, menuntut Kabuyutan Sunda yang terdiri dari tanah, air dan udara serta gunung, pantai, sungai dan lainnya dikelola dengan pendekatan kearifan lokal yang memadukan pengetahuan lokal dan modern. \"Masyarakat adat harus dilibatkan sehingga dapat dipastikan menjamin kehidupan yang sejahtera bagi generasi mendatang,\" kata Andri. Kedua, menuntut agar pelabuhan internasional Patimban menjadi pelabuhan agraria dan industri. Meminta agar program serta proyek dan investasi strategis nasional di Tatar Sunda harus dipastikan diputuskan dengan kebijakan yang berwawasan lingkungan afirmatif dan protektif bagi Rakyat Sunda. \"Sehingga sawah dan lahan-lahan perkebunan tidak habis. Tentu dengan mengedepankan tata ruang yang berpedoman pada kelestarian lingkungan,\" ucapnya. \"Artinya, Subang yang dikenal sebagai gudang pangan, harus tetap dipertahankan. Demi ketahanan pangan nasional,\" ujarnya. Ketiga, Maklumat Sunda adalah menuntut Presiden RI melalui DPD RI supaya mengubah nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda. Keempat, meminta pemerintah daerah di Tatar Sunda agar membuat kebijakan dan peraturan daerah yang mendukung semua upaya untuk menjaga kearifan lokal dan pembangunan yang berpihak kepada alam dan rakyat Sunda,\" katanya. Dalam kesempatan itu, Gerakan Pilihan Sunda dan Lembaga Adat Kratwan Galuh Pakuan juga menyampaikan keinginan masyarakat Sunda membangun sebuah konsep otonomi khusus Sunda Raya. \"Otonomi khusus Sunda Raya ini meliputi wilayah Jawa Barat (Sunda), Jakarta (Sunda Kelapa) dan Banten (Selat Sunda). Kalau Aceh, Papua, Jogja bisa, kenapa Sunda tidak bisa otonomi khusus. Makanya kami minta otonomi khusus, sebagai bukti kecintaan untuk Indonesia,\" papar Evi lagi. (MD).
Sebanyak 25 Tokoh Gugat Undang-Undang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi
Jakarta, FNN - Penolakan terhadap Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) terus bergulir. Rabu, 2 Februari 2022, siang, sejumlah tokoh akan mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka berharap, MK membatalkan undang-undang yang disyahkan bagaikan \'secepat kilat\' itu. Para tokoh yang menyebutkan dirinya PNKN (Poros Nasional Kedaulatan Negara), akan mengajukan uji materi terhadap UU IKN itu. Rencananya, mereka mendaftarkan gugatan sekitar pukul 13.30. \"Dengan hormat, kami mengundang rekan-rekan sekalian bergabung bersama PNKN menggugat UU IKN tersebut,\" demikian bunyi undangan yang diterima FNN.co.id dari salah satu koordinator PNKN Marwan Batubara. Para pemohon yang mengajukan Uji materi UU IKN, adalah Dr. Abdullah Hehamahua (mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi), Dr. Marwan Batubara, Dr. H. Muhyiddin Junaidi (Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia), Letnan Jenderal (Letjen) TNI. Mar (Purn) Suharto, Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat, Mayjen TNI. (Purn) Soenarko. Kemudian, Taufik Bahaudin, SE. (Alumni UI), Dr. Syamsul Balda, S.E. M.M., M.BA., Habib Muhsin Al Attas, Agus Muhammad Maksum (Jatim), Drs. H. M. Mursalim R, Ir. Irwansyah (Alumni UI), Agung Mozin, Afandi Ismail (HMI MPO), Gigih Guntoro (GMNI), Rizal Fadillah (penulis/Jabar), Narliswandi Piliang, aktivis Neno Warisman, DR. Ir. H Memet Hakim (Jabar). Nama lainnya, Memet A Hakim, SH (Jabar), Ir. Syafril Sofyan (Jabar), H. Memet Hamdan, SH MSc (Jabar), Prof. Dr. Daniel M. Rosyid (Jatim), Dr. Masri Sitanggang (Sumut), dan Khairul Munadi SH (Sumut). Abdullah Hehamahua dan Marwan Batutara menjadi koordinator PNKN. Para pemohon/penggugat uji materi memberikan kuasa hukum kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Wirawan Adnan, S.H., M.H., Bismar Bachtiar, S.H., M.H., Djuju Purwantoro, S.H., Harseto Setyadi Rajah, S.H. dan Eliadi Hulu., S.H. Para penggugat masih membuka dan mengharapkan partisipasi rakyat supaya bergabung dalam PNKN. (MD/FNN).
Hadiri Haul Mama Gelar di Cianjur, LaNyalla: Indonesia Tidak Merdeka Tanpa Pesantren
Cianjur, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menghadiri Haul Mama Gelar ke-30 di Pondok Pesantren Gelar, Cianjur, Jawa Barat, Selasa, 1 Februari 2022. Ia mengatakan, pesantren memiliki peran penting dalam kemerdekaan Indonesia. LaNyalla hadir bersama Senator asal Kepulauan Riau, Dharma Setiawan; Sekjen DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI, Rahman Hadi dan Deputi Administrasi DPD RI Lalu Niqman Zahir. Rombongan Ketua DPD RI diterima pengasuh Pondok Pesantren Gelar Muhammad Faisal dan pengurus pondok lainnya, antara lain Aang Zein, Fawaidz dan Usep Abdul Aziz. Datang juga Kapolres (Kepala Polisi Resor) Cianjur, Ajun Komisaris Besar Doni Hermawan dan Ketua Pengurus Besar Muay Thai Indonesia (PBMI), Sudirman. LaNyalla menegaskan, Indonesia tidak merdeka tanpa pesantren. Artinya, kontribusi pesantren terhadap negara ini sangat besar. \"Saat awal kemerdekaan Indonesia, diketahui Resolusi Jihad yang dikeluarkan KH Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945 pada akhirnya memicu lahirnya peristiwa 10 November 1945,\" ujar LaNyalla dalam siaran persnya yang diterima FNN.co.id. \"Selanjutnya bagaimana peran para ulama dalam memberikan sumbangan pemikiran saat sidang-sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Terutama terkait bentuk dan dasar dari negara yang akhirnya disepakati sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan Sistem Demokrasi Pancasila,\" ujarnya. Menurut LaNyalla, kehadiran pondok pesantren juga sebagai solusi bagi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Baik sebagai solusi pendidikan, kesehatan, hingga solusi masalah-masalah sosial kemasyarakatan. \"Sampai saat ini pondok pesantren adalah salah satu pilar penting sebagai penjaga moral dan penjaga akhlak generasi bangsa,\" ucapnya. Ditambahkan LaNyalla, ia sengaja datang ke ponpes menemui kiai- dan ulama untuk mencari ilmu. Hal itu sudah dilakukannya sejak masih muda. \"Saya cari ilmu yang tidak ada di dunia ini. Dari para kiai untuk mendapatkan ilmu laduni, ilmu yang diperoleh sebagai hasil dari pengalaman kerohanian secara pribadi,\" ucapnya. Pengasuh Ponpes Gelar, KH Muhammad Faisal berharap pertemuan itu bukan yang pertama dan terakhir tapi pertemuan untuk selanjutnya. Sehingga terjalin ukhuwah yang semakin erat antara ulama dan umara. \"Ulama dan umara harus bersinergi dan bersatu dalam memajukan umat dan bangsa,\" katanya. Muhammad Faisal juga mendoakan agar LaNyalla yang mempunyai aktivitas banyak dan cita-cita tinggi diberikan kemudahan. \"Semoga diberikan usia panjang, rezeki barokah, ilmu yang luas. Terkait pencalonan presiden, kalau Pak LaNyalla siap kenapa tidak. Manusia harus yakin dan terus berusaha, ketentuan ada di tangan Allah. Mudah- mudahan diberikan posisi terbaik,\" ujarnya. Dalam kunjungamnya itu, senator asal pemilihan Jawa Timur itu berziarah ke makam pendiri Ponpes Gelar, almarhum KH Zen Abdusomad (Mama Gelar) yang tidak jauh dari pesantren. (MD).
Perang Bintang Legenda Bulu Tangkis Terjadi di Gelanggang Olahraga Billy Beras
Jakarta, FNN - Sejumlah legenda bulu tangkis Indonesia turun gunung menjalani laga perang bintang pada turnamen Fadil Imran Badminton Premier Super Series di Gelanggang Olahraga (GOR) Billy Beras, Karanganyar, Jawa Tengah, 22-23 Januari 2022.Pada laga yang memperebutkan total hadiah Rp500 juta tersebut, berdasarkan data resmi di Jakarta, Sabtu, terdapat mantan pemain dan peraih medali emas Olimpiade Athena 2012, Taufik Hidayat.Juga ada mantan juara dunia tunggal putra 1993 Joko Suprianto dan eks juara dunia 1995 Hariyanto Arbi, ditambah Marleve Mainaky, Sony Dwi Kuncoro, serta Bellaetrix Manuputty.Legenda pemain ganda pun ikut dalam turnamen tersebut, antara lain Alvent Yulianto, Agripina Prima Rahmanto Putra, Aldo, dan Tontowi Ahmad yang merupakan peraih medali emas Olimpiadi Rio De Jeneiro berpasangan dengan Liliyana Natsir.Para veteran bulu tangkis juga mengikuti turnamen itu, antara lain Bambang Supriyanto, Eddy Hartono, Imelda Wiguna, Tri Kusharjanto, Meiliana Jauhari, Herry Imam Piengardi, dan Henry Saputra.Penggagas turnamen ini, Billy Haryanto mengatakan, turnamen digelar selama dua hari dengan mempertandingkan dua nomor yakni legenda dan veteran bulu tangkis.Menurut Billy, selain menjadi ajang silaturahmi para legenda dan veteran bulutangkis, pertandingan tersebut bisa menjadi inspirasi pemain muda di daerah.\"Saya dan Pak Fadil berharap dengan datangnya para legenda ke daerah, bisa memotivasi pemain muda supaya berprestasi,\" kata Billy yang juga pengusaha beras, sebagaimana dikutip dari Antara, Ahad, 23 Januari 2022.Selain di GOR Billy Beras, turnamen Fadil Imran ini juga akan digelar di GOR RBT di Sragen. Yang membedakan adalah yang bertanding dari kelompok umur anak-anak sampai remaja. (MD).
Inggris Tuduh Moskow Berusaha Taruh Pemimpin Pro-Rusia di Ukraina
London, FFN - Inggris menuduh Moskow berusaha menempatkan seorang pemimpin yang pro-Rusia di Ukraina.Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Inggris mengatakan, para pejabat intelijen Rusia telah menjalin kontak dengan sejumlah mantan politisi Ukraina sebagai bagian dari rencana invasi ke negara itu. Namun, Kemlu menolak memberikan bukti yang mendukung tuduhan tersebut.Tuduhan Inggris itu muncul di tengah ketegangan yang meningkat antara Rusia dan negara-negara Barat yang dipicu pengerahan tentara Rusia di dekat perbatasan dengan Ukraina. Moskow membantah akan menguasai Ukraina.Kemlu Inggris mengatakan, mereka punya informasi, pemerintah Rusia mempertimbangkan mantan anggota DPR Ukraina Yevhen Murayev sebagai calon potensial memimpin pemerintahan yang pro-Rusia.\"Kami tidak akan membiarkan rencana Kremlin memasang kepemimpinan yang pro-Rusia di Ukraina,\" kata Menlu Inggris Liz Truss di Twitter, sebagaimana dikutip dari Antara, Ahad, 23 Januari 2022.\"Kremlin tahu sebuah serangan militer akan menjadi kesalahan strategi yang masif dan Inggris serta para mitra kami akan membuat Rusia menerima akibatnya,\" kata dia.Pernyataan Inggris itu dirilis pada Minggu dini hari waktu Moskow dan Kiev, ibu Kota Ukraina. Belum ada pernyataan terkait hal itu dari Kremlin – sebutan pemerintah Rusia – atau Murayev.Seorang sumber di Kemlu Inggris mengatakan, bukan hal yang lumrah membagikan materi intelijen. Rinciannya telah dirahasiakan setelah melakukan pertimbangan cermat guna mencegah agresi Rusia, kata sumber itu.Lewat akun resminya di Facebook, Kemlu Rusia membantah pernyataan Kemlu Inggris dan menyebutnya sebagai \"disinformasi\". Mereka juga menuduh Inggris dan NATO \"meningkatkan ketegangan\" atas Ukraina dan mendesak Kemlu Inggris berhenti \"menyebarkan omong kosong\".Pernyataan Inggris itu muncul sehari setelah diplomat tinggi Amerika Serikat dan Rusia gagal membuat terobosan besar dalam pembicaraan tentang krisis Ukraina, meskipun mereka sepakat terus berdiskusi.Rusia telah meminta jaminan keamanan dari AS, termasuk penghentian ekspansi NATO ke bagian timur Eropa. Juga menuntut janji supaya tidak menerima Ukraina sebagai anggota dari aliansi militer Barat itu.\"Plot semacam ini sangat mengkhawatirkan. Rakyat Ukraina punya hak kedaulatan menentukan masa depan mereka sendiri. Kami berdiri bersama mitra-mitra demokratis di Ukraina,\" kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, Emily Horne dalam pernyataan.Mantan anggota DPR Ukraina Yevhen Murayev 45 tahun, adalah politisi pro-Rusia yang menentang integrasi Ukraina dengan Barat. Dalam jajak pendapat oleh Razumkov\'s Centre pada Desember 2021, dia menempati peringkat ketujuh dengan 6,3 persen dukungan dalam daftar kandidat untuk pemilihan presiden 2024.\"Kemlu Inggris tampaknya bingung,\" kata Murayev kepada koran Inggris, Observer.\"Sama sekali tidak logis. Saya dicekal oleh Rusia. Tak hanya itu, uang dari perusahaan ayah saya di sana telah disita,\" kata dia.Inggris, yang pekan ini memasok 2.000 rudal dan tim pelatih militer ke Ukraina, juga mengaku punya informasi yang menyebutkan dinas intelijen Rusia memelihara hubungan dengan \"banyak sekali\" mantan politisi Ukraina, termasuk para kroni Viktor Yanukovich.Mantan presiden itu kabur ke Rusia pada 2014 setelah tiga bulan menghadapi aksi-aksi protes yang menentang kekuasaannya. Dia divonis secara in absentia pada 2019 dengan hukuman 13 tahun penjara atas dakwaan telah berkhianat.\"Beberapa dari orang-orang ini telah berhubungan dengan pejabat intelijen Rusia yang kini terlibat dalam rencana serangan ke Ukraina,\" kata Kemlu Inggris dalam pernyataan itu.Kantor Perdana Menteri Inggris sebelumnya mengatakan, Boris Johnson berencana meningkatkan tekanan pada Rusia dengan menyerukan para pemimpin Eropa supaya bergabung bersama AS dalam menghadapi agresi Rusia. (MD).
Harga Cabai Rawit Di Palembang Melonjak Menjadi Rp65.000 Per Kilogram
Palembang, FNN - Harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional Palembang, Sumatera Selatan, melonjak dari harga normal Rp25.000-Rp30.000 per kilogram menjadi Rp64.000-Rp65.000 per kilogram.Kenaikan harga tersebut sudah terjadi sejak satu pekan menjelang akhir tahun, bahkan sempat berada pada kisaran Rp70.000 per kilogram.\"Ini sudah turun jadi Rp60.000 per kilogram, sebelumnya malah Rp70.000 per kilogram,\" kata Tuti, pedagang cabai di Pasar Perumnas Palembang, Sabtu, 8 Januari 2022.Namun, kenaikan harga ini tidak terjadi pada cabai merah yang terpantau masih Rp20.000 per kilogram (kualitas sedang), cabai merah keriting Rp25.000 per kilogram dan cabai burung Rp12.000 per kilogram.Sholeh, pedagang cabai di Pasar Lemabang mengatakan tingginya harga cabai rawit menyebabkan sebagian ibu-ibu beralih ke cabai burung yang harganya lebih murah.\"Biar lebih berhemat,\" kata Sholeh.Komoditas cabai rawit menjadi salah satu kebutuhan di Palembang karena menjadi bahan pokok untuk pembuatan cuka pempek, pangan khas daerah. Cabai rawit ini akan dicampur dengan bawang putih, asam jawa, gula merah, garam dan air untuk dibuat menjadi cuka pempek.Sedangkan, untuk harga bawang merah dan bawang putih terpantau masih relatif stabil di Palembang di kisaran Rp24.000 per kilogram.Terpisah, Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Selatan Hari Widodo mengatakan, kenaikan harga cabai rawit itu disebabkan berkurangnya pasok dari daerah sentra produksi pertanian seperti Pagaralam dan Ogan Ilir.\"Ini karena dipengaruhi kondisi curah hujan yang tinggi di daerah produksi, sehingga produksi cabai rawit menjadi menurun,\" kata Kepala Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan tersebut. Berdasarkan pantauan Antara, Sabtu, 8 Januari 2022, sejumlah kebutuhan pokok penting masih tinggi. Minyak goreng kemasan merek Fortune mencapai Rp18.500 per liter, telur ayam Rp23.000 per kilogram, dan daging ayam ras Rp36.000 per kilogram.Beras medium Rp11.000 per kilogram, kacang merah Rp22.000 per kilogram, kacang tanah Rp28.000 per kilogram, kacang hijau Rp22.000 per kilogram, gula pasir Rp13.000 per kilogram dan daging sapi Rp140.000 per kilogram. (MD).
POPULER
